JAKARTA — Tribun Dewata.Com

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan sebuah paradoks politik-hukum.

Di satu sisi, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, sehingga tidak ada diskualifikasi terhadap Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun di sisi lain, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setingkat SMA atau sederajat.

Di sinilah persoalan menjadi menarik.

Putusan tersebut tidak dapat secara sederhana diterjemahkan menjadi kalimat bahwa “MK membuktikan Gibran tidak memiliki ijazah SMA.” Secara hukum, rumusan MK berbeda: Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen tersebut dalam perkara yang diperiksa.

Fakta pertama: Gugatan tidak diterima

MK mengabulkan eksepsi Termohon terkait kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam laman resmi MK, perkara tersebut tercatat sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan 12 Pemohon, antara lain KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, Fachrul Razi, serta sejumlah pihak lainnya.

Artinya, secara amar putusan, MK tidak menjatuhkan putusan yang mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Mahkamah juga menilai persoalan tersebut secara substansial tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim sengketa hasil Pilpres 2024 karena status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir ketika ia dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Fakta kedua: Ada persoalan dokumen pendidikan yang dicatat MK

Justru bagian pertimbangan hukum inilah yang menjadi perhatian kuasa hukum Pemohon.

MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

MK juga mencatat keterangan pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan bahwa dokumen pendukung surat penyetaraan yang ditemukan bukan ijazah, melainkan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

Persoalan tersebut berkaitan dengan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, MAK, atau sekolah sederajat.

Pemohon membaca putusan dari sisi yang berbeda

Kuasa hukum Pemohon, Bambang Widjojanto dan Refly Harun, membaca pertimbangan tersebut sebagai temuan penting.

Bambang meminta publik memperhatikan bagian pertimbangan hukum putusan, khususnya halaman 373–375, yang menurutnya membuka persoalan hukum lanjutan.

Sementara Refly Harun menyatakan bahwa putusan tersebut membuka ruang bagi proses hukum melalui mekanisme konstitusional lain. Pernyataan tersebut merupakan pandangan kuasa hukum Pemohon, bukan amar putusan MK.

Denny Indrayana juga menyampaikan bahwa kedua kubu sama-sama dapat membaca putusan tersebut sebagai sesuatu yang menguntungkan kepentingan masing-masing: pihak terkait dapat menyambut karena Gibran tidak didiskualifikasi, sedangkan Pemohon menyambut pertimbangan MK mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan ijazah setara SMA.

Inilah paradoks putusan tersebut

Satu putusan melahirkan dua pembacaan.

Pihak terkait:
Gibran tidak didiskualifikasi dan tetap menjalankan jabatan Wakil Presiden.

Pihak Pemohon:
Pertimbangan MK mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan dokumen pendidikan setara SMA dipandang sebagai temuan penting untuk dipersoalkan melalui mekanisme hukum lain.

Namun secara jurnalistik, kedua hal tersebut harus ditempatkan pada ruang yang berbeda.

Amar putusan adalah fakta hukum.

Tafsir kuasa hukum adalah pendapat hukum.

Dan pertimbangan hukum MK harus dibaca secara utuh, bukan dipotong menjadi kesimpulan politik.

Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan potongan kalimat

Polemik ijazah Gibran akhirnya bukan semata-mata soal selembar dokumen pendidikan.

Ia menyentuh persoalan yang lebih besar: bagaimana negara memverifikasi syarat calon pejabat publik, bagaimana dokumen pendidikan luar negeri disetarakan, siapa yang bertanggung jawab atas proses verifikasi, serta lembaga mana yang memiliki kewenangan ketika persoalan tersebut muncul setelah seseorang dilantik.

MK sendiri menyatakan persoalan mengenai keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden tersebut secara substansial merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan menilai keabsahan syarat pencalonan sebagaimana ditentukan UUD 1945.

Di titik inilah publik membutuhkan lebih dari sekadar perdebatan “menang atau kalah”.

Publik membutuhkan dokumen, kronologi, kewenangan lembaga, dasar hukum, dan pertanggungjawaban administratif.

Sebab dalam negara hukum, putusan pengadilan tidak seharusnya dibaca seperti pertandingan politik.

Yang harus dicari bukan siapa yang paling keras merayakan, melainkan apa yang sesungguhnya telah diputus, apa yang belum diputus, dan apa konsekuensi hukumnya.

Itulah pekerjaan jurnalisme: memisahkan fakta dari klaim, amar putusan dari pertimbangan, dan hukum dari tafsir politik.