Komentar
SUKOHARJO — TribunDewata.Com
Pukul 03.20 WIB. Saat perempuan-perempuan muda di sebuah asrama pesantren masih terlelap, aparat bersenjata datang. Pintu diduga didobrak. Santriwati yang terbangun dalam keadaan panik, belum mengenakan jilbab, justru disebut berhadapan dengan bentakan, intimidasi, dan laras panjang.
Peristiwa di Ma’had Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, ini menyisakan pertanyaan serius tentang cara aparat memperlakukan perempuan ketika menjalankan kewenangan penegakan hukum.
Apakah prosedur kepolisian membenarkan tindakan yang demikian? Apakah penghormatan terhadap martabat perempuan berhenti ketika seseorang berada di hadapan petugas bersenjata?
Kronologi yang disampaikan pihak Ma’had melalui surat edaran menggambarkan pengalaman yang sangat mengkhawatirkan.
PINTU DIDOBRAK, PEREMPUAN KETAKUTAN, PRIVASI DIABAIKAN?
Menurut keterangan pengelola, puluhan personel polisi yang disebut berasal dari Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo bersama anggota Brimob bersenjata lengkap mendatangi asrama pada dini hari.
Ketika pintu tidak dibuka, aparat disebut mendobraknya.
Santriwati yang terbangun berusaha menyelamatkan diri ke kamar ustadzah karena belum mengenakan jilbab dan pakaian secara lengkap. Namun, pintu kamar tersebut juga diduga didobrak hingga hampir rusak.
Setelah berhasil masuk, para santriwati disebut ditarik keluar, dibentak, dan dihadapkan dengan senjata laras panjang.
Inilah persoalan yang tidak boleh dianggap biasa.
Asrama perempuan bukan ruang publik tanpa privasi. Perempuan yang sedang tidur memiliki hak atas kehormatan, rasa aman, dan perlindungan martabat.
Aparat memiliki kewenangan hukum, tetapi setiap tindakan harus tetap memperhitungkan kondisi orang yang dihadapi.
WAJAH DICENGKERAM: PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB PROPAM
Salah satu keterangan paling serius menyangkut seorang santriwati yang berada sendirian di ruang belakang.
Ia disebut diperintahkan tiarap. Tubuhnya dibolak-balik. Wajahnya dicengkeram menggunakan satu tangan sambil dibentak berulang kali:
"Kamu laki-laki atau perempuan?"
Santriwati tersebut juga disebut diminta memperlihatkan rambutnya, sementara laras panjang diarahkan kepadanya.
Pertanyaan besar bukan hanya mengapa aparat melakukan pemeriksaan identitas. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa pemeriksaan tersebut, menurut kronologi, disertai tindakan fisik dan intimidasi?
Apakah ada ancaman nyata dari seorang santriwati yang sedang berada sendirian di dalam ruangan?
Apakah tindakan mencengkeram wajah dan membentak berulang kali merupakan prosedur yang dapat dibenarkan?
Jika tidak ada kebutuhan operasional yang sah dan proporsional, siapa yang harus bertanggung jawab?
Propam Polri harus memeriksa dugaan tersebut secara objektif, termasuk mengidentifikasi personel yang terlibat.
@PEREMPUAN DIPERIKSA BERJAM-JAM, TANPA PENDAMPINGAN WALI?
Pukul 03.51 WIB, para santriwati disebut dibawa ke Polsek Mojolaban.
Menurut pengelola, pemeriksaan dilakukan tanpa pendampingan wali maupun kuasa hukum dan tanpa surat panggilan yang diterima pihak pondok.
Sekitar pukul 10.00 WIB, mereka dipindahkan ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lanjutan.
Persoalannya, apakah status hukum masing-masing santriwati sudah dijelaskan? Apakah mereka berstatus saksi, terperiksa, atau memiliki status hukum lainnya?
Apakah mereka memperoleh penjelasan mengenai alasan pemeriksaan dan hak-hak mereka?
Pemeriksaan oleh polisi tidak boleh berubah menjadi situasi ketika seseorang kehilangan kemampuan memahami haknya sendiri.
Kepolisian wajib memastikan setiap tindakan pemeriksaan memiliki dasar hukum dan dilakukan sesuai prosedur.
DARI PAGI HINGGA SORE MEMINTA MAKAN: DI MANA PENGAWASAN TERHADAP HAK ORANG YANG DIPERIKSA?
@Kronologi pondok menyebut para santriwati tidak memperoleh makanan sejak pagi.
Sekitar pukul 14.00 WIB mereka meminta makanan kepada petugas yang melintas. Hingga pukul 16.30 WIB, makanan disebut belum diberikan.
Sekitar pukul 17.00 WIB, setelah kembali meminta karena kondisi tubuh mulai lemas, barulah makanan diberikan.
Jika keterangan ini terbukti, persoalannya bukan sekadar keterlambatan memberikan makanan.
Ini menyangkut tanggung jawab aparat terhadap orang-orang yang berada dalam penguasaannya.
Tidak ada alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar manusia dalam proses pemeriksaan.
Kewenangan memeriksa bukan kewenangan untuk membuat orang kelaparan.
ANAK TIGA TAHUN MENANGIS, ANAK LIMA TAHUN SEMPAT HILANG
Dampak operasi tersebut menurut pihak Ma’had juga menyentuh anak-anak.
Seorang balita berusia tiga tahun, anak ustadzah, disebut ikut terbawa dan terus menangis karena ketakutan.
Seorang anak berusia lima tahun dilaporkan sempat hilang, sebelum diamankan warga sekitar dan diantar ke rumah kakeknya di kawasan Semanggi.
Pertanyaan untuk aparat: bagaimana pengamanan terhadap anak-anak dilakukan selama operasi?
Siapa yang memastikan mereka tidak terpisah dari orang dewasa yang bertanggung jawab?
Dalam operasi kepolisian, perlindungan anak bukan urusan tambahan. Itu merupakan kewajiban yang tidak boleh dikesampingkan.
SERAGAM POLISI HARUS MENJADI JAMINAN PERLINDUNGAN, BUKAN SUMBER KETAKUTAN
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan atas kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap orang.
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin perlindungan khusus bagi anak dari kekerasan dan diskriminasi.
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memberikan landasan perlindungan terhadap martabat dan hak dasar manusia.
Prinsip tersebut berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum.
Polisi tidak cukup hanya menjelaskan bahwa operasi dilakukan berdasarkan tugas dan kewenangan. Institusi harus menjelaskan apakah cara pelaksanaannya sesuai hukum.
Sebab, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat diukur hanya dari berapa banyak orang yang dibawa untuk diperiksa, berapa pintu yang berhasil dibuka, atau berapa barang yang diamankan.
Cara aparat memperlakukan manusia juga merupakan ukuran penting akuntabilitas institusi.
Warga Jateng "MENDESAK PROPAM TURUN TANGAN"
Masyarakat meminta Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Sukoharjo tidak membiarkan persoalan ini berhenti sebagai polemik surat edaran.
Kami mendesak:
1. Propam Polri memeriksa dugaan intimidasi, tindakan fisik, dan penggunaan senjata terhadap santriwati.
2. Mengidentifikasi personel yang melakukan tindakan sebagaimana dilaporkan pihak Ma’had.
3. Memeriksa rekaman CCTV, dokumentasi operasi, serta catatan pemeriksaan apabila tersedia.
4. Memastikan seluruh santriwati memperoleh akses pengaduan dan perlindungan dari intimidasi lanjutan.
5. Memberikan akses pemeriksaan kesehatan dan psikologis bagi santriwati serta anak-anak yang terdampak.
6. Membuka kronologi resmi operasi dan menjelaskan dasar hukum setiap tindakan.
Komnas HAM dan lembaga perlindungan perempuan serta anak juga perlu mencermati laporan ini sesuai kewenangannya.
JANGAN JADIKAN SERAGAM SEBAGAI TAMENG
Jika benar seorang perempuan dicengkeram wajahnya, dibentak berkali-kali, dan diarahkan laras panjang dalam kondisi ketakutan, maka tindakan tersebut harus diperiksa secara serius.
Jika benar anak-anak ikut mengalami ketakutan akibat operasi, perlindungan dan pemulihan mereka harus menjadi prioritas.
Dan jika ditemukan pelanggaran, pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada permintaan maaf atau klarifikasi administratif.
Hukum harus berlaku bagi masyarakat. Tetapi hukum yang sama juga mengikat aparat yang menjalankannya.
MENEGASKAN: POLISI DIBERI KEKUASAAN UNTUK MELINDUNGI RAKYAT, BUKAN KEKUASAAN UNTUK MERENDAHKAN MARTABAT RAKYAT.
Jangan sampai perempuan yang seharusnya merasa aman di ruang tidurnya justru harus menghadapi ketakutan karena cara aparat menjalankan kewenangan.
KETEGASAN POLISI HARUS TERLIHAT DALAM PENEGAKAN HUKUM, BUKAN DALAM KEMAMPUAN MENAKUT-NAKUTI ORANG YANG LEBIH LEMAH.
Berita ini berdasarkan kronologi dan surat edaran pihak Ma’had Hamalatul Qur’an. Dugaan tindakan personel kepolisian belum diverifikasi secara independen. Redaksi meminta klarifikasi resmi Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo serta memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait.