Jakarta–Tribun Dewata.Com

Di dalam politik, kekuasaan tidak selalu tampil dalam bentuk jabatan tertinggi. Ada kekuatan yang bekerja melalui posisi formal, jaringan kelembagaan, kemampuan membangun komunikasi politik, serta kapasitas menghubungkan kepentingan partai dengan proses pengambilan keputusan negara.

Nama Sufmi Dasco Ahmad menarik untuk dibaca melalui perspektif tersebut.

Dasco merupakan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Struktur jabatan itu menempatkannya pada dua ruang politik yang berbeda: parlemen sebagai institusi negara dan partai politik sebagai organisasi politik.

Namun, secara jurnalistik harus ditegaskan: dua posisi strategis tidak otomatis berarti kekuasaan absolut. Kewenangan Dasco tetap dibatasi konstitusi, tata tertib DPR, mekanisme fraksi, keputusan kolektif alat kelengkapan dewan, struktur partai, serta keputusan pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Justru batas-batas itulah yang membuat fenomena “Dasco Power” menarik untuk diteliti.

Dari Jabatan ke Infrastruktur Pengaruh

Dalam struktur DPR periode 2024–2029, Dasco memegang koordinasi bidang politik dan keamanan. DPR mencatat bahwa bidang tersebut mencakup antara lain kerja Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Legislasi, serta sejumlah agenda kelembagaan terkait politik, keamanan, hukum dan hubungan antarparlemen.

Artinya, posisi Korpolkam memiliki cakupan koordinasi yang luas, tetapi bukan berarti seorang wakil ketua dapat mengambil keputusan sendirian atas seluruh bidang tersebut.

Dalam praktik parlemen, pengaruh lebih tepat diukur dari kemampuan mengoordinasikan proses, membuka komunikasi, memfasilitasi pertemuan, mengawal agenda dan memengaruhi arah pembahasan melalui mekanisme institusional.

Contohnya terlihat ketika Dasco memimpin sejumlah agenda lintas lembaga.

Pada Juni 2026, ia memimpin pertemuan yang mempertemukan unsur DPR, pemerintah, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia untuk membahas sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.

Dalam isu legislasi, Dasco juga menjadi salah satu figur pimpinan DPR yang menyampaikan posisi kelembagaan mengenai pembahasan revisi UU Pemilu dan menekankan perlunya proses yang hati-hati serta partisipasi publik.

Pada agenda RUU Perampasan Aset, DPR mencatat bahwa Dasco menyampaikan proses pembahasan terus berjalan dan membuka ruang partisipasi publik.

Data tersebut memberikan satu indikator penting: pengaruh politik dapat terlihat bukan hanya dari hasil akhir sebuah kebijakan, tetapi dari posisi seseorang dalam rantai koordinasi pengambilan keputusan.

Arena Kedua: Partai Gerindra

Di luar parlemen, Dasco memiliki posisi sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Dalam kapasitas tersebut, ruang kerjanya berbeda dengan tugas sebagai pimpinan DPR.

Pada Agustus 2026, misalnya, Dasco hadir dalam konsolidasi kader Gerindra di Sulawesi Selatan dan menyampaikan instruksi mengenai konsolidasi partai serta target politik menuju Pemilu 2029.

Di sinilah muncul konfigurasi politik yang patut dicermati.

Parlemen mempunyai mekanisme institusional. Partai mempunyai mekanisme politik.

Ketika seorang figur berada dalam dua arena tersebut, ia memiliki akses komunikasi pada dua ekosistem sekaligus.

Tetapi sekali lagi, akses bukan berarti kontrol.

Keputusan DPR tetap melewati mekanisme kelembagaan. Keputusan partai juga tidak identik dengan keputusan negara.

Mengukur “Dasco Power”

Jika istilah “Dasco Power” digunakan dalam kajian jurnalistik, indikatornya sebaiknya tidak didasarkan pada rumor atau asumsi mengenai “orang paling berkuasa”.

Pengukuran dapat dilakukan melalui sedikitnya lima indikator:

Pertama, posisi formal.
Dasco berada dalam pimpinan DPR dan mengoordinasikan bidang politik dan keamanan.

Kedua, akses lintas lembaga.
Sejumlah agenda yang dipimpinnya mempertemukan DPR dengan pemerintah, aparat, otoritas fiskal-moneter maupun lembaga lainnya.

Ketiga, akses terhadap proses legislasi.
Ia secara aktif menyampaikan perkembangan agenda seperti revisi UU Pemilu dan RUU Perampasan Aset.

Keempat, kapasitas koordinasi politik internal partai.
Sebagai Ketua Harian Gerindra, Dasco menjalankan fungsi konsolidasi dan komunikasi politik kepada struktur partai.

Kelima, kemampuan menjadi penghubung.
Ketika aspirasi masyarakat masuk ke DPR, posisi pimpinan memungkinkan Dasco mengarahkan komunikasi kepada lembaga atau pihak yang relevan. Dalam kasus audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, misalnya, Dasco menyatakan persoalan keamanan akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.

Kelima indikator tersebut lebih terukur dibanding sekadar menyebut seseorang “kuat” atau “berkuasa”.

Strategi Politik: Bekerja Melalui Simpul

Dalam perspektif ilmu politik, kekuatan seorang aktor tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak keputusan yang dapat ia ambil sendiri.

Sering kali yang lebih menentukan adalah posisinya dalam jaringan pengambilan keputusan.

Sederhananya:

Jabatan → akses → koordinasi → komunikasi → konsolidasi → pengaruh.

Namun rantai tersebut tidak selalu menghasilkan keputusan akhir.

Ada DPR, fraksi, komisi, pemerintah, partai, lembaga negara, hukum, publik dan berbagai aktor lainnya yang menjadi bagian dari proses.

Karena itu, menyebut strategi tersebut “mematikan” lebih tepat diposisikan sebagai metafora jurnalistik, bukan kesimpulan bahwa Dasco memiliki kemampuan mengendalikan seluruh proses politik nasional.

Power yang Tidak Selalu Terlihat

Yang menarik dari posisi Dasco justru bukan klaim mengenai kekuasaan tanpa batas.

Yang menarik adalah konfigurasi aksesnya.

Seorang pimpinan DPR berhadapan dengan agenda legislasi dan pengawasan.

Seorang Ketua Harian partai berhadapan dengan konsolidasi organisasi dan strategi politik.

Ketika kedua peran tersebut dijalankan oleh orang yang sama, terbentuk ruang komunikasi politik yang luas.

Namun demokrasi bekerja justru dengan membatasi agar pengaruh personal tidak berubah menjadi kekuasaan personal tanpa mekanisme kontrol.

Karena itu, pertanyaan jurnalistik yang lebih penting bukan:

“Seberapa kuat Dasco?”

Melainkan:

“Seberapa besar pengaruh seorang aktor dapat dikonversi menjadi keputusan institusional, dan sejauh mana keputusan tersebut tetap dapat diuji, diawasi serta dipertanggungjawabkan secara publik?”

Di titik itulah “Dasco Power” menjadi objek penelitian politik yang menarik.

Bukan tentang kekuasaan yang tak terbatas.

Melainkan tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui jabatan, jaringan, koordinasi dan institusi.

Catatan Redaksi

Pemberitaan ini membedakan antara fakta jabatan dan aktivitas yang terdokumentasi dengan analisis mengenai potensi pengaruh politik. Tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Sufmi Dasco Ahmad memiliki kekuasaan absolut atau mengendalikan keputusan politik nasional secara individual. Penilaian mengenai pengaruh harus diuji melalui keputusan konkret, proses kelembagaan dan data yang dapat diverifikasi.

Karya Jurnalis — Politik, Strategi dan Kekuasaan