Praktik parkir liar kembali menjadi sorotan di Kota Denpasar. Kali ini, petugas gabungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Genteng Biru, Denpasar, Kamis (5/11/2026). Dalam operasi tersebut, empat orang terjaring dan selanjutnya mendapatkan pembinaan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar.
Penertiban ini melibatkan Polresta Denpasar, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Denpasar, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satpol PP Kota Denpasar.
Kegiatan tersebut terekam dalam video yang diunggah akun Telusur Bali melalui media sosial TikTok. Petugas terlihat melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap aktivitas parkir yang dinilai mengganggu ketertiban kawasan.
EMPAT ORANG DIBINA, BAGAIMANA KELANJUTANNYA?
Terjaringnya empat orang dalam sidak tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan parkir liar tidak cukup diselesaikan melalui operasi sesaat.
Pembinaan memang merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, efektivitas penertiban harus diukur dari perubahan nyata di lapangan, bukan sekadar jumlah orang yang terjaring dalam sebuah operasi.
Pertanyaan publik kemudian mengarah pada konsistensi pengawasan: apakah kawasan Genteng Biru akan tetap tertib setelah petugas meninggalkan lokasi?
Jika pelanggaran kembali terjadi, diperlukan evaluasi terhadap pola pengawasan, penegakan aturan, serta tanggung jawab pengelolaan parkir di kawasan tersebut.
JANGAN HANYA GENTENG BIRU
Persoalan parkir liar bukan semata-mata masalah kendaraan yang berhenti sembarangan. Jika dibiarkan, praktik tersebut berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, mengurangi kenyamanan pejalan kaki, memicu konflik penggunaan ruang jalan, serta merugikan masyarakat.
Karena itu, Pemkot Denpasar bersama aparat terkait perlu melakukan pemetaan kawasan rawan parkir liar dan melaksanakan pengawasan secara berkala.
Penindakan harus dilakukan secara adil, transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. Apabila ditemukan pelanggaran berulang, mekanisme penegakan aturan perlu diterapkan secara konsisten.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan lokasi parkir resmi, kejelasan pengelola, legalitas petugas parkir, serta transparansi pungutan kepada masyarakat.
KETERTIBAN KOTA BUKAN SEKADAR TANGGUNG JAWAB PETUGAS
Kota Denpasar membutuhkan tata kelola perparkiran yang tertib dan berkelanjutan. Penertiban tidak boleh berhenti pada kegiatan sidak, dokumentasi, kemudian selesai tanpa pengawasan lanjutan.
Masyarakat berhak mendapatkan ruang jalan yang aman dan nyaman. Pemerintah berkewajiban memastikan fasilitas publik tidak dikuasai oleh aktivitas yang melanggar ketentuan.
Kini, publik menunggu konsistensi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait. Jangan sampai parkir liar hanya tertib ketika petugas datang, kemudian kembali beroperasi setelah pengawasan berakhir.
Pertanyaan untuk publik:
Apakah sidak dan pembinaan seperti di kawasan Genteng Biru perlu dilakukan secara rutin di seluruh titik rawan parkir liar di Denpasar?
Sebab, ketertiban kota bukan hanya soal menertibkan pelanggar, melainkan memastikan hak masyarakat atas ruang publik tetap terlindungi.
Komentar