JAKARTA, TribunDewata.com — Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai usulan perubahan definisi tindak pidana korupsi membuka perdebatan serius tentang arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berkepentingan menciptakan kepastian hukum bagi pengambil keputusan investasi. Di sisi lain, negara wajib memastikan bahwa pengelolaan kekayaan publik tidak kehilangan mekanisme pertanggungjawaban.

Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/10/2026), Luhut menyatakan Presiden menyetujui usulan yang dibahas DEN. Dalam penjelasan yang beredar, kerugian negara disebut tidak lagi menjadi dasar tindak pidana korupsi sebagaimana pendekatan yang berlaku saat ini.

Pernyataan tersebut perlu dibaca secara cermat. Persetujuan terhadap kajian kebijakan tidak otomatis mengubah undang-undang. Perubahan unsur tindak pidana tetap membutuhkan landasan hukum dan proses legislasi yang berlaku.

Namun, substansi usulan ini menyentuh persoalan mendasar: apakah perlindungan terhadap keputusan bisnis akan dirumuskan secara proporsional, atau justru berisiko mempersempit pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara?

UNCAC Bukan Alasan untuk Mengabaikan Kerugian Negara

Luhut mengaitkan usulan tersebut dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

UNCAC memang mengatur penyuapan. Akan tetapi, konvensi tersebut juga mencakup penggelapan aset oleh pejabat publik, penyalahgunaan fungsi jabatan, serta sejumlah bentuk korupsi lainnya.

Pasal 15 mengatur penyuapan pejabat publik nasional. Pasal 17 membahas penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan aset oleh pejabat publik. Pasal 19 mengatur penyalahgunaan fungsi atau jabatan.

Karena itu, penyelarasan hukum nasional dengan UNCAC tidak cukup dijelaskan melalui satu jenis tindak pidana. Pemerintah perlu memaparkan pasal mana yang hendak disesuaikan, bagaimana rumusannya, dan apa konsekuensinya terhadap penindakan korupsi.

Referensi: Teks UNCAC dan UU Nomor 7 Tahun 2006.

Kerugian Bisnis Tidak Otomatis Korupsi, tetapi Kerugian Negara Juga Tidak Boleh Diabaikan

Secara ekonomi, investasi mengandung risiko. Perubahan harga komoditas, nilai tukar, suku bunga, permintaan pasar, hingga kegagalan proyek dapat menyebabkan kerugian tanpa harus berarti adanya tindak pidana.

Masalah muncul ketika kerugian bisnis digunakan sebagai satu-satunya ukuran, tanpa menguji proses pengambilan keputusan dan perilaku pihak yang bertanggung jawab.

Apakah investasi dilakukan berdasarkan studi kelayakan? Apakah risiko telah dihitung? Apakah terdapat konflik kepentingan? Apakah prosedur pengadaan dipatuhi? Adakah indikasi suap, penggelapan, manipulasi transaksi, atau penyalahgunaan kewenangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menentukan apakah suatu kerugian merupakan risiko usaha yang sah, persoalan administratif, kelalaian manajerial, atau berhubungan dengan tindak pidana.

Hukum yang tidak memberikan kepastian dapat membuat pengelola investasi enggan mengambil keputusan produktif. Namun, perlindungan hukum yang terlalu luas tanpa pengawasan memadai juga dapat menciptakan moral hazard: pengambil keputusan menikmati kewenangan, sementara biaya kegagalan ditanggung negara.

Dengan demikian, kepastian hukum dan pemberantasan korupsi tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan.

Putusan MK Menjadi Pembanding Penting

Dalam perkara korupsi yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, persoalan kerugian negara telah mengalami perkembangan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata “dapat” dalam rumusan kedua pasal tersebut. Konsekuensinya, penerapan pasal itu menuntut pembuktian kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss), bukan sekadar kemungkinan kerugian (potential loss).

Artinya, perdebatan mengenai kerugian negara tidak dimulai dari ruang kosong. Sistem hukum Indonesia telah mengenal kebutuhan untuk membuktikan kerugian secara nyata dalam penerapan kedua pasal tersebut.

Lantas, persoalan apa yang hendak diselesaikan melalui usulan DEN? Apakah terdapat ketidakjelasan standar pembuktian, kekhawatiran kriminalisasi keputusan bisnis yang sah, atau keinginan mengubah unsur delik itu sendiri?

Tanpa naskah kajian dan penjelasan resmi, ketiganya tidak boleh dicampuradukkan.

Referensi: Mahkamah Konstitusi RI.

Danantara: Siapa Menanggung Risiko Jika Investasi Gagal?

Isu ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan Danantara, yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi dan aset negara.

Dalam pengelolaan investasi berskala besar, ukuran keberhasilan bukan hanya nilai dana yang ditempatkan atau besarnya proyek yang diumumkan. Publik juga perlu mengetahui kualitas keputusan investasi, tingkat pengembalian, risiko yang ditanggung, hasil audit, dan dampaknya terhadap nilai kekayaan negara.

Jika pemerintah berpendapat bahwa ancaman pidana menghambat investasi, DEN perlu menyampaikan data yang dapat diuji: berapa keputusan investasi yang tertunda, berapa nilai proyeknya, apa penyebab keterlambatan, dan apakah hambatan tersebut benar-benar berasal dari ketidakpastian hukum mengenai kerugian negara?

Sebaliknya, apabila perlindungan hukum bagi pengelola investasi diperluas, bagaimana pemerintah memastikan bahwa mekanisme tersebut tidak mengurangi efektivitas pengawasan terhadap konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau transaksi yang merugikan negara?

Pertanyaan paling mendasar adalah siapa yang menanggung konsekuensi ketika investasi gagal. Kerugian pada entitas yang mengelola kekayaan negara dapat memengaruhi nilai aset, potensi penerimaan, dan kesempatan pemanfaatan sumber daya publik.

Namun, kerugian investasi saja tidak membuktikan adanya korupsi. Penilaian harus didasarkan pada bukti, proses pengambilan keputusan, ketentuan hukum yang berlaku, dan hasil pemeriksaan yang relevan.

DEN Perlu Membuka Dasar Kajian kepada Publik

Untuk menghindari perdebatan yang hanya bertumpu pada potongan pernyataan, DEN perlu menjelaskan secara terbuka:

1. Apa definisi korupsi yang hendak diubah dan bagaimana rumusan hukumnya?
2. Apakah yang diusulkan adalah penghapusan unsur kerugian negara dari pasal tertentu, atau penyempurnaan standar pembuktian?
3. Apa bukti empiris bahwa aturan yang berlaku menghambat investasi produktif?
4. Bagaimana usulan tersebut memperlakukan penyuapan, penggelapan aset, dan penyalahgunaan kewenangan?
5. Bagaimana mekanisme audit, pemulihan aset, dan pertanggungjawaban tetap dijamin?
6. Apakah kajian tersebut akan diikuti perubahan undang-undang, dan bagaimana publik dapat menilai dampaknya?

Pertanyaan yang sama patut diajukan kepada Kementerian Hukum, DPR RI, KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, serta manajemen Danantara sesuai kewenangan masing-masing.

Sampai tersedia penjelasan dan dokumen yang memadai, belum tepat menyimpulkan bahwa usulan tersebut pasti melemahkan pemberantasan korupsi. Namun, juga tidak cukup menyatakan bahwa perubahan definisi otomatis akan meningkatkan investasi.

Keduanya membutuhkan pembuktian.

Penutup: Kepastian Hukum Jangan Berubah Menjadi Kekosongan Akuntabilitas

Reformasi hukum ekonomi dapat dibutuhkan untuk melindungi keputusan bisnis yang sah. Akan tetapi, perlindungan tersebut harus dibangun melalui kriteria objektif, dokumentasi keputusan, audit independen, pengendalian konflik kepentingan, serta penegakan hukum yang konsisten.

Persoalannya bukan memilih antara investasi dan pemberantasan korupsi. Persoalannya adalah merancang aturan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga agar kekayaan negara tidak kehilangan perlindungan hukum.

Jika kerugian negara hendak diperlakukan berbeda dalam hukum korupsi, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa yang berubah, mengapa perubahan itu diperlukan, dan bagaimana negara tetap dapat meminta pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kewenangan.

Publik tidak hanya membutuhkan janji investasi. Publik juga berhak mengetahui bagaimana kekayaan negara dikelola, bagaimana risikonya dihitung, dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran.

Jurnalis Indonesia

Catatan redaksi: Naskah ini merupakan analisis kebijakan berdasarkan kerangka hukum dan informasi pernyataan yang diberitakan. Keterangan resmi DEN mengenai naskah usulan, data empiris penghambat investasi, serta tanggapan lembaga terkait perlu diperoleh untuk melengkapi verifikasi jurnalistik.

#Prabowo #LuhutBinsarPandjaitan #Korupsi #Danantara #KPK #EkonomiIndonesia