TribunDewata.com, Denpasan - Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mendorong Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Bali menerapkan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi, terutama Pertalite. Kebijakan ini diberlakukan mulai 17 hingga 19 Oktober 2026 sebagai upaya mengurai kepadatan antrean dan menjaga kelancaran distribusi bahan bakar.

Dalam skema tersebut, Sabtu (17/10/2026) diperuntukkan bagi kendaraan dengan pelat nomor berakhiran angka ganjil, sedangkan Minggu (18/10/2026) bagi kendaraan berpelat nomor genap. Ketentuan untuk Senin (19/10/2026) perlu dipastikan melalui pengumuman resmi agar masyarakat tidak salah memahami jadwal.

Pembelian BBM juga dibatasi maksimal 20 liter untuk mobil dan 3 liter untuk sepeda motor. Pembatasan ini ditujukan untuk mengendalikan volume pembelian di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar dan antrean yang terjadi di sejumlah wilayah.

Sebagai langkah pendukung, sebanyak 66 SPBU dilaporkan beroperasi selama 24 jam. Pertamina juga memperkuat pasokan guna mengantisipasi lonjakan permintaan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Namun, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah kawasan wisata, termasuk Kuta dan Seminyak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penambahan pasokan dan pengaturan pembelian masih menghadapi tantangan di lapangan.

Di sisi lain, kepolisian dilaporkan menangkap pihak yang diduga melakukan penimbunan BBM. Penindakan ini menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan distribusi bahan bakar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Penerapan ganjil-genap perlu disertai pengawasan yang transparan, informasi jadwal yang mudah diakses, serta evaluasi berkala terhadap ketersediaan stok di setiap SPBU. Masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan mengenai cakupan kendaraan yang terkena aturan dan mekanisme pembelian agar kebijakan tidak menimbulkan kebingungan.

Rincian jadwal, batas pembelian, daftar 66 SPBU, serta penindakan terhadap dugaan penimbunan perlu dikonfirmasi kepada Pertamina, Pemprov Bali, dan kepolisian sebelum dipublikasikan sebagai fakta terverifikasi.

/* Isbat Usman