Jakarta – TribunDewata.Id

Isu dugaan penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri mendadak mengguncang ruang publik. Lebih mengejutkan lagi, nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ikut terseret dalam kabar yang menghubungkan persoalan internal kepolisian dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Empat nama yang beredar menjadi bahan perbincangan, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta Kombes Pol. Ferly Hediyat.

Narasi yang beredar menyebut mereka diduga diamankan dan dikaitkan dengan perkara penyadapan. Namun, sampai berita ini disusun, belum ditemukan konfirmasi resmi yang membuktikan bahwa keempat orang tersebut ditangkap ataupun terlibat dalam penyadapan Presiden.

Bukan perkara kecil, tetapi jangan mengubah rumor menjadi vonis.

JAWABAN KADIV HUMAS POLRI JUSTru MENAMBAH TANDA TANYA

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir ditanya wartawan mengenai kabar penangkapan sejumlah jenderal dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Isir tidak memberikan jawaban substantif. Ia mengatakan memahami pembicaraan yang berkembang di kalangan wartawan.

"Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya," ujarnya.

Pernyataan tersebut memang membuka harapan akan adanya penjelasan lebih lanjut. Namun, secara jurnalistik, kalimat itu bukan pengakuan bahwa penangkapan benar terjadi.

Publik membutuhkan keterangan yang jelas, bukan sekadar isyarat.

EMPAT NAMA BEREDAR, TETAPI DI MANA BUKTI PENYADAPANNYA?

Informasi yang beredar menyebut:

1. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
2. Irjen Pol. Ahrie Sonta, disebut sebagai Kadivkum Mabes Polri.
3. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, disebut sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
4. Kombes Pol. Ferly Hediyat.

Nama-nama tersebut muncul dalam pemberitaan dan informasi yang beredar mengenai dugaan pengamanan sejumlah personel.

Tetapi ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab: apakah benar mereka diamankan? Apakah ada surat perintah pemeriksaan? Apakah terdapat barang bukti perangkat penyadapan? Siapa yang menemukan dan mengamankan barang bukti tersebut?

Tanpa jawaban dan bukti yang dapat diperiksa, tuduhan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh dilekatkan sebagai fakta kepada individu-individu tersebut.

LISTYO SIGIT DAN FAKTA JABATANNYA

Ada satu fakta penting yang harus diluruskan.

Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pada hari yang sama, Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit.

Dengan demikian, Listyo Sigit bukan lagi Kapolri pada 3 November 2026.

Fakta pergantian jabatan ini penting agar pemberitaan tidak mencampuradukkan posisi kelembagaan dengan spekulasi mengenai dugaan perkara.

JIKA PENYADAPAN BENAR TERJADI, SIAPA PUN PELAKUNYA HARUS DIPROSES

Penyadapan bukan tuduhan ringan. Tindakan tersebut menyangkut privasi, keamanan komunikasi, kewenangan negara, dan perlindungan informasi strategis.

Apabila benar terdapat penyadapan ilegal terhadap Presiden, aparat penegak hukum wajib mengusutnya berdasarkan bukti, kewenangan hukum, dan prosedur yang berlaku.

Namun, jika tuduhan itu tidak benar, penyebaran informasi yang mencatut nama pejabat negara dan aparat juga harus ditelusuri secara profesional.

Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan bisik-bisik, apalagi menjatuhkan reputasi seseorang melalui penghakiman media sosial.

MABES POLRI HARUS MEMBUKA FAKTA, BUKAN MEMBIARKAN SPEKULASI

Ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh Mabes Polri:

• Apakah benar sejumlah perwira tinggi diamankan Brimob pada 2 November 2026?
• Berapa jumlah personel yang sedang diperiksa?
• Apakah pemeriksaan dilakukan oleh Divpropam atau lembaga penegak hukum lain?
• Apakah nama Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Ferly Hediyat benar masuk dalam pemeriksaan?
• Apakah perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan Presiden?
• Jika benar ada tindakan pengamanan, apa dasar hukum dan status masing-masing personel?

Pertanyaan tersebut bukan upaya menghakimi institusi. Justru transparansi diperlukan untuk melindungi institusi Polri dari spekulasi yang semakin liar.

JANGAN BIARKAN NEGARA DIKENDALIKAN RUMOR

Persoalan ini menyangkut kepercayaan publik terhadap kepolisian dan keamanan kepala negara.

Jika kabar penangkapan benar, publik berhak mengetahui dasar hukum dan perkembangan penanganannya sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

Jika kabar itu hoaks, bantahan resmi harus disampaikan secara tegas dengan data yang dapat diuji.

Sebab, dalam negara hukum, jabatan tinggi bukan tameng dari pemeriksaan. Sebaliknya, nama besar seseorang juga bukan alasan untuk menjadikannya sasaran tuduhan tanpa bukti.

Publik tidak membutuhkan drama. Publik membutuhkan kebenaran.

Tim Redaksi Investigasi – TribunDewata.Id