Komentar
JAKARTA —TribunDewata Com
Di balik kemasan yang memakai nama “fortifikasi” dan janji vitamin B12, pemerintah menduga ada permainan harga yang menargetkan justru kelompok paling rentan: bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga miskin.
Beras yang menurut acuan pemerintah seharusnya dijual sekitar Rp13.000–Rp13.500 per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram—selisih hingga Rp44.100 per kilogram.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut temuan itu bukan sekadar kesalahan harga. Ia menuduh ada jaringan “mafia pangan” yang mengemas beras biasa sebagai beras fortifikasi, lalu menjualnya dengan klaim gizi kepada masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran intervensi stunting.
Angka yang Menyakitkan
Data Kementerian Pertanian menyebut 25 merek beras fortifikasi diperiksa dan diduga bermasalah. Produk tersebut dijual pada kisaran Rp25.000 hingga Rp57.000 per kilogram, sementara harga acuan beras fortifikasi adalah sekitar Rp13.500 per kilogram.
Artinya, konsumen yang membeli pada harga tertinggi membayar lebih dari empat kali harga acuan. Untuk keluarga miskin yang membeli beras setiap hari, selisih itu bukan angka statistik—itu porsi makan yang hilang.
“Fortifikasi untuk Orang Miskin, Tapi Dijual Rp50 Ribu”
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri, Senin 12 Oktober 2026, Amran menyampaikan kekesalannya secara terbuka.
“Ini fortifikasi untuk orang miskin, stunting, tapi dijual Rp50.000. Di mana ketemunya? Orang miskin itu cari beras murah,” katanya.
Ia juga mengklaim ada pola manipulasi harga yang sangat menguntungkan pelaku: kenaikan Rp1.000 per kilogram dapat menghasilkan keuntungan hingga Rp200 miliar dalam sehari. Klaim itu disampaikan sebagai indikasi besarnya skala pasar dan kekuatan aktor di rantai distribusi.
Pernyataan itu tajam, tetapi juga menempatkan pemerintah pada ujian: jika angka sebesar itu benar, siapa yang menikmati uang tersebut, siapa yang mengeluarkan izin dan sertifikasi, serta mengapa pengawasan baru memuncak setelah produk beredar?
Modus yang Sama, Korban yang Sama
Amran menyebut kasus ini sebagai pengulangan pola beras premium oplosan sebelumnya. Pada kasus itu, pemerintah menyebut telah menetapkan 102 tersangka mafia pangan; kini pelaku beras fortifikasi bermasalah dijanjikan akan menyusul proses hukum yang sama.
Perbedaannya, beras fortifikasi punya muatan moral yang lebih berat. Produk ini bukan sekadar komoditas premium; ia dirancang untuk membantu pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak dengan indikasi stunting.
Jika beras biasa dikemas dan dijual sebagai produk fortifikasi tanpa memenuhi standar, yang dirampas bukan hanya uang konsumen. Yang dirampas adalah kesempatan anak anak Indonesia untuk mendapat gizi yang menjadi haknya.
Pertanyaan yang Harus Dijawab Negara
Kasus ini tidak boleh berhenti pada pernyataan kemarahan seorang menteri. Minimal ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka:
Siapa pemilik merek dan pemodal di balik 25 produk yang diperiksa?
Bagaimana produk lolos peredaran meskipun diduga tidak sesuai standar baku mutu?
Apakah ada oknum di lembaga sertifikasi, distribusi, atau pengawasan yang memfasilitasi praktik ini?
Ke mana uang selisih harga yang diduga mencapai triliunan rupiah mengalir?
Kapan konsumen mendapat pengembalian atau kompensasi, bukan hanya siaran pers ?.
Laporan pemerintah menyebut sekitar 90 persen produk yang diperiksa tidak sesuai standar baku mutu—klaim yang, jika terbukti di pengadilan, menjadikan ini bukan pelanggaran konsumen biasa, melainkan kejahatan sistemik terhadap kesehatan publik.
Jangan Hanya Rapat, Tuntaskan Rantainya
Amran sendiri menyindir bahwa rapat koordinasi inflasi tidak akan berguna jika pelaku utamanya tetap berada di luar ruangan. Sindiran itu tepat, tetapi harus menjadi perintah kerja, bukan sekadar retorika.
Negara perlu membuka seluruh rantai: pabrik, izin edar, sertifikasi fortifikasi, distributor, ritel, hingga rekening dan kepemilikan korporasi. Penyitaan produk saja tidak cukup bila pemilik modal dan pengambil keputusan tetap bebas memutar bisnis di bawah merek baru.
Karena jika beras fortifikasi untuk mencegah stunting bisa dijadikan komoditas penipuan, maka yang paling murah di mata pelaku bukan beras. Yang murah adalah masa depan anak Indonesia.