Komentar
TribunDewata.Com, DENPASAR – Hubungan antara aktivitas bisnis, jabatan akademik, dan pengelolaan institusi pendidikan tinggi perlu ditelusuri secara terbuka ketika sejumlah fakta menimbulkan pertanyaan publik.
PT Baliyoni Saguna tercatat sebagai pemenang tender pengadaan pemerintah pada 2012 dengan nilai penawaran Rp19,37 miliar. Sepuluh tahun kemudian, perusahaan tersebut menyerahkan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR senilai Rp272 juta kepada Fakultas Teknik Universitas Udayana (Unud).
Nama Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Sri Ariyani turut muncul dalam kedua konteks tersebut. Publikasi resmi Unud pada 16 Maret 2022 menyebutnya sebagai Komisaris PT Baliyoni Saguna saat penyerahan bantuan CSR.
Rangkaian fakta ini belum membuktikan adanya pelanggaran. Namun, keterbukaan mengenai status perusahaan, proses pengadaan, dan mekanisme penerimaan bantuan menjadi penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan.
Tender Rp19,37 Miliar dan Ketidaksesuaian Data
Arsip tender tahun 2012 mencantumkan PT Baliyoni Saguna sebagai pemenang paket pengadaan Sistem Pangkalan Data (Data Warehouse) Data Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pembelajaran.
Nilai pagu tercatat Rp19,53 miliar, sedangkan penawaran perusahaan mencapai Rp19,37 miliar.
Namun, terdapat ketidaksesuaian identitas instansi dalam arsip pihak ketiga. Nama paket mencantumkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, sementara kolom instansi pemenang mencantumkan Balai Besar Veteriner Denpasar.
Perbedaan tersebut perlu diklarifikasi melalui dokumen resmi untuk memastikan apakah berkaitan dengan kesalahan pengarsipan, metadata, atau persoalan administratif lainnya.
Nilai kontrak akhir, bukti pembayaran, berita acara serah terima, dan dokumen pelaksanaan pekerjaan juga perlu diverifikasi sebelum kesimpulan lebih jauh dibuat.
Prof. Sri Ariyani Membantah Pernah Menjadi Direktur
Saat dikonfirmasi, Prof. Sri Ariyani membantah pernah menjabat sebagai direktur PT Baliyoni Saguna.
“Info nya salah.. sy tidak jadi direktur di Baliyoni,” ujarnya melalui pesan singkat.
Ia juga membantah keterlibatan perusahaan dalam pengadaan di lingkungan Unud.
“Baliyoni gak ada ambil proyek pak,” katanya.
Terkait tender 2012, ia menyebutnya sebagai proyek terakhir perusahaan.
“Niki terakhir pak.. setelah itu enggak ada ambil proyek,” ujarnya.
Klarifikasi tersebut perlu dicatat secara proporsional. Namun, publikasi resmi Unud pada 2022 menyebutnya sebagai komisaris perusahaan.
Perbedaan jabatan direktur dan komisaris perlu dipahami sesuai periode masing-masing. Karena itu, akta perusahaan dan dokumen administrasi yang sah diperlukan untuk memastikan struktur kepengurusan serta kepemilikan perusahaan pada waktu yang relevan.
CSR Rp272 Juta dan Transparansi Universitas
Pada 16 Maret 2022, PT Baliyoni Saguna menyerahkan CSR senilai Rp272 juta kepada Fakultas Teknik Unud. Bantuan berupa furnitur dan perangkat komputer itu digunakan untuk melengkapi Laboratorium Technopreneurship.
Menurut publikasi resmi universitas, perusahaan dipilih sebagai pemberi bantuan karena bergerak di bidang teknologi informasi dan laboratorium membutuhkan perangkat komputer.
Secara prinsip, CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang sah. Namun, transparansi tetap diperlukan untuk memastikan proses penerimaan bantuan berlangsung sesuai ketentuan.
Bagaimana proses pengusulan dan persetujuannya? Apakah barang bantuan telah dicatat dalam inventaris aset universitas? Adakah mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari upaya memastikan tata kelola institusi pendidikan berjalan akuntabel.
Aliansi Buleleng Jaya Soroti Integritas
Ketua Aliansi Buleleng Jaya, Drs. Ketut Yasa, menekankan pentingnya pengawasan terhadap hubungan aktivitas bisnis dan kewenangan dalam institusi publik.
Menurutnya, aparatur negara harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan perusahaan tertentu, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS, termasuk larangan menyalahgunakan wewenang. Sementara itu, Pasal 12 huruf i UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kondisi tertentu terkait keterlibatan pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam pengadaan yang menjadi tugasnya.
Penerapan ketentuan tersebut tetap harus mempertimbangkan status subjek hukum, kewenangan, perbuatan, dan terpenuhinya seluruh unsur pidana.
Tujuh Pertanyaan yang Perlu Dijawab
Untuk memastikan persoalan ini terang berdasarkan dokumen, jurnalis menilai setidaknya ada tujuh hal yang perlu diklarifikasi:
Siapa pemilik dan pengendali PT Baliyoni Saguna ketika tender 2012 berlangsung?
Bagaimana status jabatan Prof. Sri Ariyani pada periode tersebut?
Siapa pejabat yang bertanggung jawab mengurus dan mengawasi proses tender?
Apakah pekerjaan telah dilaksanakan dan dibayar sesuai kontrak?
Apakah perusahaan benar-benar tidak mengikuti tender pemerintah setelah 2012?
Bagaimana prosedur penerimaan dan pencatatan CSR Rp272 juta di Fakultas Teknik Unud?
Apakah terdapat hubungan kepentingan antara aktivitas perusahaan dan kebijakan pengadaan di lingkungan universitas?
Unud, Pemerintah Provinsi Bali, dan PT Baliyoni Saguna perlu diberi ruang untuk memberikan penjelasan berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi.
Transparansi Tidak Boleh Berhenti pada Pernyataan
Hingga seluruh dokumen dan keterangan terkait diperiksa, persoalan ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya korupsi ataupun penyalahgunaan jabatan.
Namun, keterbukaan merupakan langkah penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus melindungi reputasi pihak-pihak yang disebutkan.
Jika seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan, dokumen dan mekanismenya dapat menjadi dasar untuk menjelaskan persoalan secara terang. Sebaliknya, jika ditemukan indikasi penyimpangan, pemeriksaan harus dilakukan oleh lembaga berwenang berdasarkan bukti.
Integritas akademik, transparansi bisnis, dan akuntabilitas pengelolaan uang publik bukan sekadar tuntutan moral, melainkan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Redaksi