Komentar
JAKARTA — Tribun Dewata.Com| 1 Oktober 2026
Istana kembali menjadi panggung pergantian kekuasaan administratif.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat negara pada Kamis, 1 Oktober 2026. Salah satu yang telah dikonfirmasi Istana adalah Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Pada saat bersamaan, beredar susunan baru sejumlah posisi strategis, termasuk nama Listyo Sigit yang disebut menuju Kepala Kantor Staf Presiden dan Menteri Luar Negeri Sugiono yang disebut bergeser menjadi Menko PMK. Nama Karyoto dan Dedy Prasetyo juga muncul dalam sejumlah laporan mengenai konfigurasi baru pemerintahan.
Di sinilah politik kekuasaan mulai menarik untuk dibedah.
Bukan untuk menghakimi siapa benar dan siapa salah.
Tetapi untuk bertanya:
Apa sebenarnya yang sedang dirotasi—orangnya, posisinya, atau konfigurasi kekuasaannya?
COKLAT MULAI LUMER KETIKA PANAS KEKUASAAN MENINGKAT
“Lumeran coklat” dalam tulisan ini adalah metafora.
Bukan tuduhan kepada seseorang.
Ia menggambarkan situasi ketika batas antara jabatan, loyalitas, profesionalisme, kompetensi, dan kepentingan politik menjadi semakin sulit dibaca publik.
Coklat akan mengikuti bentuk wadah ketika terkena panas.
Pertanyaannya:
Apakah pejabat negara juga sedang mengikuti bentuk kekuasaan?
Atau justru kekuasaan sedang menempatkan orang pada posisi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan negara?
Jawabannya harus dibuktikan melalui keputusan resmi, rekam jejak, dasar hukum, dan hasil kerja.
Bukan melalui bisik-bisik koridor kekuasaan.
DARI SERAGAM KE ISTANA
Jika Listyo Sigit benar menempati KSP, maka perpindahan tersebut menarik bukan semata karena pergantian jabatan.
Listyo sebelumnya merupakan Kapolri.
Sementara KSP berada langsung dalam lingkup koordinasi pemerintahan Presiden.
Perpindahan seorang figur puncak Polri ke lingkungan pemerintahan tentu memiliki dimensi kelembagaan yang layak diamati.
Namun publik tidak perlu buru-buru menyimpulkan motif.
Yang perlu diperiksa justru legalitas dan desain kelembagaannya.
UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Polri memang mengatur kemungkinan anggota Polri mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian. Undang-undang tersebut juga menegaskan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta netralitas Polri.
Artinya, perpindahan jabatan harus dibaca dalam kerangka hukum yang baru.
Bukan semata-mata berdasarkan prasangka politik.
MERITOKRASI: KURSI BUKAN HADIAH
Ada satu kata yang seharusnya menjadi pisau analisis:
MERIT.
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan penguatan sistem merit dan menempatkan ASN sebagai penyelenggara pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Maka setiap pergantian pejabat publik semestinya membuka pertanyaan yang sangat sederhana:
Apa kompetensinya?
Apa rekam jejaknya?
Apa mandatnya?
Apa target kerjanya?
Bagaimana publik mengukurnya?
Sebab negara bukan perusahaan keluarga.
Negara juga bukan ruang VIP bagi orang-orang yang sekadar dekat dengan pusat kekuasaan.
Kursi pemerintahan adalah mandat publik.
TABUR TUAI KEKUASAAN
Politik memiliki hukum sosial yang sederhana:
setiap keputusan hari ini akan menghasilkan konsekuensi esok hari.
Presiden memiliki hak konstitusional untuk menyusun dan mengatur pemerintahan sesuai kerangka hukum.
Tetapi semakin besar kewenangan seorang Presiden melakukan perubahan, semakin besar pula tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Karena publik bukan hanya ingin tahu:
“Siapa yang dilantik?”
Publik juga berhak bertanya:
“Mengapa dia?”
Bukan dalam arti mencari-cari kesalahan.
Melainkan memastikan bahwa proses pengisian jabatan publik mempunyai alasan kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN SAMPAI COKLATNYA LUMER, PRINSIPNYA IKUT MELELEH
Rotasi adalah hal biasa dalam pemerintahan.
Yang menjadi persoalan adalah ketika rotasi tidak disertai penjelasan mengenai fungsi, target, indikator keberhasilan, dan mekanisme pengawasan.
Jika seorang mantan pejabat kepolisian masuk ke kementerian atau lembaga, publik dapat menilai hasil kerjanya.
Jika seorang menteri bergeser menjadi menteri koordinator, publik dapat menguji koordinasi kebijakannya.
Jika seorang pejabat berpindah dari institusi penegakan hukum ke birokrasi pemerintahan, publik dapat melihat apakah kompetensinya benar-benar relevan.
Tidak perlu fitnah.
Tidak perlu propaganda.
Cukup ukur hasilnya.
JANGAN SALAHKAN TERMOMETER KETIKA SUHU KEKUASAAN NAIK
Ada kecenderungan dalam politik untuk melihat kritik sebagai serangan.
Padahal kritik adalah bagian dari mekanisme kontrol publik.
Media tidak bertugas menjadi penyambut kedatangan pejabat ke Istana.
Media bertugas bertanya:
Apa kepentingan publiknya?
Apa dasar hukumnya?
Apa indikator keberhasilannya?
Apa potensi konflik kepentingannya?
Siapa yang mengawasi?
Dan yang paling penting:
Apa yang berubah bagi rakyat?
FAKTA, BUKAN FANTASI
Per 1 Oktober 2026, perubahan yang paling jelas secara prosedural adalah pergantian Kapolri.
Komisi III DPR telah menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri setelah proses fit and proper test, kemudian keputusan tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR. Istana selanjutnya mengonfirmasi rencana pelantikannya oleh Presiden.
Sementara sejumlah perpindahan lain diberitakan media sebagai bagian dari reshuffle hari ini, termasuk Listyo Sigit menuju KSP dan Sugiono menuju Menko PMK.
Karena itu, prinsip jurnalistik tetap harus dijaga:
informasi awal boleh diberitakan sebagai informasi.
Tetapi setelah keputusan resmi terbit:
fakta harus diperbarui berdasarkan dokumen negara.
KABINET BARU, UJIAN LAMA
Pada akhirnya, pergantian nama tidak otomatis berarti perubahan sistem.
Kursi baru tidak otomatis menghasilkan kebijakan baru.
Pejabat baru tidak otomatis menghasilkan pemerintahan baru.
Ukuran sebenarnya adalah kinerja.
Jika pelayanan publik membaik, masyarakat akan merasakannya.
Jika penegakan hukum semakin transparan, masyarakat akan melihatnya.
Jika birokrasi semakin profesional, data akan menunjukkannya.
Dan jika terjadi sebaliknya—
publik juga akan mencatat.
Karena sejarah pemerintahan tidak ditulis oleh seremonial pelantikan.
Sejarah ditulis oleh akibat dari keputusan.
Coklat boleh lumer.
Kursi boleh berpindah.
Jabatan boleh berganti.
Tetapi hukum jangan ikut lumer.
Meritokrasi jangan ikut meleleh.
Akuntabilitas jangan ikut mencair.
Dan kepentingan rakyat jangan sampai menjadi korban panasnya konfigurasi kekuasaan.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pejabat yang sekadar duduk di kursi.
Rakyat membutuhkan pejabat yang mampu mempertanggungjawabkan kursinya.
UU No. 5 Tahun 2026 — perubahan ketiga UU Polri, termasuk pengisian jabatan di luar organisasi Polri dan prinsip profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas.
UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN — sistem merit, profesionalitas, dan bebas intervensi politik
Biarkan waktu, dokumen negara, dan hasil kerja yang menjawab.