Kuasa Hukum Pengempon Pura Dalem Balangan Menilai Pokok Perkara Tetap Berjalan, Namun Prosedur Penahanan Menjadi Catatan Hukum

DENPASAR, Tribun Dewata.Com — Putusan praperadilan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, I Made Daging, pada Selasa (13/10/2026), menyisakan dua konsekuensi hukum yang harus dibaca secara proporsional: penetapan tersangka dinyatakan sah menurut hukum, sementara surat penahanan dinyatakan tidak sah dan hakim memerintahkan pembebasan dari tahanan.

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Kadek Dedi Arcana tersebut, keabsahan penetapan tersangka dan keabsahan penahanan menjadi dua persoalan hukum yang berbeda. Putusan mengenai keduanya tidak dapat dicampuradukkan, apalagi ditafsirkan seolah-olah seluruh tindakan penyidik otomatis benar atau seluruh proses hukum gugur.

Kuasa hukum Pengempon Pura Dalem Balangan, Jimbaran, Badung, Harmaini Idris Hasibuan, S.H., menegaskan bahwa pihaknya memandang pengesahan status tersangka sebagai hal utama dalam putusan tersebut.

“Yang utama sebetulnya penetapan tersangkanya. Kalau sudah sah menjadi tersangka, berarti prosedur laporan sampai pemeriksaan penyidik sudah benar pada waktu menetapkan sebagai tersangka,” ujarnya, sebagaimana disampaikan dalam keterangan kepada media.

Dua aspek hukum, dua konsekuensi berbeda

Menurut Harmaini, pihaknya menghormati putusan hakim yang memerintahkan pembebasan I Made Daging dari tahanan karena surat penahanannya dinyatakan tidak sah.

Ia menilai persoalan penahanan berada di luar pokok yang menjadi perhatian utama pihaknya sebagai pelapor. Penahanan merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum acara, bukan keputusan yang dapat ditentukan sendiri oleh pihak pelapor.

Namun, secara hukum, penahanan yang dinyatakan tidak sah bukan persoalan yang dapat diabaikan. Putusan tersebut wajib dilaksanakan sesuai amar hakim, sedangkan proses penyidikan dan status tersangka harus ditelaah berdasarkan bagian putusan yang secara khusus mengaturnya.

Catatan penting: Pembebasan dari tahanan tidak sama dengan penghentian perkara, pembatalan status tersangka, ataupun putusan bebas dari tuduhan pidana. Sebaliknya, status tersangka yang dinyatakan sah juga belum membuktikan bahwa seseorang bersalah. Pembuktian kesalahan merupakan kewenangan pengadilan dalam pemeriksaan perkara pokok.

Sorotan terhadap prosedur penahanan

Harmaini menjelaskan bahwa dalam persidangan, Bidang Hukum Polda Bali selaku pihak termohon telah menyampaikan kesimpulan mengenai prosedur penetapan tersangka. Menurutnya, hakim menerima argumentasi mengenai keabsahan penetapan tersebut.

Terkait penahanan, ia menyinggung persoalan pemenuhan prosedur dan penjelasan kronologi kepada tersangka. Namun, untuk memastikan alasan hukum yang benar-benar mendasari putusan hakim, diperlukan pemeriksaan langsung terhadap salinan lengkap putusan praperadilan.

Hal ini penting karena alasan ketidakabsahan penahanan tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan penjelasan salah satu pihak. Ukuran hukumnya adalah pertimbangan hakim, bukti persidangan, serta ketentuan hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mekanisme praperadilan menjadi instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, termasuk tindakan upaya paksa. Ketentuan mengenai penahanan dan konsekuensi apabila penahanan dinyatakan tidak sah harus dibaca sesuai pasal yang relevan dan ketentuan peralihan apabila perkara tunduk pada aturan sebelumnya.

Target pelapor: perkara diuji di pengadilan

Harmaini menegaskan bahwa tujuan utama Pengempon Pura Dalem Balangan adalah agar laporan yang disampaikan kepada kepolisian diproses sesuai hukum, kemudian perkara diteruskan kepada kejaksaan apabila persyaratan pembuktian dan penuntutan terpenuhi.

“Tujuan utama adalah melaporkan tersangka ke polisi supaya kepolisian memproses laporan yang kita ajukan, dan menetapkan Made Daging sebagai tersangka, serta melimpahkan ke kejaksaan,” ujarnya.

Ia berharap perkara tersebut dapat berlanjut ke tahap penuntutan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Denpasar.

Meski demikian, secara prosedural, status tersangka tidak otomatis berarti perkara pasti dilimpahkan ke pengadilan. Penyidik dan penuntut umum tetap wajib menilai kecukupan alat bukti, kelengkapan berkas, serta persyaratan hukum yang berlaku pada setiap tahapan.

Dengan demikian, kelanjutan perkara harus dinilai dari tindakan resmi penyidik dan kejaksaan, bukan semata-mata dari harapan pihak pelapor.

Polemik surat keterangan Kepala Desa Jimbaran

Persoalan lain yang disorot Harmaini adalah adanya pernyataan mengenai kemungkinan pelaporan terhadap Pengempon Pura Dalem Balangan terkait dugaan surat palsu.

Harmaini menyatakan bahwa pihaknya memiliki salinan surat keterangan Kepala Desa Jimbaran yang menurut keterangannya telah disimpan selama sekitar 40 tahun. Ia juga menyebut dokumen tersebut telah diuji oleh tiga lembaga negara dan memperoleh penguatan dari 12 kementerian yang berkaitan dengan urusan agraria.

Menurut Harmaini, I Made Daging juga menyerahkan surat keterangan yang disebut sama kepada penyidik sebagai barang bukti.

Keterangan tersebut merupakan klaim pihak kuasa hukum yang perlu diuji melalui dokumen asli, tanggal penerbitan, nomor surat, tanda tangan, arsip desa, serta hasil pemeriksaan lembaga yang disebutkan. Tanpa dokumen dan hasil pemeriksaan tersebut, belum dapat dipastikan apakah kedua surat benar-benar identik, bagaimana asal-usulnya, dan apakah terdapat persoalan autentisitas atau isi dokumen.

Perbedaan dokumen, apabila ditemukan, juga tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana pemalsuan. Unsur pidana, pengetahuan mengenai kepalsuan, pihak yang membuat atau menggunakan dokumen, serta alat bukti yang mendukung harus diperiksa secara objektif.

Karena itu, setiap pihak memiliki hak menempuh jalur hukum sepanjang memenuhi persyaratan, tetapi tuduhan pemalsuan tidak boleh digunakan sebagai kesimpulan sebelum ada pembuktian yang sah.

Uji hukum atas ancaman laporan balik

Harmaini menyatakan pihak Pengempon Pura Dalem Balangan siap menempuh langkah hukum apabila laporan terhadap mereka diterima kepolisian.

Ia juga mengutip Pasal 144 KUHAP untuk mendukung pandangannya mengenai pelaporan terhadap korban atau pelapor. Namun, rujukan pasal tersebut perlu diverifikasi berdasarkan bunyi ketentuan yang berlaku, jenis perkara, serta status hukum pihak yang dilaporkan.

Tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap pelapor kebal dari laporan pidana hanya karena pernah menyampaikan laporan atau menyerahkan barang bukti. Sebaliknya, pelaporan balik juga tidak otomatis membuktikan bahwa pelapor awal melakukan tindak pidana. Setiap laporan wajib dinilai berdasarkan unsur delik, bukti, dan prosedur yang sah.

Kesimpulan jurnalistik: sah sebagai tersangka bukan berarti bersalah

Putusan praperadilan ini menegaskan pentingnya memisahkan dua hal: keabsahan penetapan tersangka dan keabsahan tindakan penahanan. Keduanya mempunyai dasar pengujian dan konsekuensi hukum masing-masing.

Bagi publik, terdapat tiga pertanyaan yang layak terus diawasi:

1. Apa pertimbangan hukum lengkap hakim ketika menyatakan penetapan tersangka sah, tetapi penahanan tidak sah?
2. Bagaimana tindak lanjut penyidik setelah perintah pembebasan dilaksanakan, dan apakah proses penyidikan tetap berjalan sesuai hukum?
3. Bagaimana keaslian, riwayat penerbitan, serta nilai pembuktian surat keterangan Kepala Desa Jimbaran yang dipersoalkan para pihak?

Jawaban atas pertanyaan tersebut harus bersumber dari salinan putusan, dokumen resmi, keterangan penyidik, kejaksaan, dan pihak-pihak terkait.

Hukum tidak cukup dinilai dari siapa yang menang dalam satu bagian putusan. Hukum harus diuji melalui kepatuhan prosedur, kekuatan alat bukti, perlindungan hak setiap pihak, serta pembuktian yang transparan di hadapan peradilan.

Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan bahan keterangan yang diberikan. Salinan lengkap putusan praperadilan, dokumen surat yang dipersoalkan, serta konfirmasi resmi dari Polda Bali dan pihak I Made Daging masih diperlukan untuk verifikasi independen. I Made Daging tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.