MERAK, TribunDewata.Com— Insiden kebakaran KMP Batumandi di perairan sekitar Pelabuhan Merak, Banten, pada Selasa, 20 Oktober 2026, kembali menempatkan keselamatan pelayaran nasional dalam sorotan. Sebanyak 420 penumpang berada di kapal yang juga mengangkut 89 kendaraan. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi, sementara 40 awak kapal dilaporkan selamat berdasarkan keterangan pemerintah daerah. Namun, keberhasilan penyelamatan manusia tidak boleh mengakhiri pertanyaan mengenai penyebab kebakaran dan tenggelamnya kapal.

Berdasarkan keterangan Polda Banten, kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak itu mengalami kebakaran ketika mendekati dermaga. Api dilaporkan terpantau sekitar pukul 16.15 WIB, sedangkan insiden kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 16.34–16.35 WIB, pada jarak kurang lebih 700 meter dari dermaga.

Data manifes mencatat 420 penumpang, terdiri atas 393 orang yang berada di dalam kendaraan dan 27 penumpang pejalan kaki, serta 89 unit kendaraan. Sejumlah penumpang mengalami luka dan mendapatkan penanganan medis. Penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil pemeriksaan pihak berwenang. 

Respons darurat diapresiasi, tetapi keselamatan harus diuji melalui investigasi

Pakar maritim DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, Pengamat Maritim Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), menyoroti pentingnya penanganan krisis yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman api dan evakuasi penumpang.

Dalam pandangannya, sebagaimana disampaikan dalam bahan keterangan yang diterima redaksi, koordinasi antara ASDP, nelayan, KSOP, Polair, Basarnas, dan unsur KPLP setempat patut mendapat perhatian. Sinergi antarpihak menjadi bagian penting dalam menyelamatkan penumpang ketika kapal menghadapi keadaan darurat.

Namun, apresiasi terhadap respons awal tidak boleh menggantikan pemeriksaan menyeluruh. Keberhasilan evakuasi menjawab pertanyaan tentang penyelamatan manusia, tetapi belum menjawab mengapa kebakaran terjadi dan mengapa kapal kehilangan daya apung.

Dua persoalan tersebut harus diperiksa secara terpisah, dengan bukti teknis yang dapat diuji dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Efek permukaan bebas: air pemadam dapat memengaruhi stabilitas kapal

Salah satu aspek teknis yang perlu diperiksa adalah free surface effect atau efek permukaan bebas.

Fenomena ini terjadi ketika cairan di dalam tangki atau ruang kapal yang tidak terisi penuh bergerak mengikuti kemiringan kapal. Pergerakan tersebut dapat mengurangi stabilitas efektif kapal dan memperbesar risiko kapal semakin miring dalam kondisi tertentu.

Pada penanganan kebakaran kapal, penggunaan air pemadam dalam jumlah besar perlu diperhitungkan bersama kondisi kompartemen, sistem drainase, kemungkinan masuknya air laut, serta kemampuan pompa untuk mengeluarkan air dari kapal.

Meski demikian, efek permukaan bebas tidak dapat langsung dinyatakan sebagai penyebab tenggelamnya KMP Batumandi tanpa bukti. Penentuannya memerlukan pemeriksaan kondisi kapal, distribusi cairan, kerusakan struktur, sistem kedap air, dan data stabilitas yang relevan.

Karena itu, investigasi harus menguji apakah hilangnya daya apung berkaitan dengan akumulasi air pemadam, masuknya air laut, kerusakan lambung, atau kombinasi beberapa faktor.

Lima pertanyaan yang wajib dijawab dalam investigasi

Agar peristiwa ini menjadi dasar perbaikan keselamatan pelayaran, setidaknya terdapat lima bidang pemeriksaan yang penting.

Pertama, sumber dan penyebab kebakaran. Pemeriksaan perlu mengidentifikasi titik awal api, kemungkinan gangguan kelistrikan, kondisi kendaraan atau muatan, serta sistem deteksi dan pemadaman kebakaran.

Kedua, respons awak kapal. Investigator perlu menilai prosedur darurat, waktu deteksi, penyampaian peringatan kepada penumpang, pelaksanaan evakuasi, dan koordinasi dengan petugas di darat.

Ketiga, stabilitas dan integritas kapal. Pemeriksaan harus mencakup kondisi struktur, kompartemen kedap air, distribusi air pemadam, sistem drainase, dan perubahan stabilitas selama penanganan kebakaran.

Keempat, kesiapan sarana keselamatan. Ketersediaan alat pemadam, sekoci atau sarana evakuasi yang relevan, alat pelindung, komunikasi darurat, dan pelatihan awak perlu ditelaah berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kondisi aktual saat kejadian.

Kelima, pengawasan dan tindak lanjut. Hasil investigasi harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang jelas, penanggung jawab pelaksanaan, dan mekanisme pemantauan agar temuan tidak berhenti sebagai dokumen.

Kelima bidang tersebut merupakan agenda pemeriksaan yang perlu diuji, bukan kesimpulan bahwa seluruh unsur tersebut telah mengalami kegagalan.

Dasar hukum: keselamatan pelayaran merupakan kewajiban sistemik

Kerangka hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.

Regulasi tersebut menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pelayaran, termasuk aspek keselamatan dan tanggung jawab para pihak sesuai kewenangannya. Rujukan resmi JDIH Kementerian Perhubungan.

Dalam konteks KMP Batumandi, investigasi keselamatan perlu mengacu pada kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan aparat penegak hukum sesuai ruang lingkup masing-masing. Investigasi keselamatan bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab dan mencegah kejadian serupa, sedangkan proses penegakan hukum menilai ada atau tidaknya pelanggaran yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Dugaan pelanggaran harus didukung bukti, sementara rekomendasi keselamatan harus berangkat dari temuan teknis yang dapat diverifikasi.

Transparansi menjadi ukuran keseriusan perbaikan

Publik berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan pemeriksaan, tanpa mengganggu proses investigasi. Informasi penting yang patut disampaikan secara bertahap mencakup status pemeriksaan, perkembangan identifikasi penyebab, rekomendasi keselamatan, serta langkah korektif yang akan dilakukan.

Di sisi lain, kerugian atas 89 kendaraan menimbulkan persoalan yang tidak kalah penting bagi pemilik kendaraan dan penumpang terdampak. Pendataan kerugian, penjelasan mengenai mekanisme klaim, dan kepastian layanan kepada pengguna jasa perlu ditangani secara transparan oleh pihak terkait.

Keterbukaan bukan berarti mendahului kesimpulan investigator. Sebaliknya, keterbukaan berarti menjelaskan apa yang sudah diketahui, apa yang masih diperiksa, dan kapan perkembangan berikutnya dapat disampaikan.

Penutup: jangan biarkan keselamatan berhenti pada keberhasilan evakuasi

Insiden KMP Batumandi memberikan satu pelajaran mendasar bagi industri penyeberangan: respons darurat dan pencegahan kecelakaan merupakan dua mata rantai yang sama pentingnya.

Penyelamatan 420 penumpang merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, untuk memastikan keselamatan pelayaran terus meningkat, masyarakat juga membutuhkan jawaban berbasis bukti mengenai penyebab kebakaran, proses hilangnya daya apung, dan efektivitas sistem keselamatan kapal.

Sebagaimana penekanan Capt. Hakeng dalam bahan keterangan yang diterima redaksi, investigasi menyeluruh harus menjadi momentum evaluasi. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan sekadar kapal berhasil dievakuasi atau api berhasil dipadamkan, melainkan apakah temuan investigasi benar-benar menghasilkan perubahan yang mencegah tragedi serupa.

Keselamatan pelayaran tidak cukup dibuktikan saat krisis terjadi. Keselamatan harus dibangun sebelum kapal berangkat, diuji ketika keadaan darurat muncul, dan diperbaiki setelah setiap insiden.

Uraian mengenai pandangan Capt. Hakeng merujuk pada bahan keterangan yang disampaikan kepada redaksi. Naskah ini tidak menganggapnya sebagai kutipan langsung. Perkembangan investigasi dan temuan teknis terbaru perlu dikonfirmasi kepada KNKT, ASDP, KSOP, dan kepolisian sebelum publikasi final.

Mengungkap Fakta, Membela Kemanusiaan.