Ketika MK Menyatakan Tak Menemukan Bukti Ijazah SLTA, Tetapi Tak Mengubah Kedudukan Gibran
Jakarta — Tribun Dewata Com
Mahkamah Konstitusi kembali menjadi pusat perhatian publik setelah memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang salah satu pokok persoalannya menyangkut syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ada sebuah paradoks yang sulit diabaikan.
Di satu sisi, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu.
Di sisi lain, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dua fakta tersebut menimbulkan pertanyaan publik yang jauh lebih besar daripada sekadar soal selembar ijazah:
Jika bukti mengenai pemenuhan syarat pendidikan tidak ditemukan secara meyakinkan dalam persidangan, lalu bagaimana persoalan hukum tersebut harus ditempatkan dalam konstruksi konstitusional?
Bukan Sekadar Soal “Ada atau Tidak Ada Ijazah”
Di sinilah perdebatan harus ditempatkan secara presisi.
Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Persoalannya menjadi kompleks karena riwayat pendidikan Gibran berlangsung di luar Indonesia.
Catatan yang dipaparkan dalam berbagai sumber menyebut Gibran menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura, kemudian mengikuti program pendidikan di UTS Insearch, Australia, sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di Singapura.
Artinya, perdebatan tidak sesederhana:
“Gibran punya ijazah SMA Indonesia atau tidak?”
Pertanyaan hukumnya adalah:
Apakah pendidikan yang ditempuh di luar negeri tersebut memiliki dokumen kelulusan yang secara hukum dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat di Indonesia?
Itulah titik krusial yang seharusnya dijelaskan secara terang kepada publik.
Sistem Pendidikan Asing Tidak Boleh Dipukul Rata dengan Sistem Indonesia
Argumen bahwa sistem pendidikan Singapura atau Australia tidak menggunakan terminologi “SMA” seperti Indonesia memang perlu diperhatikan.
Namun, perbedaan nomenklatur pendidikan tidak otomatis berarti seseorang tidak memenuhi syarat pendidikan dalam hukum Indonesia.
Yang menjadi persoalan justru adalah mekanisme pembuktian dan penyetaraannya.
MK sendiri dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan tersebut.
Jadi, problem hukumnya bukan semata-mata apakah Gibran pernah bersekolah di Singapura atau Australia.
Problemnya adalah:
dokumen apa yang menjadi dasar hukum penyetaraan pendidikan tersebut?
Dan apakah dokumen tersebut memenuhi konstruksi hukum yang berlaku ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden?
Lalu Mengapa Perkara Ini Tetap Diperiksa?
Pertanyaan ini juga layak diajukan secara akademis, bukan sekadar sebagai serangan kepada lembaga peradilan.
MK sejak awal tentu memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara berada dalam ruang lingkup kewenangannya serta apakah pemohon memiliki kedudukan hukum.
Namun dalam perkara ini, para pemohon mengajukan argumentasi bahwa persoalan syarat pendidikan Gibran berkaitan langsung dengan keabsahan pencalonan dan hasil Pemilu.
MK kemudian memeriksa perkara tersebut, mendengar keterangan para pihak, ahli, saksi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.
Bahkan MK menggelar agenda khusus pada 2 Oktober 2026 untuk mendengarkan keterangan pejabat pendidikan dan atase pendidikan terkait.
Artinya, perkara tersebut bukan sekadar “dipertontonkan”.
MK benar-benar melakukan pemeriksaan.
Tetapi justru karena pemeriksaan itu dilakukan secara mendalam, publik kemudian berhak meminta penjelasan yang lebih terang mengenai hubungan antara temuan faktual MK dan akibat hukumnya.
Putusan yang Melahirkan Pertanyaan Baru
Inilah bagian paling sensitif.
MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan.
Namun putusan akhirnya tidak membatalkan kedudukan Gibran.
Alasannya: para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Dengan demikian, MK pada dasarnya tidak sampai pada kesimpulan akhir bahwa Gibran harus didiskualifikasi hanya karena temuan tersebut.
Ini penting ditegaskan agar publik tidak salah memahami putusan.
“Tidak ditemukan bukti meyakinkan” bukan identik dengan “MK menyatakan Gibran pasti tidak pernah lulus sekolah menengah.”
Tetapi pada saat yang sama, temuan tersebut juga tidak boleh dikecilkan seolah-olah tidak memiliki arti hukum sama sekali.
Justru di situlah ruang perdebatan konstitusionalnya.
Paradoks yang Perlu Dijawab
Perkara ini meninggalkan setidaknya tiga pertanyaan besar.
Pertama, jika syarat pendidikan merupakan persyaratan calon yang diwajibkan undang-undang, siapa yang paling bertanggung jawab memastikan dokumen pendidikan luar negeri tersebut benar-benar memenuhi standar penyetaraan?
Kedua, jika dokumen dasar penyetaraan tidak ditemukan secara meyakinkan dalam persidangan, bagaimana seharusnya lembaga penyelenggara pemilu menjelaskan proses verifikasi administratifnya?
Ketiga, apabila terdapat persoalan hukum mengenai syarat pencalonan, apakah seluruh konsekuensi hukumnya otomatis berhenti hanya karena pasangan calon telah dilantik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan emosi politik.
Harus dijawab dengan norma, kewenangan, bukti, dan konstruksi hukum.
Jangan Paksa Sistem Asing Menjadi Sistem Indonesia—Tetapi Jangan Pula Longgarkan Standar Hukum
Di sinilah publik perlu bersikap adil.
Tidak tepat mengatakan seseorang yang sekolah di luar negeri harus memiliki “ijazah SMA Indonesia”.
Tetapi juga tidak tepat mengatakan bahwa karena sistem pendidikan luar negeri berbeda, maka bukti kesetaraannya tidak penting.
Negara membutuhkan mekanisme equivalency justru karena sistem pendidikan antarnegara berbeda.
Kalau seorang warga negara Indonesia memperoleh pendidikan di luar negeri, pertanyaannya bukan:
“Apakah dia mempunyai ijazah bernama SMA?”
Melainkan:
“Apa bukti akademiknya, dan bagaimana negara secara sah menyatakan pendidikan itu setara dengan persyaratan yang diwajibkan undang-undang?”
Itulah pertanyaan yang jauh lebih substantif.
MK Sedang Menguji Konstitusi atau Menguji Kesabaran Publik?
Kalimat ini memang tajam.
Namun kritik terhadap MK harus tetap diletakkan dalam koridor jurnalistik.
MK bukan lembaga yang harus mengikuti kemauan publik.
MK juga bukan lembaga yang boleh mengubah hukum hanya karena tekanan opini.
Tetapi MK adalah lembaga negara yang wajib memberikan argumentasi hukum yang dapat dipahami publik, terutama ketika sebuah putusan menyangkut legitimasi jabatan publik tertinggi di republik.
Karena yang dipertaruhkan bukan hanya Gibran.
Yang dipertaruhkan adalah standar pembuktian, kepastian hukum, integritas proses pencalonan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi konstitusi.
Catatan Kritis
Perkara Gibran memperlihatkan satu persoalan klasik dalam hukum tata negara:
antara persoalan materiil, kewenangan, kedudukan hukum, dan akibat hukum.
Satu persoalan dapat benar secara faktual, tetapi belum tentu menghasilkan konsekuensi hukum yang dimohonkan apabila syarat formil untuk mengadili tidak terpenuhi.
Karena itu, publik harus membedakan dua pertanyaan:
Apa yang ditemukan MK?
dan
Apa akibat hukum dari temuan tersebut?
Keduanya tidak sama.
MK telah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang minimal SMA atau sederajat. Tetapi MK juga menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Di sinilah kritik publik seharusnya diarahkan:
bukan pada kebencian terhadap individu, tetapi pada konsistensi hukum.
Sebab konstitusi tidak boleh menjadi arena pembenaran politik.
Dan politik juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan standar pembuktian hukum.
Ketika hukum membutuhkan bukti, publik berhak mengetahui dari mana bukti itu berasal.
Ketika kewenangan menjadi persoalan, publik berhak mengetahui mengapa perkara tetap diperiksa.
Dan ketika sebuah putusan tidak menjawab seluruh kegelisahan publik, tugas jurnalisme bukan menghakimi.
Tugas jurnalisme adalah terus bertanya.
Sumber dan Referensi
Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 6 Oktober 2026.
Mahkamah Konstitusi RI, Denny Indrayana Ajukan PHPU 2024 Menyoal Keabsahan Syarat Pendidikan Gibran, 21 September 2026.
Mahkamah Konstitusi RI, Ahli Pemohon Sebut Pelantikan Tak Meniadakan Ketidakabsahan Syarat Calon.
Mahkamah Konstitusi RI, keterangan persidangan terkait Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia.
Reuters, laporan mengenai putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran, 7 Oktober 2026.
Karya Jurnalis — Analisis dan Kajian
“Konstitusi tidak boleh tunduk kepada kepentingan politik. Tetapi kritik terhadap konstitusi juga harus tunduk kepada fakta.”
Komentar