Dari polemik MK, kontroversi MBG, hingga masuknya Anwar Usman dan Rocky Gerung ke lingkar pertimbangan Presiden

Jakarta — Tribun Dewata.Com

Ada politik yang disampaikan dengan pidato panjang. Ada pula politik yang justru terbaca dari kalimat pendek.

Belakangan, publik melihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa kali tampil dengan pernyataan yang berbeda ketika menghadapi persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah muncul kasus gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat.

Apakah itu bentuk kemarahan politik?

Belum tentu.

Apakah bisa dibaca sebagai sinyal ketidakpuasan terhadap pelaksanaan program?

Itu wilayah analisis.

Tetapi satu hal terang: kalimat Gibran di lapangan semakin sulit dibaca sekadar sebagai basa-basi pejabat.

Saat menemui korban dugaan keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara, pada 11 September 2026, Gibran menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah dan meminta anak-anak tidak dipaksakan kembali ke sekolah sebelum benar-benar pulih. Ia juga menyarankan agar untuk sementara anak membawa bekal dari rumah.

Kemudian, ketika mengunjungi korban di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 28 September 2026, muncul pernyataan yang jauh lebih keras.

“Bawa bekel dari rumah, MBG jangan dimakan.”

Pernyataan itu terekam dalam video yang beredar luas dan kemudian menjadi bahan perdebatan publik. Dalam kunjungan yang sama, Gibran juga meminta proses investigasi dilakukan cepat dan hasilnya disampaikan kepada keluarga korban secara terbuka serta transparan.

Di sinilah paradoksnya.

Wakil Presiden meminta masyarakat untuk sementara tidak mengonsumsi program pemerintah yang sedang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, kalimat tersebut perlu dibaca secara utuh.

Gibran tidak menyatakan seluruh program MBG harus dihentikan. Bahkan pemeriksaan fakta yang dikutip Suara Pantura menegaskan bahwa klaim seolah-olah Gibran memerintahkan penghentian seluruh MBG adalah tidak benar.

Jadi, yang terjadi bukanlah pembatalan MBG.

Yang terlihat adalah pesan kehati-hatian di tengah investigasi keamanan pangan.

ANGKA KORBAN MENJADI MASALAH YANG TAK BISA DITUTUPI

Persoalan MBG tidak berhenti pada satu video Gibran.

Data yang beredar bahkan menunjukkan adanya perbedaan pencatatan.

Badan Gizi Nasional menyebut 5.482 korban dalam 71 kejadian yang berkaitan dengan makanan dari 62 SPPG pada periode 22 Juli hingga awal September 2026.

Sementara data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang dikutip sejumlah media menyebut 43.838 korban dugaan keracunan MBG sejak program berjalan pada Januari 2025 hingga Agustus 2026.

Dua angka tersebut tidak bisa dibandingkan secara mentah karena periode, metode dan sumber pencatatannya berbeda. Tetapi justru perbedaan itu menunjukkan satu persoalan penting:

negara membutuhkan satu sistem data keamanan pangan MBG yang transparan, terukur dan dapat diverifikasi publik.

Sebab, ketika anak sekolah menjadi korban, persoalannya bukan lagi sekadar soal citra pemerintah.

Ini menyangkut hak atas kesehatan, keamanan pangan dan tanggung jawab negara.

LALU, APA HUBUNGANNYA DENGAN “GIBRAN NGAMBEK”?

Di sinilah analisis politik menjadi menarik.

Istilah “ngambek” tentu bukan fakta objektif mengenai kondisi batin seorang Wakil Presiden. Itu adalah metafora untuk menggambarkan perubahan atau ketegasan sikap yang dibaca publik.

Terlebih, dinamika politik Gibran sejak pencalonan hingga pemerintahan sekarang memang tidak bisa dilepaskan dari kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi pencalonannya pada Pilpres 2024.

Tetapi menghubungkan setiap pernyataan Gibran mengenai MBG dengan persoalan MK juga harus hati-hati.

Belum ada bukti publik yang membuktikan bahwa pernyataan Gibran soal MBG merupakan bentuk “perlawanan” terhadap Prabowo atau koalisi.

Yang tersedia adalah fakta mengenai pernyataan Gibran dan fakta mengenai kebijakan Presiden.

Interpretasinya tetap terbuka.

Dan politik yang matang justru tidak boleh mengubah dugaan menjadi fakta.

2 OKTOBER: PRABOWO MEMBUAT KONFIGURASI BARU DI ISTANA

Yang kemudian menarik perhatian adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026.

Prabowo melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Di antara nama-nama tersebut terdapat Rocky Gerung dan Anwar Usman.

Masuknya Anwar Usman memiliki dimensi politik tersendiri.

Anwar Usman adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus paman Gibran. Karena itu, penempatannya di Wantimpres secara alamiah menarik perhatian publik, terlebih ketika dinamika mengenai Gibran dan MK masih menjadi pembicaraan politik.

Namun, menyatakan bahwa pengangkatan Anwar Usman merupakan “hadiah” atau “respons Prabowo terhadap Gibran” membutuhkan bukti lebih jauh.

Tidak ada pernyataan resmi Presiden yang menyebut alasan tersebut.

Karena itu, yang dapat diberitakan sebagai fakta adalah:

Prabowo menunjuk Anwar Usman dan Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres pada saat yang sama ketika pemerintahan sedang melakukan penataan ulang sejumlah posisi strategis.

ROCKY GERUNG: DARI PENGKRITIK MENJADI PENASIHAT

Masuknya Rocky Gerung bahkan lebih menarik.

Selama bertahun-tahun Rocky dikenal sebagai salah satu pengkritik keras pemerintah.

Kini ia berada di dalam lembaga resmi yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Setelah dilantik, Rocky sendiri menyatakan bahwa fungsi Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar menjadi lembaga yang selalu membenarkan pemerintah.

Ini justru membuka pertanyaan yang lebih besar:

Apakah Prabowo sedang membangun ruang kekuasaan yang lebih terbuka terhadap kritik?

Atau justru sedang menarik berbagai kutub pemikiran ke dalam satu orbit kekuasaan?

Jawabannya akan terlihat bukan dari seremoni pelantikan, tetapi dari apa yang terjadi setelah mereka mulai memberikan pertimbangan kepada Presiden.

DAN SYAHGANDA? BUKAN WANTIMPRES

Ada satu fakta yang perlu diluruskan.

Syahganda Nainggolan memang dilantik pada hari yang sama, tetapi bukan sebagai anggota Wantimpres.

Presiden Prabowo melantiknya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, berdasarkan Keppres Nomor 106/P Tahun 2026. Ia menggantikan Muhammad Qodari, yang berpindah ke Wantimpres sebagai sekretaris merangkap anggota.

Ini bukan detail kecil.

Sebab posisi Bakom memiliki fungsi strategis dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada publik.

Presiden Prabowo bahkan memberikan arahan agar komunikasi pemerintah menjadi alat persatuan nasional.

Dengan demikian, pada hari yang sama terjadi dua konfigurasi penting:

Rocky Gerung masuk ke ruang pertimbangan Presiden.

Syahganda Nainggolan masuk ke ruang komunikasi pemerintah.

Sementara Anwar Usman masuk ke Wantimpres.

Ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa.

Ini adalah perubahan komposisi manusia di sekitar pusat kekuasaan.

PARADOKSNYA: KRITIK MASUK KE DALAM ISTANA

Di sinilah paradoks politik Prabowo menjadi menarik untuk dicermati.

Seseorang yang selama ini berada di luar kekuasaan dan mengkritik pemerintah kini masuk ke dalam struktur resmi kekuasaan.

Artinya, kritik tidak selalu berakhir di luar pagar.

Kadang kritik justru dipanggil masuk ke dalam ruangan.

Pertanyaannya:

Apakah setelah masuk ruangan, kritik tetap menjadi kritik?

Atau kritik berubah menjadi nasihat?

Dan ketika nasihat masuk ke meja Presiden, apakah pemerintah akan benar-benar mengubah kebijakan ketika nasihat itu bertentangan dengan kepentingan kekuasaan?

Itulah ujian sesungguhnya.

GIBRAN, MBG DAN POLITIK PESAN PENDEK

Kembali kepada Gibran.

Kalimat “MBG jangan dimakan” mungkin hanya ditujukan kepada seorang korban dalam konteks pemulihan setelah kejadian dugaan keracunan.

Tetapi politik tidak bekerja hanya melalui teks.

Politik bekerja melalui persepsi.

Ketika seorang Wakil Presiden mengatakan kepada korban agar membawa bekal dari rumah, publik membaca lebih jauh:

Apakah pemerintah sedang mengakui adanya persoalan serius dalam pelaksanaan MBG?

Jawabannya harus ditentukan oleh hasil investigasi, bukan oleh viralnya video.

Dan justru di sinilah Gibran mempunyai ruang untuk menunjukkan bahwa negara tidak boleh berhenti pada permintaan maaf.

Permintaan maaf adalah etika.

Perbaikan sistem adalah kewajiban pemerintahan.

“NGAMBEK” ATAU SINYAL POLITIK?

Mungkin Gibran memang sedang “ngambek”.

Mungkin juga tidak.

Yang jelas, menyebutnya demikian tanpa bukti psikologis akan membawa kita terlalu jauh.

Namun satu hal dapat dianalisis secara politik:

Gibran semakin sering tampil dengan bahasa yang langsung, praktis dan tidak terlalu birokratis ketika berhadapan dengan korban.

Sementara pada level Istana, Prabowo pada saat yang hampir bersamaan membentuk konfigurasi baru Wantimpres dan mengganti pucuk komunikasi pemerintah.

Dua peristiwa itu tidak otomatis memiliki hubungan sebab-akibat.

Tetapi keduanya menciptakan satu lanskap politik baru:

kritik masuk Istana, komunikasi pemerintah diperkuat, sementara Wapres tampil semakin langsung menghadapi konsekuensi kebijakan di lapangan.

PENUTUP: JANGAN MEREMEHKAN KALIMAT PENDEK

Politik Indonesia sering kali terlalu sibuk membaca pidato, tetapi lupa membaca kalimat pendek.

Gibran tidak perlu berpidato satu jam untuk membuat publik bertanya.

Cukup satu kalimat:

“Bawa bekal dari rumah, MBG jangan dimakan.”

Kalimat itu tidak membuktikan adanya konflik Prabowo-Gibran.

Tidak membuktikan Gibran sedang melawan pemerintah.

Dan tidak membuktikan adanya hubungan antara persoalan MBG dengan keputusan Presiden mengangkat Anwar Usman, Rocky Gerung maupun Syahganda Nainggolan.

Tetapi kalimat itu membuka ruang pertanyaan yang sah:

Seberapa siap sebuah program raksasa ketika keamanan penerima manfaat mulai dipertanyakan?

Dan lebih jauh:

Apakah kekuasaan mampu menerima kritik ketika kritik tersebut datang dari lingkarannya sendiri?

Di situlah “ngambek” berhenti menjadi sekadar istilah media sosial.

Ia berubah menjadi metafora tentang politik kekuasaan:

yang berbahaya bukan suara keras seorang pejabat, tetapi ketika satu kalimat pendek mampu membuat seluruh sistem dipaksa bercermin.