TribunDewata.com, PRINGSEWU - Bambang Hartono, C.BJ.E.BJ, selaku Tergugat II dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kota Agung, menunjuk tim kuasa hukum untuk mendampingi dan memperjuangkan kepentingan hukumnya dalam proses persidangan.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2026. Bambang mempercayakan pendampingan hukumnya kepada dua advokat, yakni Dr. (Can.) Nurul Hidayah, S.H., M.H., CPM., dan Marojahan Hutabarat, S.H., M.H., dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Nurul Hidayah, S.H., M.H., dan Rekan.
Siapkan Pembelaan Berdasarkan Bukti
Melalui surat kuasa tersebut, tim advokat diberi kewenangan mendampingi klien dalam mediasi, menghadiri persidangan, menyampaikan jawaban atas gugatan, mengajukan bukti surat dan saksi, menyampaikan kesimpulan, serta menempuh upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Langkah ini menjadi bagian dari persiapan Bambang untuk menghadapi proses peradilan melalui pendampingan profesional. Pembelaan akan bergantung pada fakta yang terungkap, bukti yang diajukan, serta argumentasi hukum yang disampaikan dalam persidangan.
Dalam perkara perdata, posisi masing-masing pihak diuji melalui dalil gugatan, jawaban, dan alat bukti yang diajukan kepada majelis hakim. Karena itu, penunjukan kuasa hukum menjadi bagian penting bagi Tergugat II dalam menggunakan haknya untuk membantah dalil yang dinilai tidak sesuai dengan fakta maupun kepentingan hukumnya.

Putusan Tetap Menjadi Kewenangan Hakim
Meski langkah pendampingan hukum telah dipersiapkan, substansi gugatan dan pokok perselisihan dalam perkara ini belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan surat kuasa.
Redaksi juga belum memperoleh keterangan lengkap mengenai dalil penggugat maupun tanggapan resmi Bambang Hartono melalui tim kuasa hukumnya. Konfirmasi dari para pihak diperlukan agar pemberitaan mengenai perkara tersebut tetap berimbang.
Penunjukan kuasa hukum bukanlah bukti bahwa salah satu pihak benar atau bersalah. Penilaian atas pokok sengketa sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Red Tribun

Komentar