Ketika Penegakan Hukum Menyasar Hilir, Publik Menuntut Transparansi dari Hulu

DENPASAR – TribunDewata.Com

TRIBUN DEWATA SOROTI! Penangkapan lima orang yang diduga menimbun BBM untuk dijual kembali secara eceran di tengah krisis bahan bakar di Bali memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah penegakan hukum hanya berhenti pada pengecer di pinggir jalan, atau juga menelusuri tata kelola pasokan dan distribusi BBM dari hulu hingga ke SPBU?

Di tengah antrean kendaraan, waktu masyarakat yang tersita berjam-jam, serta terganggunya aktivitas ekonomi, tindakan kepolisian tentu perlu diuji berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Namun, penindakan terhadap pengecer tidak boleh menutup ruang pemeriksaan terhadap persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana distribusi BBM dikelola dan mengapa pelayanan di sejumlah SPBU sempat terganggu.

Pada Kamis (15/10/2026), Polda Bali menegaskan pengawasan terhadap distribusi BBM. Informasi mengenai lima orang yang diamankan disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster setelah bertemu Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H. Laporan Balipost pada Jumat (16/10/2026) menyebut kelimanya diduga menimbun BBM untuk dijual kembali menggunakan botol.

Lima orang yang diamankan bukan berarti telah terbukti bersalah. Status hukum, peran masing-masing, asal BBM, volume yang dikuasai, serta dugaan keuntungan yang diperoleh tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

Penegakan Hukum Jangan Hanya Berhenti di Pinggir Jalan

Penjualan bensin menggunakan botol air mineral memang patut diperiksa apabila terdapat dugaan penimbunan, penyalahgunaan BBM bersubsidi, atau pelanggaran ketentuan distribusi dan niaga. Namun, botol yang digunakan untuk menjual bensin tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana penimbunan.

Pertanyaan jurnalistiknya justru lebih jauh: dari mana BBM tersebut diperoleh? Apakah berasal dari pembelian normal, pengalihan BBM bersubsidi, atau sumber lain? Apakah ada pembelian berulang dalam jumlah tidak wajar? Berapa harga jualnya, dan apakah ditemukan jaringan pemasok yang lebih besar?

Jika penyidikan hanya berhenti pada orang yang menjual bensin dalam botol, sementara rantai pasokan yang diduga menjadi sumber penyimpangan tidak ditelusuri, publik berhak mempertanyakan sejauh mana penindakan tersebut menyentuh akar persoalan.

Penegakan hukum yang efektif semestinya mengikuti bukti hingga ke seluruh pihak yang terlibat, tanpa membedakan besar atau kecilnya pelaku.

Pertamina: Sudah Menambah Pasokan, tetapi Evaluasi Tetap Diperlukan

Di sisi lain, Pertamina tidak tepat disebut sama sekali dibiarkan tanpa tindakan atau respons. Dalam keterangan yang dipublikasikan ANTARA pada 15 Oktober 2026, Pertamina Patra Niaga menyatakan merencanakan tambahan pasokan BBM sekitar 57,9 juta liter untuk Bali pada 14–17 Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, sekitar 19 juta liter dilaporkan telah tiba di Terminal BBM Sanggaran dan Integrated Terminal Manggis. Perusahaan juga menyebut mengerahkan 108 mobil tangki dengan dukungan 465 awak, mengoperasikan terminal selama 24 jam, serta menyiapkan 66 SPBU di Denpasar dan Badung untuk beroperasi 24 jam.

Data itu memperlihatkan adanya langkah penanganan. Namun, penambahan pasokan setelah gangguan terjadi tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai kesiapan distribusi sebelum krisis.

Mengapa antrean panjang dapat terjadi? Bagaimana pengaturan stok operasional dilakukan? Apakah ada cadangan distribusi yang memadai ketika kapal terlambat bersandar atau cuaca menghambat pengiriman? Bagaimana koordinasi antarterminal, armada mobil tangki, dan SPBU dijalankan?

Pertanyaan tersebut bukan vonis bahwa Pertamina melakukan pelanggaran. Ini adalah persoalan akuntabilitas pelayanan publik yang perlu dijawab menggunakan data operasional, bukan sekadar pernyataan bahwa pasokan tambahan telah didatangkan.

Gangguan Distribusi atau Kegagalan Antisipasi?

 15 Oktober 2026, Pertamina menyebut konsumsi Pertalite di Bali dalam kondisi normal mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari. Angka tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya kebutuhan BBM di Pulau Dewata.

Sementara itu, penjelasan pemerintah dan pemberitaan media mengaitkan gangguan pelayanan dengan keterlambatan kapal, kendala operasional, kondisi cuaca, dan hambatan distribusi. Faktor-faktor tersebut harus diuji bersama data kedatangan kapal, volume bongkar muat, stok aktual terminal, serta realisasi pengiriman ke setiap SPBU.

Di sinilah audit diperlukan. Publik perlu mengetahui apakah gangguan sepenuhnya berasal dari kendala logistik yang sulit dihindari, atau terdapat kelemahan perencanaan, koordinasi, dan mitigasi risiko yang sebenarnya dapat diperbaiki.

Perbedaan ini penting karena konsekuensinya tidak sama. Gangguan teknis tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum, tetapi kejadian yang berdampak luas tetap perlu dievaluasi agar tidak berulang.

Siapa Mengawasi Rantai Distribusi?

Pengawasan BBM tidak cukup dilakukan dengan memeriksa penjual eceran setelah kelangkaan terjadi. Rantai distribusi perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari pasokan dan penyimpanan, pengangkutan, penyaluran ke SPBU, hingga penjualan kepada konsumen.

Polda Bali memiliki kewenangan menyelidiki dugaan tindak pidana. Pertamina Patra Niaga perlu menjelaskan aspek operasional yang berada dalam tanggung jawabnya. Sementara itu, kementerian dan instansi pengawas yang berwenang perlu memastikan tata kelola distribusi, ketepatan penyaluran, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Apabila ditemukan bukti penyimpangan, penindakan harus dilakukan sesuai peran, kewenangan, dan unsur pelanggaran masing-masing pihak. Sebaliknya, apabila masalah timbul karena gangguan operasional tanpa unsur pidana, evaluasi manajemen dan perbaikan sistem tetap diperlukan.

Landasan Hukum: Harus Berdasarkan Bukti

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya, menjadi salah satu dasar hukum dalam menilai kegiatan usaha hilir migas. Ketentuan yang relevan bergantung pada perbuatan yang terbukti, status BBM, serta bentuk penyimpangannya.

Untuk dugaan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi maupun penjualan yang tidak sesuai ketentuan, aparat harus mengidentifikasi unsur pasal yang tepat. Tidak setiap penjualan BBM eceran otomatis memenuhi unsur tindak pidana yang sama.

Demikian pula, gangguan pasokan oleh badan usaha tidak otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian harus mempertimbangkan kewajiban yang berlaku, fakta operasional, bukti, dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Pertanyaan yang Harus Dijawab

Untuk memastikan penanganan krisis BBM Bali berjalan transparan, redaksi memandang sejumlah pertanyaan berikut layak diajukan:

1. Kepada Polda Bali: Apa dasar hukum penindakan terhadap lima orang yang diamankan? Berapa volume BBM yang ditemukan, dari mana asalnya, dan apakah penyidik menelusuri pemasok maupun kemungkinan jaringan yang lebih besar?

2. Kepada Pertamina Patra Niaga: Berapa stok aktual Pertalite dan Pertamax di masing-masing terminal sebelum, selama, dan setelah gangguan? Berapa realisasi penyaluran harian dibandingkan kebutuhan normal, serta apa penyebab terukur terjadinya keterlambatan distribusi?

3. Kepada instansi pengawas yang berwenang: Apakah akan dilakukan evaluasi atau audit atas perencanaan pasokan, pengelolaan persediaan, dan distribusi BBM selama krisis di Bali?

4. Kepada pemerintah: Bagaimana dampak kelangkaan terhadap pekerja, transportasi, pendidikan, UMKM, dan pariwisata dihitung, serta apa langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang?

Jawaban atas pertanyaan tersebut perlu disampaikan terbuka dengan data yang dapat diverifikasi, tanpa mengabaikan informasi yang memang dilindungi oleh hukum.

Jangan Hanya Menghitung Botol, Periksa Juga Sistemnya

Penindakan terhadap dugaan penimbunan BBM merupakan bagian dari penegakan hukum. Namun, keberhasilan penanganan krisis tidak cukup diukur dari jumlah orang yang diamankan atau banyaknya barang bukti yang disita.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah distribusi kembali normal, apakah masyarakat memperoleh BBM secara wajar, apakah dugaan penyimpangan ditelusuri hingga tuntas, dan apakah sistem pengawasan diperbaiki.

Pengecer yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat yang sama, badan usaha dan instansi terkait harus menjelaskan aspek yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Keadilan penegakan hukum menuntut pemeriksaan berdasarkan bukti, bukan sekadar siapa yang paling mudah dijangkau.

Bali membutuhkan lebih dari sekadar penindakan di hilir. Bali membutuhkan keterbukaan data, pengawasan distribusi yang efektif, dan pertanggungjawaban yang jelas dari seluruh pihak sesuai kewenangannya.