Komentar
Denpasar Bali— Tribun Dewata.Com
Sidang praperadilan yang diajukan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, I Made Daging, memasuki tahap pembacaan kesimpulan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (12/10/2026).
Kuasa hukum pihak pelapor dari Pengempon Pura Dalem Balangan, Harmaini Hasibuan, menilai seluruh proses penetapan tersangka dan penahanan kliennya telah sesuai prosedur hukum.
Kronologi perkara
I Made Daging ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bali pada 3 September 2026 dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Ia kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Bali sejak 16 September 2026.
Kasus ini berkaitan dengan laporan akhir penanganan perkara pertanahan di kawasan Pura Dalem Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, tertanggal 8 September 2020. Pihak pelapor berasal dari Pengempon Pura Dalem Balangan.
Daging kemudian mengajukan praperadilan jilid kedua ke PN Denpasar untuk menguji sah tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka.
Tim kuasa hukumnya, Gede Pasek Suardika, mempersoalkan dasar penetapan tersangka yang menggunakan sangkaan pemalsuan surat.
Posisi pihak pelapor
Harmaini Hasibuan menyatakan kesimpulan Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali, yang disampaikan oleh AKBP I Nyoman Gatra, menolak gugatan dan permohonan pemohon. Menurutnya, penetapan tersangka, penahanan, serta penerapan ketentuan penahanan telah dilakukan sesuai prosedur.
“Bahwa semua prosedur untuk menetapkan mantan Kakanwil BPN Bali, I Made Daging sebagai tersangka sudah ada dan sudah sah sesuai prosedur,” kata Harmaini Hasibuan dalam keterangan persidangan.
Ia menambahkan, penahanan Daging didasarkan pada ancaman pidana yang mencapai delapan tahun penjara. Dalam pandangannya, syarat penahanan dari sisi aspek administratif, objektif, formal, maupun materiil telah terpenuhi.
Dasar hukum penahanan
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 100 ayat (1) mengatur bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
Ketentuan ini menjadi salah satu rujukan penting dalam memperdebatkan keabsahan penahanan Daging.
Harmaini menegaskan, praperadilan seharusnya menguji kesalahan administratif atau formil dalam proses penyidikan, bukan menilai ulang pokok perkara. Ia menilai pihak pemohon justru terlalu banyak menyentuh substansi perkara atau pokok perkara.
Persoalan saksi ahli
Pada sidang 9 Oktober 2026, pihak pemohon menghadirkan empat saksi ahli. Namun, menurut Harmaini, dua dari ahli tersebut justru mendukung posisi termohon atau sependapat dengan pihak Polda Bali.
Ia juga menyebut ahli bahasa yang dihadirkan pemohon ditolak relevansinya. “Hukum itu tidak sepenuhnya bisa diterjemahkan oleh ahli bahasa,” ujar Harmaini.
Sidang ditunda
Setelah pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak, majelis hakim menunda pembacaan putusan hingga Selasa, 13 Oktober 2026. Harmaini menyatakan penundaan tersebut wajar karena proses persidangan harus mengikuti arahan hakim.
Catatan hukum :
Praperadilan merupakan mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum. Dalam kasus ini, yang diuji bukanlah benar atau tidaknya dugaan pemalsuan surat, melainkan keabsahan proses hukum yang menempatkan Daging sebagai tersangka dan menahan dirinya.
Sampai laporan ini disusun, belum ada putusan final dari PN Denpasar. Putusan akan dibacakan pada sidang lanjutan, Selasa (13/10/2026).
Narasumber :
Harmaini Hasibuan — Kuasa hukum pihak pelapor/Pengempon Pura Dalem Balangan.
AKBP I Nyoman Gatra, S.H., M.H. — Kuasa hukum Termohon/Bidkum Polda Bali.
I Made Daging — Pemohon praperadilan, mantan Kakanwil BPN Bali.
Gede Pasek Suardika — Kuasa hukum I Made Daging.