JAKARTA — Tribun Dewata.Com | 1 Oktober 2026

Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia memasuki babak baru yang berlangsung nyaris tanpa jeda.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diusulkan diberhentikan dari jabatan Kapolri. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya melalui Surat Presiden yang bertanggal 30 September 2026.

Sehari setelah surat tersebut diterima DPR, Komisi III DPR RI langsung menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Suyudi pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Tidak berhenti di ruang komisi.

Pada hari yang sama, DPR menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru.

Inilah yang membuat publik bertanya: mengapa pergantian pucuk pimpinan Polri berlangsung sedemikian cepat?

DARI SURPRES KE PALU DPR: KECEPATAN YANG MENGUNDANG SOROTAN

Faktanya sederhana, tetapi konsekuensinya besar.

Surpres mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri diterima DPR setelah sebelumnya beredar isu pergantian pucuk pimpinan Polri. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pimpinan DPR menerima surat Presiden bertanggal 30 September 2026.

Kemudian proses fit and proper test dilakukan pada 1 Oktober.

Dan pada hari yang sama, DPR menyatakan persetujuannya.

Secara konstitusional, mekanisme tersebut bukanlah ruang tanpa aturan.

Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mengatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR. Usulan Presiden juga harus disampaikan kepada DPR disertai alasan.

Dengan demikian, persoalan jurnalistiknya bukan sekadar:

“Siapa Kapolri baru?”

Tetapi:

“Apa alasan pemberhentian Listyo Sigit dan apa parameter objektif yang digunakan dalam memilih penggantinya?”

“DIBERHENTIKAN PAKSA” ATAU PERGANTIAN KONSTITUSIONAL?

Di sinilah media harus berhati-hati.

Narasi “diberhentikan paksa” dapat menggambarkan persepsi politik maupun publik terhadap kecepatan pergantian, tetapi belum boleh diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa bukti mengenai adanya paksaan atau tekanan tertentu.

Yang terverifikasi adalah adanya usulan Presiden mengenai pemberhentian Listyo Sigit dan pengangkatan Suyudi, kemudian DPR memberikan persetujuan.

UU 2/2002 juga mengenal mekanisme pemberhentian sementara dalam keadaan mendesak, tetapi konteks tersebut berbeda dengan pemberhentian definitif.

Karena itu, pertanyaan yang lebih tajam justru:

Apakah alasan pemberhentian Listyo Sigit telah dijelaskan secara terbuka, terukur, dan dapat diuji publik?

Sebab Pasal 11 bukan hanya berbicara mengenai kewenangan Presiden dan persetujuan DPR. Norma tersebut juga mengatur bahwa usulan Presiden disertai alasan.

LISTYO SIGIT: DARI AKLAMASI KE PERGANTIAN

Ada ironi sejarah yang menarik.

Pada 2021, Listyo Sigit menjalani fit and proper test di Komisi III DPR sebagai calon Kapolri dan pencalonannya kemudian disetujui secara aklamasi. Ia dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021.

Lima tahun kemudian, kursi yang pernah diberikan melalui proses persetujuan DPR itu kembali menjadi objek keputusan politik kenegaraan.

Bedanya:

kali ini bukan pengangkatan Listyo Sigit yang diuji, tetapi pemberhentiannya dan penggantian pucuk pimpinan Polri.

Perubahan itu menunjukkan satu hal penting:

jabatan Kapolri bukan milik personal seorang jenderal.

Ia merupakan jabatan publik yang berada dalam konstruksi hubungan Presiden–DPR dan harus tunduk pada hukum.

SIAPA SUYUDI ARIO SETO?

Komjen Pol. Suyudi Ario Seto bukan figur dari luar institusi.

Ia merupakan perwira tinggi Polri dengan perjalanan karier di lingkungan kepolisian dan pada 2026 menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.

Presiden kemudian mengusulkannya sebagai calon tunggal Kapolri dan Komisi III DPR mengujinya pada 1 Oktober 2026.

Dalam fit and proper test, Suyudi mengusung gagasan “Polisi Bersama Rakyat”.

Namun slogan tidak cukup.

Publik berhak menguji:

• bagaimana strategi reformasi Polri;
• bagaimana pengawasan internal diperkuat;
• bagaimana penanganan perkara dilakukan secara profesional;
• bagaimana konflik kepentingan dicegah;
• bagaimana pemberantasan korupsi di tubuh kepolisian diperkuat;
• bagaimana perlindungan terhadap masyarakat dan kebebasan sipil dijamin;
• serta bagaimana Polri membangun kembali kepercayaan publik.

PERTANYAAN TERBESAR BUKAN PADA NAMA, MELAINKAN ALASAN

Pergantian Kapolri yang sangat cepat secara politik tentu menjadi perhatian.

Dari Surpres bertanggal 30 September hingga proses DPR pada 1 Oktober, publik menyaksikan sebuah transisi kekuasaan institusional dalam tempo yang sangat singkat.

Tetapi kecepatan tidak otomatis berarti pelanggaran.

Sebaliknya, kecepatan juga tidak boleh membuat pertanyaan publik kehilangan tempat.

Justru karena Polri merupakan institusi yang memiliki kewenangan besar dalam penegakan hukum, pergantian pucuk pimpinan harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal, administratif, politik, dan etik.

BAGAI HUJAN DISAMBAR PETIR

Pergantian ini terasa seperti hujan yang tiba-tiba disambar petir.

Bukan semata karena pergantiannya.

Tetapi karena jarak antara munculnya keputusan, proses parlemen, dan persetujuan berlangsung sangat singkat.

Publik kemudian memiliki hak untuk bertanya:

Apa alasan substantif di balik pergantian tersebut?

Apa evaluasi terhadap kepemimpinan sebelumnya?

Apa indikator keberhasilan yang digunakan?

Mengapa Suyudi dipilih?

Apa agenda reformasi Polri yang akan dibawa?

Dan yang paling penting:

Apakah pergantian Kapolri ini sekadar pergantian figur atau merupakan perubahan arah kebijakan kepolisian negara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk pembangkangan.

Itulah fungsi kontrol publik.

CATATAN REDAKSI

WartaGlobal.Id tidak menempatkan pergantian Listyo Sigit sebagai bukti adanya kesalahan pribadi maupun tekanan politik tertentu tanpa bukti yang dapat diverifikasi.

Namun media memiliki kewajiban untuk membedah fakta, prosedur, alasan resmi, kronologi, dan konsekuensi kelembagaan.

Sebab dalam negara hukum, kekuasaan boleh berganti.

Tetapi alasan penggunaan kekuasaan harus tetap dapat diperiksa publik.

Pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian bintang di pundak seorang jenderal.

Ia menyangkut arah salah satu institusi penegak hukum terbesar di republik ini.

Dan karena itu, publik berhak memperoleh jawaban yang terang.

Bukan sekadar keputusan yang cepat.

Bukan sekadar nama baru.

Tetapi alasan yang jelas dan pertanggungjawaban yang terukur.