Komentar
Belitung-TribunDewata.Com
Kerusakan Hutan Lindung Pantai (HLP) Ulim, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, akibat dugaan aktivitas tambang timah ilegal kembali menjadi sorotan. Ironisnya, ketika Belitung gencar mempromosikan pariwisata, kawasan hutan yang seharusnya dilindungi justru menghadapi ancaman kerusakan lingkungan.
Aktivis antikorupsi, Marshal, menyoroti dugaan lemahnya pengawasan dan meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
Menurutnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung perlu turun tangan untuk menelusuri dugaan pelanggaran, mengidentifikasi pemodal, penampung hasil tambang, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti.
Marshal mengingatkan kasus tambang ilegal di kawasan hutan Bukit Ketok, Belinyu, yang menyeret Ryan Susanto alias Afung. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5214 K/PID.SUS/2025 menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara, denda Rp400 juta, dan uang pengganti Rp61,4 miliar.
Secara hukum, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur perlindungan kawasan hutan. Pasal 38 ayat (4) melarang pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung.
Kini sejumlah pertanyaan harus dijawab: berapa luas kerusakan HLP Ulim, siapa pemodal tambang, ke mana hasil timah dijual, dan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum maupun kerugian negara?
Kejati Babel, kepolisian, dan instansi kehutanan perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh, menghitung kerusakan lingkungan, serta memastikan pemulihan kawasan.
Jangan sampai Belitung mempromosikan keindahan wisata, sementara aset ekologisnya justru terancam oleh eksploitasi ilegal.
Hutan lindung bukan ladang keuntungan segelintir orang. Negara harus hadir, hukum harus ditegakkan, dan siapa pun yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Karya Jurnalis.