DAIRI – TribunDewata.id | Dugaan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Kuta Usang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kian memantik perhatian publik. Aktivitas yang sebelumnya disebut hanya melibatkan ratusan orang, kini berdasarkan keterangan sejumlah warga diperkirakan telah berkembang hingga mencapai ribuan penambang.

Jika informasi tersebut benar, kondisi ini menjadi alarm serius bagi perlindungan kawasan hutan dan penegakan hukum di Sumatera Utara. Sebab, aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung secara terbuka dan berulang kali dilaporkan itu justru memunculkan pertanyaan besar: Siapa yang mengendalikan aktivitas tersebut, bagaimana pengawasannya, dan mengapa penertiban belum menunjukkan hasil yang jelas?

Persoalan tambang Kuta Usang bukan lagi sekadar dugaan pelanggaran pertambangan. Status kawasan yang menjadi lokasi aktivitas tersebut juga harus segera dipastikan secara terbuka oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

RIBUAN PENAMBANG? PENERTIBAN JANGAN SEKADAR SEREMONIAL

Informasi mengenai meningkatnya jumlah penambang disampaikan sejumlah warga kepada tim wartawan di Kabupaten Dairi. Mereka memperkirakan jumlah orang yang terlibat dalam aktivitas tambang emas tersebut telah meningkat signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.

Sebelumnya, lokasi tersebut sempat menjadi perhatian setelah aktivitas pertambangan viral, dilakukan penggerebekan, hingga beredarnya daftar 24 nama yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang dan disebut diedarkan oleh kepala desa setempat.

Namun, munculnya informasi mengenai semakin banyaknya penambang menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas langkah pengawasan dan penertiban selama ini.

Publik berhak mengetahui apakah penindakan telah dilakukan secara menyeluruh, siapa saja yang telah diperiksa, apakah alat berat atau sarana pertambangan telah diamankan, serta bagaimana perkembangan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Jangan sampai penertiban hanya menjadi tontonan sesaat, sementara aktivitas yang dipersoalkan kembali berlangsung tanpa pengawasan yang transparan.

LAPORAN BERULANG, PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN APARAT

Informasi mengenai dugaan tambang emas ilegal di Kuta Usang disebut telah berulang kali disampaikan kepada Polres Dairi dan Polda Sumatera Utara. Pemberitaan mengenai persoalan tersebut juga telah beberapa kali menjadi perhatian publik.

Akan tetapi, masyarakat masih menunggu penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan laporan, hasil pemeriksaan, serta tindakan hukum yang benar-benar telah dilakukan.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H., perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai langkah konkret penanganan persoalan tersebut.

Kritik publik bukanlah bentuk penghakiman terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Jika laporan sudah berulang kali disampaikan, masyarakat tentu berhak bertanya: sampai di mana proses penanganannya?

WARTAWAN MENGAKU DIHINA DAN DIANCAM, LAPORAN MENUNGGU KEJELASAN

Persoalan Kuta Usang juga berkembang ke ranah perlindungan terhadap kebebasan pers.

Seorang warga pemilik akun media sosial bernama Papy Sianturi alias Tobok Sianturi disebut diduga melakukan penghinaan dan pengancaman melalui media sosial terhadap wartawan yang melakukan pemberitaan mengenai aktivitas tambang tersebut.

Pihak redaksi media online Mitra Bhayangkara disebut telah melaporkan persoalan itu pada 1 Juli 2026. Namun, menurut informasi yang disampaikan pihak pelapor, hingga kini belum diperoleh kejelasan yang memuaskan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

Baslan Naibaho, wartawan yang mengaku menjadi korban, menyampaikan kekecewaannya terhadap penanganan laporan di Polres Dairi.

"Saya sudah melaporkan sesuai prosedur. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Saya kecewa dengan penanganan Polres Dairi. Saya minta Kapolda Sumut turun tangan," tegas Baslan Naibaho kepada wartawan.

Kasus ini perlu mendapat perhatian serius. Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan ketentuan undang-undang harus mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun ancaman.

Meski demikian, dugaan penghinaan dan pengancaman tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif. Papy Sianturi alias Tobok Sianturi tetap memiliki hak memberikan klarifikasi dan hak jawab.

KAPOLDA SUMUT DIMINTA TURUN TANGAN

Sejumlah kalangan wartawan di Medan turut menyoroti persoalan tambang emas di Kuta Usang. Mereka menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut agar tidak berhenti sebatas pemberitaan dan polemik di ruang publik.

Mereka meminta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan turun tangan mengevaluasi penanganan laporan serta memastikan jajaran di bawahnya bekerja secara profesional.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan juga diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai langkah penegakan hukum yang telah dilakukan.

"Kapolda yang baru harus membuktikan dirinya berbeda. Jangan sampai di bawah kepemimpinannya, tambang ilegal di Dairi justru semakin menjadi-jadi," ujar salah seorang perwakilan perkumpulan wartawan di Medan.

Desakan tersebut menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, transparansi, dan kepastian hukum.

DINAS KEHUTANAN SUMUT DITANTANG BUKA STATUS HUTAN KUTA USANG

Sorotan paling mendasar kini tertuju kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Pimpinan Redaksi boaboa.id/BBTV, Marolop Sihotang, mendesak instansi tersebut segera melakukan pemeriksaan lapangan sekaligus membuka informasi resmi mengenai status kawasan yang menjadi lokasi aktivitas tambang emas di Kuta Usang.

Menurut Marolop, kepastian status kawasan merupakan persoalan mendasar yang tidak boleh dibiarkan menggantung.

Apakah lokasi tersebut masuk kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, atau justru Areal Penggunaan Lain (APL)? Jawaban atas pertanyaan itu harus disampaikan berdasarkan peta dan dokumen resmi pemerintah.

"Dinas Kehutanan tidak boleh diam. Mereka harus turun dan menjelaskan ke publik: Apakah lokasi tambang di Kuta Usang itu masuk kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, atau Areal Penggunaan Lain (APL)? Kalau masuk kawasan hutan, maka itu berpotensi menjadi persoalan pidana kehutanan. Siapa yang memberi izin? Siapa yang membiarkan?" tegas Marolop Sihotang.

Marolop juga menyatakan akan menyurati Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk meminta dokumen dan informasi resmi mengenai status kawasan hutan di lokasi tersebut.

Langkah ini dinilai penting agar persoalan tidak terus berkembang berdasarkan asumsi, melainkan diuji melalui data tata batas, peta kawasan hutan, keputusan penetapan kawasan, serta dokumen perizinan yang sah.

ADA DASAR HUKUM, BUKAN SEKADAR DESAKAN

Desakan agar pemerintah membuka status kawasan hutan memiliki landasan hukum yang dapat diuji.

1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Ketentuan Pasal 50 mengatur larangan terhadap kegiatan tertentu di dalam kawasan hutan, termasuk penambangan tanpa izin yang dipersyaratkan. Ketentuan pidananya harus dibaca berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 9 dan Pasal 11 mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan serta informasi yang harus tersedia setiap saat. Informasi mengenai status kawasan dan dokumen perizinan pada prinsipnya dapat dimohonkan sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.

4. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98 mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur undang-undang.

Dengan demikian, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada fakta lapangan, status kawasan, dokumen perizinan, unsur perbuatan, serta hasil pemeriksaan instansi berwenang.

PERTANYAAN PUBLIK YANG HARUS DIJAWAB

Marolop menegaskan, Dinas Kehutanan Sumatera Utara tidak cukup hanya memberikan penjelasan normatif. Instansi tersebut harus membuka data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Dinas Kehutanan tidak bisa beralasan tidak tahu. Mereka memiliki peta, data, dan perangkat Polisi Kehutanan. Pertanyaannya, bagaimana aktivitas penambangan yang disebut semakin meluas itu bisa berlangsung? Ini yang harus dijawab kepada publik," tambahnya.

Kini, sejumlah pertanyaan mendasar menunggu jawaban:

• Apakah lokasi tambang emas Kuta Usang berada di dalam kawasan hutan negara atau APL?
• Jika masuk kawasan hutan, bagaimana status fungsi dan batas kawasan tersebut?
• Apakah terdapat izin atau persetujuan penggunaan kawasan hutan maupun perizinan pertambangan yang sah?
• Langkah pengawasan apa yang telah dilakukan Dinas Kehutanan dan Polisi Kehutanan?
• Bagaimana perkembangan laporan dugaan aktivitas tambang ilegal di Polres Dairi dan Polda Sumut?
• Apa tindak lanjut laporan dugaan penghinaan dan pengancaman terhadap wartawan?

Jangan sampai hutan kehilangan perlindungan, masyarakat kehilangan kepercayaan, dan hukum kehilangan wibawanya.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H., serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Redaksi membuka ruang klarifikasi, konfirmasi, dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Kini publik menunggu, apakah pemerintah dan aparat penegak hukum akan membuka fakta sebenarnya di balik aktivitas tambang emas Kuta Usang, atau persoalan ini kembali tenggelam tanpa kepastian?

Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung

Editor: Zulkarnain Idrus