Fleksing Kekuasaan di Ruang Digital Dipertanyakan, Tekanan Hidup Masyarakat Menuntut Jawaban Nyata

BALI — TribunDewata.Com

Di tengah keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bali, muncul pertanyaan mendasar tentang kepekaan dan prioritas pejabat publik: ketika warga harus menghadapi antrean, pembatasan pembelian, dan ketidakpastian pasokan, sejauh mana para pemimpin hadir memberikan solusi nyata?

Media sosial pejabat publik dapat dipenuhi dokumentasi kegiatan, pertemuan, perjalanan dinas, seremoni, hingga pencitraan keberhasilan. Aktivitas tersebut tidak otomatis salah. Namun, ketika persoalan kebutuhan dasar masyarakat belum terjawab, publik berhak menguji apakah komunikasi digital pemerintah sejalan dengan kenyataan yang dialami warga.

Persoalannya bukan sekadar siapa yang paling sering tampil di media sosial. Persoalan sesungguhnya adalah apakah kehadiran pejabat di ruang digital berbanding lurus dengan kehadiran negara dalam menyelesaikan kesulitan rakyat?

Antara Fleksing Kekuasaan dan Kecemasan Masyarakat

Bagi masyarakat yang bergantung pada sepeda motor atau kendaraan untuk bekerja, BBM bukan barang pelengkap. Ketersediaannya berkaitan langsung dengan mobilitas, pendapatan, distribusi barang, pelayanan, serta aktivitas pendidikan.

Apabila warga benar-benar mengalami kesulitan mendapatkan BBM, dampaknya berpotensi menjalar ke berbagai sektor. Waktu produktif terbuang untuk mengantre, pengeluaran transportasi meningkat, pengiriman barang terganggu, dan pelaku usaha kecil menghadapi ketidakpastian operasional.

Di sisi lain, unggahan pejabat yang menampilkan aktivitas resmi atau kehidupan yang tampak nyaman dapat menimbulkan kontras sosial. Akan tetapi, penilaian mengenai ketidakpekaan pejabat harus didasarkan pada isi unggahan, waktu publikasi, tanggapan terhadap aduan, dan tindakan nyata pemerintah—bukan semata-mata penampilan atau gaya hidup yang dipersepsikan masyarakat.

Kritik publik menjadi relevan ketika pemerintah lebih menonjolkan narasi keberhasilan daripada memberikan informasi yang dibutuhkan warga: bagaimana kondisi pasokan, apa penyebab gangguan, berapa lama pemulihan diperkirakan berlangsung, dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.

Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar terlihat sibuk. Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu menjelaskan masalah, mengambil keputusan, dan membuktikan hasilnya.

Mengukur Stres Sosial: Jangan Berhenti pada Keluhan

Tekanan akibat gangguan pasokan BBM patut diperhatikan sebagai persoalan sosial dan ekonomi. Namun, peningkatan tingkat stres masyarakat secara statistik tidak dapat dinyatakan tanpa survei, data layanan kesehatan, atau penelitian yang dapat diuji.

Secara analitis, ketidakpastian terhadap kebutuhan sehari-hari dapat menambah beban psikologis, terutama bagi pekerja harian, pengemudi, pedagang, pelaku UMKM, mahasiswa, serta keluarga yang memiliki anggaran transportasi terbatas.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menunggu keluhan viral. Diperlukan pemantauan yang terukur, antara lain:

1. Jumlah SPBU yang mengalami kekosongan atau pembatasan penjualan dalam periode tertentu.
2. Rata-rata waktu antrean kendaraan pada jam sibuk.
3. Volume pasokan dan realisasi penyaluran BBM dibandingkan kebutuhan wilayah.
4. Jumlah pengaduan masyarakat beserta waktu penyelesaiannya.
5. Dampak terhadap kegiatan usaha, transportasi, dan pelayanan publik.

Tanpa indikator tersebut, pemerintah berisiko meremehkan masalah, sementara masyarakat berisiko terjebak dalam spekulasi.

Menguji Kepemimpinan dengan Pemikiran Tokoh

Pemikiran sejumlah tokoh dapat menjadi landasan untuk menilai persoalan ini secara intelektual.

Pertama, Amartya Sen — pembangunan harus memperluas kebebasan nyata manusia.

Dalam bukunya Development as Freedom (1999), ekonom peraih Nobel tersebut menekankan bahwa pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan pendapatan. Kesempatan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna juga menjadi ukuran penting.

Dalam konteks BBM, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya laporan administratif atau pencapaian makroekonomi. Masyarakat juga harus dapat menjalankan aktivitas produktif tanpa menghadapi hambatan mendasar yang sebenarnya bisa dicegah atau ditangani.

Kedua, Max Weber — jabatan publik menuntut tanggung jawab.

Dalam esainya Politics as a Vocation (1919), sosiolog Max Weber membahas etika tanggung jawab dalam politik. Gagasan ini relevan untuk mengingatkan bahwa pemimpin harus mempertimbangkan konsekuensi nyata dari keputusan dan tindakannya.

Artinya, pejabat tidak cukup membangun komunikasi yang meyakinkan. Ia harus mempertanggungjawabkan dampak kebijakan, memastikan koordinasi berjalan, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat ketika terjadi gangguan pelayanan.

Ketiga, prinsip pers dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 3 menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 6 memberikan dasar bagi pers untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan menyampaikan saran terkait kepentingan umum.

Dengan demikian, mempertanyakan respons pemerintah terhadap keluhan BBM merupakan bagian dari kontrol sosial, selama pemberitaan disusun berdasarkan fakta, verifikasi, dan prinsip keberimbangan.

Siapa yang Harus Menjawab?

Dalam persoalan pasokan BBM, publik memerlukan keterangan yang dapat diuji dari pihak-pihak terkait, bukan sekadar pernyataan umum.

Pertamina Patra Niaga perlu menjelaskan realisasi distribusi, ketersediaan stok, jadwal pasokan, dan penyebab gangguan apabila memang terjadi. Pemerintah Provinsi Bali perlu menerangkan koordinasi yang telah dilakukan serta langkah perlindungan terhadap aktivitas masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota, pengelola SPBU, dan instansi pengawasan terkait juga perlu memberikan informasi sesuai kewenangannya.

Keterangan tersebut harus dilengkapi data bertanggal, lokasi, jenis BBM, serta perbandingan pasokan dan permintaan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran distribusi atau penyimpangan penyaluran, dugaan itu harus diperiksa oleh instansi berwenang berdasarkan bukti.

Sampai data resmi dan hasil pemeriksaan tersedia, tidak tepat menyimpulkan bahwa BBM sengaja dihilangkan atau bahwa pejabat tertentu menjadi penyebab langsung gangguan pasokan.

Ukuran Kepemimpinan Bukan Jumlah Unggahan

Kritik ini bukan larangan bagi pejabat untuk menggunakan media sosial. Komunikasi digital justru dapat menjadi sarana transparansi apabila dipakai untuk mengumumkan kondisi pasokan, membuka kanal pengaduan, menyampaikan perkembangan penanganan, dan menjelaskan hasil kerja secara terbuka.

Namun, media sosial tidak boleh berubah menjadi panggung yang hanya menampilkan keberhasilan, sementara pertanyaan mendasar masyarakat tidak memperoleh jawaban.

Publik berhak membandingkan pesan pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Jika pejabat mengklaim keadaan terkendali, klaim tersebut harus dapat diuji melalui data. Jika pasokan dinyatakan normal, masyarakat perlu mengetahui indikator dan cakupan wilayah yang digunakan.

Pada akhirnya, kepemimpinan tidak diukur dari kemewahan dokumentasi, banyaknya seremoni, atau tingginya interaksi digital. Kepemimpinan diuji ketika masyarakat menghadapi kesulitan dan membutuhkan keputusan yang cepat, tepat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Membidik :

Jika persoalan BBM di Bali terus dikeluhkan masyarakat, pemerintah harus menjawabnya dengan data, koordinasi, dan tindakan terukur. Bukan dengan saling melempar tanggung jawab, bukan pula dengan sekadar membangun citra.

Di tengah ketidakpastian pasokan, satu pertanyaan layak diajukan kepada setiap pejabat yang memegang kewenangan: ketika masyarakat kehilangan waktu, tenaga, dan kesempatan mencari nafkah akibat kesulitan memperoleh BBM, apa hasil nyata yang sudah diberikan kepada mereka?

Sebab, pada akhirnya, rakyat tidak menilai kepemimpinan hanya dari apa yang dipertontonkan di layar, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Referensi:

• Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford University Press, 1999.
• Weber, Max. Politics as a Vocation (1919).
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6.
• Data distribusi dan ketersediaan BBM Pertamina Patra Niaga, keterangan pemerintah daerah, serta laporan lapangan yang perlu dihimpun dan diverifikasi untuk melengkapi pemberitaan.

@Naskah ini merupakan analisis jurnalistik. Klaim mengenai peningkatan stres masyarakat, tingkat aktivitas media sosial pejabat, dan kondisi pasokan BBM perlu diperkuat dengan data terukur serta konfirmasi narasumber sebelum diterbitkan sebagai temuan faktual.