Komentar
Dugaan alokasi Rp40 juta setiap pekan untuk sosok berkode “RAMA” membuka pertanyaan serius tentang jalur uang, struktur penerima, dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Siapa yang menginisiasi, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, dan siapa yang sebenarnya menikmati hasilnya?
JAKARTA – WartaGlobal
Persidangan perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian yang menyeret sejumlah pejabat dan mantan pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membuka persoalan serius mengenai integritas pelayanan publik dan pertanggungjawaban kekuasaan.
Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/10/2026), sebagaimana diuraikan dalam materi perkara, menyebut dugaan pengumpulan uang tidak resmi mencapai Rp168,92 miliar sepanjang periode 2021–2026.
Sorotan semakin menguat setelah muncul kode “RAMA”, yang dalam dakwaan disebut sebagai sebutan bagi seorang menteri dengan alokasi Rp40 juta setiap pekan.
Angka tersebut bukan persoalan administratif biasa. Ia menjadi bagian dari rangkaian dugaan praktik pungutan tidak resmi yang harus diuji secara menyeluruh melalui pembuktian hukum.
Namun, satu prinsip harus ditegakkan: pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada orang yang mengumpulkan uang apabila bukti menunjukkan adanya pihak lain yang memerintahkan, mengetahui, menerima, atau menikmati hasilnya.
KODE “RAMA”: IDENTITAS, KOMUNIKASI, DAN BUKTI PENYERAHAN HARUS DIBUKA
Dalam uraian dakwaan, jaksa menyebut sejumlah alokasi uang yang diduga diperuntukkan bagi pejabat di lingkungan kementerian.
Rincian yang disebut dalam materi dakwaan antara lain:
- Kode “RAMA” – disebut merujuk kepada menteri: Rp40 juta per minggu.
- Sekretaris pribadi menteri: Rp100 juta per bulan.
- Ajudan menteri: Rp25 juta per minggu.
- Sekretaris Jenderal: Rp50 juta per bulan.
- Wakil Menteri: Rp100 juta per bulan.
- Pelaksana Tugas Direktur Jenderal: Rp100 juta per bulan.
- Direktur Kepatuhan Intelijen: Rp25 juta per bulan.
- Direktur Intelijen: Rp25 juta per bulan.
Menegaskan, daftar alokasi tersebut merupakan uraian dalam dakwaan, bukan bukti final bahwa seluruh pihak yang disebut telah menerima atau menikmati uang.
Justru karena menyangkut pejabat dalam struktur pemerintahan, pembuktian harus dilakukan secara cermat.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar:
1. Siapa yang pertama kali mengusulkan skema pembagian uang tersebut?
2. Apakah terdapat instruksi langsung dari pejabat tertentu?
3. Siapa yang menyusun daftar penerima dan menentukan nominal?
4. Apakah penyerahan dilakukan secara tunai, melalui perantara, atau transfer?
5. Adakah rekaman komunikasi, catatan transaksi, dokumen keuangan, dan saksi yang menguatkan?
6. Apakah pihak yang dialokasikan mengetahui asal-usul uang tersebut?
7. Apakah uang benar-benar sampai kepada pihak yang namanya atau kodenya tercantum?
Kode tidak boleh menjadi ruang gelap yang membuat pertanggungjawaban hukum berhenti.
Jika identitas seseorang disebut dalam dakwaan, penyidik dan penuntut umum harus menguji identitas, peran, pengetahuan, serta hubungan orang tersebut dengan aliran dana berdasarkan alat bukti yang sah.
Rp168,92 MILIAR: KETIKA KEWENANGAN PELAYANAN DIDUGA MENJADI INSTRUMEN PUNGUTAN
Dalam uraian penuntut umum, praktik pengumpulan uang tidak resmi diduga memanfaatkan proses penerbitan dokumen keimigrasian.
Modus yang diuraikan mencakup dugaan mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen apabila pemohon tidak memberikan pembayaran di luar ketentuan resmi.
Dokumen yang disebut antara lain:
- Izin Tinggal Kunjungan.
- Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
- Izin Tinggal Tetap (ITAP).
- Administrasi Alih Status (ALTUS).
Jika terbukti, pola tersebut memperlihatkan persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar pungutan liar oleh petugas loket.
Pelayanan negara yang seharusnya menjamin kepastian hukum justru diduga dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan ekonomi terhadap masyarakat, warga negara asing, biro jasa, dan pelaku usaha yang membutuhkan dokumen keimigrasian.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, praktik semacam ini berpotensi merusak tiga prinsip fundamental:
Pertama, kepastian hukum. Pemohon berhak mendapatkan pelayanan berdasarkan persyaratan dan tarif resmi, bukan berdasarkan pembayaran informal.
Kedua, akuntabilitas. Setiap keputusan pelayanan harus dapat ditelusuri, termasuk siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengubah proses, dan atas dasar kewenangan apa tindakan dilakukan.
Ketiga, integritas birokrasi. Jabatan publik tidak boleh menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.
Persoalan utamanya bukan hanya berapa uang yang terkumpul, tetapi bagaimana sistem pelayanan dapat diduga dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pemohon berada dalam posisi tertekan.
JALUR UANG: SIAPA MENGUMPULKAN, SIAPA MENYERAHKAN, SIAPA MENIKMATI?
Dalam materi dakwaan, jaksa juga menguraikan dugaan pembagian hasil kepada sejumlah terdakwa dengan nominal berbeda.
Angka yang disebut antara lain:
- Silmy Karim: Rp1,2 miliar.
- Jaya Saputra: sekitar Rp6,53 miliar.
- Tessar Bayu Setyaji: sekitar Rp2,88 miliar.
- Bagus Bramantyo: sekitar Rp4,25 miliar.
- Juniadi Sri Priambudi: sekitar Rp16,30 miliar.
- Gusti Benardiansyah: sekitar Rp50,96 miliar.
- Saffar Muhammad Godam: sekitar Rp500 juta.
Seluruh nominal tersebut merupakan uraian penuntut umum yang masih harus diuji dalam persidangan dan tidak boleh diperlakukan sebagai putusan bersalah.
Jaksa juga menguraikan dugaan peran Jaya Saputra dalam penyerahan uang kepada sejumlah pejabat. Sementara penyerahan yang berkaitan dengan pejabat di lingkungan Subdirektorat Alih Status disebut melalui Tessar Bayu Setyaji.
Di titik inilah penyidikan harus bergerak lebih jauh: menelusuri keseluruhan rantai transaksi.
Bukan hanya siapa yang memegang uang, tetapi juga:
- Dari mana sumber uang berasal?
- Siapa yang menguasai dan mengelola hasil pungutan?
- Siapa yang menentukan pembagian?
- Siapa yang menjadi perantara?
- Siapa yang mengetahui bahwa uang berasal dari pembayaran tidak resmi?
- Siapa yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung?
Penelusuran harus didukung pemeriksaan rekening, transaksi keuangan, dokumen pencatatan, komunikasi elektronik, kesaksian, serta bukti lain yang diperoleh secara sah.
UJI PERTANGGUNGJAWABAN BERDASARKAN UU TIPIKOR
Perkara ini juga harus diuji berdasarkan kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.
UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyediakan sejumlah ketentuan yang relevan, bergantung pada konstruksi perbuatan dan pembuktian.
Di antaranya:
- Pasal 12 huruf e: mengatur penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan.
- Pasal 11 dan Pasal 12: mengatur bentuk penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan, sesuai unsur masing-masing pasal.
- Pasal 18: mengatur pidana tambahan, termasuk pembayaran uang pengganti berdasarkan ketentuan hukum.
- Pasal 55 KUHP: dapat menjadi relevan dalam konstruksi penyertaan apabila unsur dan peran masing-masing pihak terbukti.
Penerapan pasal tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan jabatan, kedekatan, atau tercantumnya nama seseorang dalam uraian perkara. Harus ada pembuktian unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing orang.
KPK juga perlu memastikan apakah terdapat aset, rekening, maupun keuntungan yang dapat ditelusuri untuk kepentingan pemulihan kerugian dan hasil kejahatan sesuai ketentuan hukum.
JANGAN ADA TEbang PILIH: KEKUASAAN BUKAN PERISAI HUKUM
Perkara ini menguji bukan hanya integritas individu, tetapi juga kemampuan sistem penegakan hukum untuk menelusuri dugaan korupsi tanpa terhalang hierarki jabatan.
Apabila penyidikan hanya berhenti pada pelaksana teknis, sementara bukti mengarah pada pihak lain yang memiliki peran lebih besar, maka gambaran utuh perkara berisiko tidak pernah terungkap.
Sebaliknya, setiap orang yang disebut atau diperiksa juga harus memperoleh perlindungan atas hak-hak hukumnya dan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Prinsipnya sederhana: hukum harus bergerak berdasarkan bukti, bukan berdasarkan pangkat; berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan kedekatan; dan berdasarkan pertanggungjawaban individual, bukan sekadar posisi dalam organisasi.
WARTAGLOBAL MENDESAK TRANSPARANSI DAN PENGUSUTAN MENYELURUH
WartaGlobal menilai perkara ini harus menjadi momentum untuk menguji transparansi tata kelola pelayanan keimigrasian.
Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan internal bekerja, bagaimana tarif resmi diterapkan, bagaimana pengaduan masyarakat ditangani, dan bagaimana dugaan penyalahgunaan kewenangan dapat berlangsung dalam rentang waktu panjang.
KPK perlu menjelaskan perkembangan penelusuran aliran dana, dasar penetapan peran setiap pihak, serta langkah pengembangan perkara apabila ditemukan bukti baru.
Kementerian terkait juga perlu membuka evaluasi sistem pelayanan, audit kepatuhan, dan mekanisme pengawasan agar dugaan praktik serupa tidak kembali terjadi.
Memo :
Rp168,92 miliar bukan sekadar angka dalam sebuah dakwaan. Angka itu merepresentasikan besarnya persoalan yang harus dijawab melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kode “RAMA” tidak boleh menjadi akhir penelusuran. Nama, jabatan, jalur komunikasi, mekanisme penyerahan, dan aliran uang harus diuji satu per satu.
Jika ada pihak yang terbukti memerintahkan, memfasilitasi, menerima, atau menikmati hasil tindak pidana, siapa pun orangnya, pertanggungjawaban hukum harus ditegakkan sesuai perannya.
JANGAN HANYA BONGKAR TANGAN YANG MENGUMPULKAN UANG. TELUSURI SELURUH RANTAI KEKUASAAN YANG TERBUKTI TERLIBAT.
Pers Mengawal Hukum, Menguji Kekuasaan, dan Membela Kepentingan Publik.