Ketika perusahaan menikmati keuntungan, mengapa Desa Adat baru dicari setelah konflik terjadi?
Ada persoalan serius yang patut menjadi perhatian publik di Bali:
Posisi Desa Adat dalam aktivitas usaha, investasi, pembangunan, dan pemanfaatan ruang di wilayah adat.
@Pengaduan masyarakat mengungkapkan adanya kekhawatiran bahwa sejumlah aktivitas usaha berjalan tanpa koordinasi dan komunikasi yang memadai dengan Desa Adat. Persoalan baru melibatkan unsur adat ketika muncul konflik sosial, persoalan lingkungan, keberatan warga, atau sengketa kepentingan.
Jika pola ini benar terjadi, maka ada persoalan tata kelola yang tidak boleh dianggap sepele.
Perusahaan datang membawa modal, menjalankan kegiatan usaha, memperoleh pendapatan, dan mengembangkan bisnis. Namun, siapa yang memastikan masyarakat adat mendapatkan informasi, ruang partisipasi, perlindungan lingkungan, serta manfaat ekonomi yang transparan?
Jangan sampai Desa Adat hanya dibutuhkan ketika situasi memanas, tetapi tidak dianggap penting ketika keputusan bisnis dan pembangunan dibuat.
ADAT BUKAN ALAT PEMADAM KONFLIK
Desa Adat bukan lembaga yang hanya bertugas meredam kemarahan masyarakat, menyelesaikan perselisihan, atau menjadi perantara ketika perusahaan menghadapi penolakan warga.
Desa Adat memiliki fungsi sosial, budaya, dan kelembagaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bali.
Tanah, pura, setra, wewidangan, subak, sumber air, serta ruang kehidupan masyarakat memiliki dimensi sosial dan budaya yang harus diperhitungkan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Karena itu, investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya modal, bangunan, omzet, atau jumlah tenaga kerja. Harus ada pertanyaan mendasar: apakah pembangunan tersebut menghormati masyarakat setempat dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan?
ADA LANDASAN HUKUM YANG HARUS DIHORMATI
Persoalan ini bukan semata-mata urusan sopan santun kepada tokoh adat. Ada kerangka hukum yang mengatur keberadaan dan kedudukan masyarakat hukum adat.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengatur pengakuan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjadi landasan pengaturan kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi Desa Adat di Bali.
Namun, perlu ditegaskan: pengakuan terhadap Desa Adat bukan berarti seluruh wilayah administratif desa otomatis menjadi milik Desa Adat atau setiap kegiatan usaha wajib memperoleh persetujuan adat tanpa melihat status tanah dan ketentuan perizinan. Hak atas tanah, kewenangan kelembagaan, dan persetujuan pemilik hak harus diperiksa berdasarkan dokumen serta peraturan yang berlaku.
Justru di sinilah transparansi dan kepastian hukum diperlukan.
Referensi hukum untuk penguatan pemberitaan:
Pergub Bali Nomor 4 Tahun 2020 – Pelaksanaan Perda Desa Adat.
Dokumen Pergub Bali tentang Desa Adat.
Pergub Bali Nomor 2 Tahun 2023 – Pengelolaan Keuangan Desa Adat.
Satu hal penting untuk investigasi lanjutan: perlu dibuka data perusahaan, status tanah, izin usaha, dan bentuk kontribusi kepada Desa Adat. Di situlah kritik jurnalistik dapat berubah menjadi pemeriksaan fakta yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komentar