Komentar
Jakarta–TribunDewata.Com
Sebuah negara tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dimiliki, tetapi dari seberapa konsisten aturan itu dijalankan, diawasi, dan dikenakan secara setara.
Di titik inilah kalimat “Aku Indonesia! Aturan Dibuat untuk Dilanggar” menjadi tesis jurnalistik yang layak diuji: apakah persoalannya terletak pada masyarakat yang tidak patuh, aturan yang terlalu banyak, lemahnya pengawasan, atau penegakan hukum yang belum konsisten?
Data menunjukkan persoalan kepatuhan bukan sekadar persepsi.
1. LALU LINTAS: 9,13 JUTA PELANGGARAN TEREKAM ETLE
Korlantas Polri mencatat, sepanjang 2025 sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) memvalidasi 9.130.743 pelanggaran, meningkat 82,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Hingga Mei 2026 terdapat 1.614 perangkat ETLE yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Angka tersebut tidak otomatis berarti 9,13 juta orang Indonesia adalah “pembangkang aturan”. Tetapi secara jurnalistik angka itu memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan perilaku faktual di jalan raya.
UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri telah menyediakan rezim pengaturan, pengawasan, penindakan dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas.
Pertanyaan investigatifnya kemudian berubah:
Jika aturan sudah jelas dan teknologi pengawasan semakin luas, mengapa pelanggaran tetap terjadi dalam jumlah besar?
2. PELAYANAN PUBLIK: ATURAN ADA, MALADMINISTRASI MASIH DILAPORKAN
Masalah kepatuhan juga muncul dalam pelayanan publik.
Ombudsman RI mencatat 23.596 laporan masyarakat sepanjang 2025. Dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan adalah:
- tidak memberikan pelayanan: 40,68%
- penundaan berlarut: 21,25%
- penyimpangan prosedur: 18,79%
- kelalaian/pengabaian kewajiban hukum: 8,75%
- tidak patut: 4,29%.
Angka ini penting karena memperlihatkan bahwa problem kepatuhan bukan hanya berada di sisi masyarakat sebagai pengguna layanan. Penyelenggara pelayanan publik juga memiliki kewajiban hukum untuk bekerja berdasarkan standar dan prosedur.
UU Nomor 25 Tahun 2009 mengatur bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menerapkan standar pelayanan, sementara masyarakat memiliki hak memperoleh pelayanan sesuai asas dan tujuan pelayanan publik.
Dengan demikian, ketika terjadi penundaan, penyimpangan prosedur atau pelayanan yang tidak diberikan, persoalannya bukan sekadar “pelayanan buruk”.
Ada pertanyaan hukum yang lebih mendasar:
Apakah standar yang telah dibuat benar-benar dijalankan?
3. PARADOKS: NILAI KEPATUHAN TINGGI, TETAPI MALADMINISTRASI MASIH ADA
Ombudsman mencatat bahwa dalam Penilaian Kepatuhan 2024, 494 dari 587 entitas atau 84,16% berada di Zona Hijau.
Namun Ombudsman kemudian mengubah pendekatan penilaian mulai 2025 karena penilaian kepatuhan saja dinilai belum cukup untuk menangkap potensi maladministrasi yang terjadi dalam praktik.
Inilah paradoks administrasi negara:
Dokumen bisa terlihat patuh. Prosedur bisa tersedia. Tetapi praktik di lapangan tetap harus diuji.
Karena itu ukuran kepatuhan tidak boleh berhenti pada keberadaan SOP, papan informasi, formulir, atau regulasi.
Ukuran sebenarnya adalah:
Apakah masyarakat memperoleh haknya sesuai aturan?
4. KORUPSI: ATURAN BISA ADA, RISIKO PENYIMPANGAN TETAP TERUKUR
KPK melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 mencatat indeks integritas pemerintah daerah sebesar 71,33 dari 546 instansi dan kementerian/lembaga sebesar 77,19 dari 111 instansi.
SPI juga mencatat skor faktor tertentu, antara lain pengelolaan pengadaan barang/jasa 85,02, pengelolaan SDM 72,63, serta perdagangan pengaruh 73,55. KPK menjelaskan bahwa indeks tersebut juga mempertimbangkan faktor koreksi terkait pelaksanaan SPI dan fakta korupsi.
Data ini tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai bukti bahwa semua instansi melanggar hukum.
Namun data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan sistem pengawasan tidak otomatis menghilangkan risiko penyimpangan.
Di sinilah fungsi jurnalistik menjadi penting: menguji jarak antara aturan tertulis, pelaksanaan, pengawasan, dan hasil nyata.
STUDI KASUS: DARI “ATURAN” MENJADI “KEPATUHAN”
Jika tesis “Aturan Dibuat untuk Dilanggar” hendak diuji secara ilmiah, penelitian jurnalistik dapat menggunakan empat indikator:
| Indikator | Pertanyaan investigatif |
|---|---|
| Regulasi | Apa aturan yang berlaku? |
| Implementasi | Apakah aturan benar-benar dijalankan? |
| Pengawasan | Siapa yang mengawasi dan bagaimana mekanismenya? |
| Sanksi | Apa yang terjadi ketika aturan dilanggar? |
Dari empat indikator tersebut muncul satu variabel penting:
Kesenjangan Kepatuhan
Kesenjangan Kepatuhan = Aturan yang seharusnya berlaku − Praktik yang ditemukan di lapangan.
Semakin besar jaraknya, semakin kuat alasan jurnalistik untuk melakukan investigasi lebih lanjut.
KASUS BALI: DATA LOKAL SEBAGAI CERMIN NASIONAL
Bali juga memberikan contoh konkret.
Ombudsman Bali mencatat 633 akses masyarakat sepanjang 2025, dengan 260 laporan ditindaklanjuti dan 251 laporan berhasil diselesaikan, atau 96,54% dari laporan yang diperiksa.
Rata-rata penyelesaian mencapai 48 hari, lebih cepat daripada target 89 hari.
Dugaan maladministrasi yang banyak dilaporkan antara lain tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut. Instansi terlapor paling banyak berasal dari pemerintah kabupaten/kota, disusul instansi vertikal seperti kepolisian dan kantor pertanahan.
Data Bali memperlihatkan sesuatu yang penting:
Masyarakat bukan hanya objek aturan. Masyarakat juga menjadi sensor sosial ketika aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
ANALISA JURNALISTIK
Masalah sesungguhnya mungkin bukan bahwa Indonesia kekurangan aturan.
Justru sebaliknya, Indonesia memiliki banyak regulasi.
Masalah yang harus diuji adalah rule of law dalam praktik:
Apakah aturan berlaku konsisten?
Apakah pengawasan berjalan?
Apakah sanksi diterapkan?
Apakah pejabat tunduk pada standar yang sama?
Apakah masyarakat memperoleh perlakuan yang setara?
Karena hukum kehilangan daya ketika hanya kuat di atas kertas tetapi lemah dalam pelaksanaan.
Namun sebaliknya, kritik terhadap kepatuhan masyarakat juga harus hati-hati.
Tidak setiap pelanggaran otomatis menunjukkan kegagalan negara. Ada faktor pengetahuan hukum, kondisi sosial-ekonomi, desain kebijakan, kualitas pelayanan, pengawasan, budaya organisasi, hingga konsistensi penegakan hukum.
Karena itu jurnalisme tidak boleh berhenti pada slogan.
Slogan harus dibuktikan dengan data.
TESIS KARYA JURNALIS
“Aku Indonesia! Aturan Dibuat untuk Dilanggar” bukan kesimpulan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak taat hukum.
Ia adalah pertanyaan investigatif:
Mengapa aturan yang begitu banyak belum selalu menghasilkan kepatuhan yang sebanding?
Jawabannya harus dicari melalui dokumen, data penindakan, putusan pengadilan, laporan pengawasan, wawancara narasumber, observasi lapangan dan verifikasi silang.
Sebab tugas jurnalis bukan sekadar mengatakan “aturan dilanggar”.
Tugas jurnalis adalah menemukan:
siapa yang melanggar, aturan apa yang dilanggar, bagaimana pelanggaran terjadi, siapa yang mengawasi, apakah sanksi dijalankan, siapa yang dirugikan, dan apakah sistem memperbaiki dirinya setelah pelanggaran ditemukan.
Di situlah karya jurnalistik berubah menjadi kontrol sosial berbasis fakta.
Aku Indonesia.
Bukan negara tanpa aturan.
Tetapi negara yang terus diuji oleh satu pertanyaan: