Berkedok Ojol, Maling Meteran Air di Badung Dibekuk! 367 Unit Raib, Kerugian Tembus Rp245 Juta
LIVE

Iklan Semua Halaman

PASANG IKLAN ANDA DISINI, HUBUNGI ADMIN

Berkedok Ojol, Maling Meteran Air di Badung Dibekuk! 367 Unit Raib, Kerugian Tembus Rp245 Juta

Tribun Media
Rabu, 21 Oktober 2026


Poto Istimewa 

BADUNG, TribunDewata.Com — Berkedok pengemudi ojek online (ojol), seorang pria berinisial AR (34) diduga mencuri meteran air milik pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Aksinya terbongkar setelah warga memergokinya di Jalan Raya Bangsal, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, pada Selasa (29/9/2026).

Kasus ini bukan sekadar pencurian satu atau dua perangkat air. Data yang diberitakan pada 1 Oktober 2026 menyebutkan sebanyak 367 unit meteran air dilaporkan hilang di wilayah Badung selatan dan utara, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp245 juta. Angka tersebut menunjukkan persoalan yang perlu ditangani serius, baik dari sisi penegakan hukum maupun perlindungan aset pelanggan.


Menyamar untuk Mengelabui Warga

Berdasarkan keterangan kepolisian yang diberitakan media lokal, kejadian bermula sekitar pukul 05.00 WITA di Jalan Padang Luwih, Dalung. Warga mencurigai gerak-gerik AR ketika berada di dekat meteran air milik pelanggan.

Warga kemudian mengikuti pergerakannya. AR diduga kembali melakukan pencurian di Jalan Raya Bangsal. Saat diamankan, ditemukan tas berisi puluhan meteran air yang diduga hasil pencurian. Petugas Polsek Kuta Utara kemudian menangani perkara tersebut.

Jaket dan tas pengantar paket yang menyerupai perlengkapan pengemudi ojol diduga digunakan untuk mengurangi kecurigaan masyarakat. Namun, penyamaran itu tidak cukup untuk menghindarkan pelaku dari pengawasan warga.


Bukan Sekadar Meteran Hilang, Pelanggan Ikut Menanggung Dampak

Pencurian meteran air berpotensi menimbulkan kerugian berlapis. Selain kehilangan perangkat, pelanggan dapat menghadapi gangguan aliran air, kebocoran pada sambungan, genangan, serta biaya dan waktu untuk pemulihan layanan.

Apabila pemotongan sambungan menyebabkan air mengalir tanpa terkendali, kerugian juga dapat meluas ke pemborosan air bersih. Karena itu, pencurian perangkat pelayanan publik tidak patut dipandang semata-mata sebagai upaya mengambil barang berbahan kuningan untuk dijual.

Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih yang andal, keamanan meteran dan sambungan pelanggan seharusnya menjadi bagian dari perhatian serius pengelola layanan.

Kerugian Rp245 Juta, Pengamanan Harus Dievaluasi

Laporan kehilangan 367 unit meteran dengan kerugian sekitar Rp245 juta memunculkan pertanyaan penting: bagaimana pola pencurian dapat terjadi berulang, dan langkah pencegahan apa yang telah dilakukan?

Perumda Tirta Mangutama perlu menyampaikan data terperinci mengenai lokasi kehilangan, waktu kejadian, jumlah perangkat yang telah dipulihkan, serta langkah pengamanan yang sudah diterapkan. Pemetaan lokasi rawan dan koordinasi dengan aparat, pemerintah desa, serta pelanggan dapat membantu mempersempit ruang gerak pelaku.

Penanganan perkara juga perlu menelusuri kemungkinan penadah atau pembeli komponen kuningan hasil pencurian. Jika barang curian terus memiliki saluran penjualan, penindakan terhadap pelaku di lapangan saja berisiko tidak menyelesaikan persoalan dari akarnya.

Meski demikian, dugaan adanya jaringan penadah harus dibuktikan melalui penyelidikan dan alat bukti, bukan sekadar asumsi.

Pasal 476 KUHP: Ancaman Maksimal Lima Tahun

Secara hukum, Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

KUHP baru tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026. Penerapan pasal terhadap AR tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan pembuktian dalam perkara.

Penting dicatat: ancaman maksimal lima tahun bukan berarti pelaku otomatis dijatuhi hukuman selama itu. Putusan akhir ditentukan melalui proses peradilan dengan mempertimbangkan fakta hukum dan ketentuan yang berlaku.

Referensi hukum: UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 476; basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Ketegasan Hukum Harus Diikuti Pencegahan

Kasus ini menjadi peringatan bahwa perangkat kecil yang terpasang di depan rumah warga dapat menjadi sasaran pencurian berulang apabila pengawasan tidak memadai.

Masyarakat perlu melaporkan aktivitas mencurigakan tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri. Di sisi lain, pengelola layanan air harus memastikan laporan kehilangan ditangani cepat, kerusakan diperbaiki, dan pola kejadian dipetakan secara transparan.

Penangkapan seorang terduga pelaku merupakan langkah awal. Namun, ukuran keberhasilan penanganan perkara bukan hanya siapa yang ditangkap, melainkan apakah pencurian serupa dapat dicegah, kerugian dapat ditekan, dan pelanggan terlindungi.

TribunDewata.Com menegaskan: penegakan hukum harus berjalan tegas dan terukur, sementara pengamanan aset serta perlindungan pelanggan tidak boleh berhenti pada penanganan setelah kejadian. Jangan sampai meteran air terus menjadi sasaran, sedangkan masyarakat kembali menanggung dampaknya.