Subjudul: Permohonan Nomor 367/PUU-XXIV/2026 menyoroti kekosongan perlindungan bagi ASN yang tetap berstatus aktif, tetapi tidak memperoleh tugas. Persoalan utamanya: sejauh mana negara menjamin kepastian status, penghasilan, dan masa depan karier aparatur?

JAKARTA —TribunDewata.Com

Persoalan aparatur sipil negara (ASN) yang tetap berstatus aktif, tetapi tidak memperoleh penugasan dalam jangka waktu yang tidak wajar, kini menjadi isu yang dibawa ke ruang pengujian konstitusional. Kasus yang diajukan Hariyadi, seorang guru SMA Negeri 1 Pamekasan, membuka ruang diskusi mengenai kepastian hukum, perlindungan hak kepegawaian, serta tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya manusia aparatur.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Permohonan Nomor 367/PUU-XXIV/2026 pada Kamis, 8 Oktober 2026, di Mahkamah Konstitusi (MK), Hariyadi menguji sejumlah norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pokok persoalan yang diangkat bukan semata-mata keberatan terhadap satu keputusan administrasi kepegawaian. Pemohon mempertanyakan apakah hukum telah memberikan perlindungan yang memadai bagi ASN aktif yang tidak memperoleh tugas dalam jangka panjang, padahal kondisi tersebut, menurut keterangannya, bukan disebabkan oleh pengunduran diri, penolakan bekerja, pelanggaran disiplin, atau pemberhentian karena kesalahan yang bersangkutan.

Persoalan ini penting karena status kepegawaian bukan sekadar administrasi. Di dalamnya terdapat hubungan kedinasan, kewajiban profesional, hak kepegawaian, pengembangan kompetensi, peluang karier, dan kepastian mengenai penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fakta Persidangan: Hakim Meminta Permohonan Dipertajam

Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Arsul Sani meminta Pemohon memperhatikan format dan struktur permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, sebagaimana disebutkan dalam keterangan persidangan.

Arsul juga mengingatkan bahwa menguji banyak norma sekaligus, terlebih dari dua undang-undang, dapat menambah beban Pemohon dalam menjelaskan persoalan hukumnya. Pemohon diminta memperjelas apakah yang dipersoalkan adalah keseluruhan undang-undang atau norma-norma tertentu yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyoroti banyaknya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Menurut nasihatnya, Pemohon perlu menjelaskan secara lebih terarah hubungan antara norma yang diuji dan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian.

Ridwan juga menekankan pentingnya uraian kerugian konstitusional yang jelas. Apabila kerugian telah benar-benar dialami, permohonan perlu menguraikannya sebagai kerugian aktual, bukan sekadar kemungkinan kerugian di masa mendatang.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon memperjelas inti masalah: apakah persoalan tersebut benar-benar menyangkut konstitusionalitas norma undang-undang atau justru persoalan penerapan kebijakan dan manajemen kepegawaian.

Nasihat para hakim tersebut menunjukkan bahwa permohonan pengujian undang-undang harus dibangun melalui argumentasi hukum yang terukur. Pengalaman pribadi yang serius belum otomatis membuktikan bahwa suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Hubungan antara kerugian yang dialami, norma yang diuji, dan kewenangan Mahkamah harus diterangkan secara sistematis.

Analisis Hukum: Status Aktif Tidak Boleh Menjadi Status yang Menggantung

Secara konstitusional, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan ini dapat menjadi salah satu landasan analisis dalam menilai kepastian status ASN. Namun, penerapannya terhadap perkara ini tetap bergantung pada argumentasi Pemohon, norma yang benar-benar diuji, dan penilaian Mahkamah.

Pertanyaan hukumnya bukan sekadar apakah seorang ASN berhak memperoleh penugasan. Persoalan yang lebih mendasar ialah apakah sistem hukum menyediakan mekanisme yang jelas ketika seorang ASN tetap berstatus aktif, tetapi tidak memperoleh pekerjaan kedinasan dalam jangka waktu yang tidak wajar.

Setidaknya terdapat beberapa aspek yang perlu diperiksa.

Pertama, kepastian status kepegawaian. Apakah kedudukan ASN yang tidak memperoleh tugas telah ditetapkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan melalui keputusan atau mekanisme administrasi yang sah?

Kedua, pemenuhan hak dan kewajiban. Bagaimana hak kepegawaian, termasuk penghasilan apabila memenuhi persyaratan hukum, dinilai ketika ASN tidak memperoleh penugasan bukan karena kesalahannya sendiri?

Ketiga, pengembangan kompetensi dan karier. Apakah ketiadaan penugasan dalam jangka panjang berpotensi menghambat pengembangan profesional, penilaian kinerja, serta kesempatan karier seorang ASN?

Keempat, mekanisme keberatan dan penyelesaian. Apakah tersedia jalur administratif yang efektif, tenggat penyelesaian yang wajar, dan pertanggungjawaban pejabat berwenang apabila persoalan penugasan berlarut-larut?

Kelima, akuntabilitas manajemen kepegawaian. Apakah instansi terkait dapat menjelaskan dasar keputusan, kebutuhan organisasi, evaluasi terhadap pegawai, dan langkah penyelesaian yang telah ditempuh?

Kelima aspek tersebut merupakan arah analisis yang dapat diuji berdasarkan dokumen kepegawaian, peraturan yang berlaku, dan fakta konkret. Semuanya tidak boleh langsung dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti dalam perkara Hariyadi.

Riset Regulasi: Apa yang Perlu Diperiksa?

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN merupakan kerangka utama dalam membaca kedudukan, manajemen, dan perlindungan aparatur sipil negara. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen relevan untuk menilai kedudukan profesional guru, terutama jika persoalan penugasan berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pendidikan.

Namun, keberadaan dua undang-undang tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kekosongan hukum. Untuk sampai pada kesimpulan itu, diperlukan pemeriksaan terhadap norma yang secara spesifik dimohonkan untuk diuji, aturan pelaksanaannya, serta mekanisme administratif yang tersedia.

Dalam penelitian hukum, setidaknya tiga lapisan perlu dibedakan.

Pertama, norma hukum. Apa yang diwajibkan atau dijamin oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya?

Kedua, penerapan administrasi. Apakah pejabat berwenang telah mengambil keputusan sesuai kewenangan, prosedur, alasan yang sah, dan prinsip pemerintahan yang baik?

Ketiga, dampak faktual. Berapa lama ASN tidak memperoleh penugasan, bagaimana status penghasilannya, apakah ada keputusan tertulis, bagaimana hasil penilaian kinerjanya, serta upaya apa yang telah dilakukan untuk memperoleh penyelesaian?

Pemisahan tersebut penting. Masalah yang bersumber dari penerapan keputusan administrasi belum tentu harus diselesaikan melalui pengujian undang-undang di MK. Sebaliknya, apabila Pemohon dapat menunjukkan bahwa suatu norma menimbulkan persoalan konstitusional yang nyata, argumentasi itu harus dijelaskan secara spesifik dan dapat diuji.

Guru Tanpa Penugasan: Dimensi Pelayanan Publik

Apabila ketiadaan penugasan berlangsung lama, persoalannya tidak hanya menyentuh kepentingan individu. Dalam konteks guru, perlu pula diperiksa dampaknya terhadap pemanfaatan tenaga pendidik, kesinambungan pengembangan kompetensi, serta efektivitas tata kelola pendidikan.

Negara membutuhkan sistem kepegawaian yang menempatkan aparatur berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, dan ketentuan hukum. Pada saat yang sama, ASN tidak semestinya dibiarkan menghadapi ketidakjelasan administratif tanpa akses terhadap informasi, evaluasi, dan mekanisme penyelesaian yang memadai.

Meski demikian, klaim mengenai kerugian negara, pemborosan anggaran, atau pelanggaran hak tertentu memerlukan bukti tersendiri. Tidak cukup hanya mendasarkan kesimpulan pada fakta bahwa seseorang tidak memperoleh penugasan.

Karena itu, penanganan persoalan semacam ini idealnya didukung dokumentasi yang dapat diverifikasi, termasuk riwayat penugasan, surat keputusan, korespondensi dengan instansi, status pembayaran penghasilan, serta jawaban resmi pejabat yang berwenang.

MK Belum Memutus Pokok Perkara

Penting ditegaskan bahwa sidang 8 Oktober 2026 merupakan pemeriksaan pendahuluan. Nasihat para hakim mengenai struktur permohonan, kerugian konstitusional, dan fokus pengujian bukanlah putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan atau ditolak.

Hakim Ketua Sidang Enny Nurbaningsih memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Berdasarkan informasi persidangan yang disampaikan, perbaikan harus diserahkan paling lambat Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB, melalui jalur daring maupun luring.

Tahap berikutnya menjadi penting untuk melihat apakah Pemohon mampu merumuskan persoalan secara lebih terarah: norma mana yang dipersoalkan, hak konstitusional apa yang dirugikan, bagaimana kerugian itu berkaitan dengan norma yang diuji, serta bentuk pemaknaan konstitusional apa yang diminta dari Mahkamah.

Penutup: Birokrasi Harus Memberikan Kepastian

Kasus ini membawa pertanyaan yang layak mendapat perhatian publik: bagaimana negara memastikan bahwa ASN yang masih berstatus aktif tidak terjebak dalam ketidakjelasan penugasan tanpa penjelasan dan penyelesaian yang terukur?

Jawabannya tidak dapat dibangun hanya melalui dugaan atau penilaian sepihak. Diperlukan pembacaan regulasi, pemeriksaan dokumen administrasi, penjelasan instansi terkait, serta pengujian hubungan antara norma hukum dan kerugian yang dialami.

Prinsip dasarnya jelas: tata kelola ASN harus menjamin kepastian hukum sekaligus akuntabilitas. Apabila seorang pegawai memang tidak melakukan pelanggaran, dasar dan konsekuensi dari ketiadaan penugasannya patut diperiksa secara objektif. Sebaliknya, jika persoalan timbul dari kebijakan manajemen kepegawaian yang sah, dasar kebijakan itu pun harus dapat dijelaskan dan diuji melalui mekanisme yang tepat.

Pada akhirnya, kualitas birokrasi tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari kemampuannya memberikan kepastian, memperlakukan aparatur secara adil, dan memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.

Referensi awal:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, sebagaimana disebutkan dalam nasihat persidangan.
5. Informasi persidangan pendahuluan Permohonan Nomor 367/PUU-XXIV/2026, 8 Oktober 2026.

Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan materi persidangan yang diberikan. Sebelum diterbitkan, verifikasi kembali nomor perkara, kutipan, regulasi, dan tenggat perbaikan melalui sumber resmi Mahkamah Konstitusi. Analisis di atas bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.