Pelaku Usaha Diingatkan: Konsumen Bukan Dompet Berjalan, Kepatuhan Hukum Bukan Pilihan

BALI-TribunDewata.Com

Perlindungan konsumen tidak boleh berhenti sebagai slogan yang terdengar manis di ruang seminar, sementara ketika konsumen berhadapan dengan persoalan transaksi, kontrak, pembiayaan, jasa keuangan, atau pelayanan usaha, mereka justru harus berjuang sendirian.

Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Bali menegaskan komitmennya untuk hadir memberikan edukasi, pengaduan dan pendampingan kepada masyarakat yang merasa dirugikan dalam hubungan dengan pelaku usaha.

Pembina DPD LPK-RI Bali, Dodi Dain, menegaskan bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar pekerjaan setelah sengketa terjadi. Menurutnya, edukasi hukum harus berjalan sebelum konsumen menandatangani kontrak, melakukan transaksi atau menyerahkan uangnya.

Ketua DPD LPK-RI Bali, Muhamad Risky, juga menegaskan bahwa lembaganya akan terus menjalankan fungsi perlindungan konsumen sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pesan tersebut sederhana tetapi keras: pelaku usaha wajib memahami bahwa keuntungan tidak menghapus kewajiban hukum.

Angka OJK Membuat Persoalan Ini Tidak Bisa Dianggap Remeh

Persoalan perlindungan konsumen bukan isu kecil.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, sepanjang 1 Januari–30 Juni 2026, terdapat 22.206 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Sebanyak 19.169 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 2.878 terkait investasi ilegal dan 159 terkait gadai ilegal. Pada periode yang sama, OJK juga mencatat pengaduan konsumen pada sektor jasa keuangan, antara lain 14.989 pengaduan perbankan, 20.140 fintech dan 9.151 perusahaan pembiayaan.

Angka tersebut bukan sekadar statistik.

Di balik satu nomor pengaduan terdapat manusia, keluarga, uang, kontrak, keputusan ekonomi, bahkan masa depan seseorang.

Karena itu, ketika konsumen mengeluhkan dugaan kerugian, respons yang dibutuhkan bukan sekadar “silakan baca syarat dan ketentuan”, melainkan mekanisme penyelesaian yang transparan, dapat diverifikasi dan sesuai hukum.

Bali: Ekonomi Bertumpu pada Konsumsi, Konsumen Harus Dilindungi

Data BPS Bali menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang 52,52 persen PDRB Bali pada 2025. Ekonomi Bali sepanjang tahun tersebut tumbuh 5,82 persen, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,47 persen.

Artinya, konsumen bukan aktor pinggiran dalam mesin ekonomi Bali.

Mereka justru merupakan salah satu bahan bakar utama perputaran ekonomi.

Rata-rata konsumsi per kapita penduduk Bali pada 2025 tercatat Rp1.964.618 per bulan, terdiri dari Rp827.210 untuk makanan dan Rp1.137.408 untuk nonmakanan. Namun terdapat perbedaan cukup besar antarwilayah; misalnya rata-rata konsumsi per kapita Badung mencapai Rp2.709.730 dan Denpasar Rp2.647.971, sedangkan Karangasem Rp1.080.257.

Di titik inilah perlindungan konsumen menjadi persoalan serius.

Ketika daya beli masyarakat menjadi bagian penting dari mesin ekonomi, konsumen tidak boleh diperlakukan hanya sebagai target pemasaran.

UU Perlindungan Konsumen Sudah Ada. Yang Diuji Adalah Pelaksanaannya

Indonesia telah memiliki UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang masih berstatus berlaku.

Bahkan pemerintah telah memiliki Strategi Nasional Perlindungan Konsumen melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2024 dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen melalui Permendag Nomor 17 Tahun 2024.

Maka persoalannya bukan lagi:

“Apakah Indonesia memiliki aturan perlindungan konsumen?”

Aturannya ada.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Seberapa efektif aturan itu melindungi konsumen ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki modal, kontrak baku, sumber daya hukum dan kekuatan informasi yang jauh lebih besar?

Inilah wilayah yang patut diawasi.

Analisis: Ketimpangan Informasi Adalah Titik Rawan

Dalam banyak transaksi modern, konsumen tidak berada pada posisi informasi yang sama dengan pelaku usaha.

Pelaku usaha mengetahui produk, mekanisme, risiko, klausul kontrak dan prosedur internal.

Sementara konsumen sering kali hanya mengetahui harga dan manfaat yang ditawarkan.

Ketika terjadi persoalan, ketimpangan tersebut dapat berubah menjadi ketimpangan posisi.

Karena itu, prinsip perlindungan konsumen seharusnya tidak hanya berbicara tentang penyelesaian sengketa, tetapi juga tentang:

• transparansi informasi;
• kejelasan kontrak;
• kewajaran klausul;
• mekanisme pengaduan;
• pembuktian transaksi;
• perlindungan data konsumen;
• kejelasan biaya dan risiko;
• serta pertanggungjawaban pelaku usaha.

Kontrak bukan alat untuk menghapus hukum.

Dan kalimat “konsumen sudah menyetujui syarat dan ketentuan” tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen.

LPK-RI DPD Bali Jangan Berhenti di Meja Pengaduan

Pernyataan Dodi Dain dan Muhamad Risky membawa konsekuensi profesional bagi LPK-RI DPD Bali sendiri.

Jika lembaga menyatakan diri sebagai garda perlindungan konsumen, maka publik berhak melihat kerja yang terukur.

Bukan hanya berapa banyak pengaduan yang diterima.

Tetapi juga:

Berapa pengaduan yang diverifikasi?
Berapa yang dimediasi?
Berapa yang selesai?
Berapa yang diteruskan kepada instansi berwenang?
Berapa yang menemukan pelanggaran?
Dan berapa konsumen yang akhirnya mendapatkan pemulihan?

Di sinilah kredibilitas lembaga diuji.

Sebab perlindungan konsumen yang tidak memiliki indikator kinerja berisiko berubah menjadi sekadar narasi kelembagaan.

Pesan Keras untuk Pelaku Usaha

Pelaku usaha tidak perlu takut terhadap konsumen.

Yang harus ditakuti adalah ketidakpatuhan terhadap hukum.

Pelaku usaha yang transparan, profesional dan taat aturan justru membutuhkan konsumen yang memahami hak dan kewajibannya.

Sebaliknya, konsumen juga tidak boleh menggunakan lembaga perlindungan konsumen sebagai alat tekanan tanpa dasar.

Sengketa harus dibangun di atas dokumen, bukti transaksi, kontrak, kronologi dan ketentuan hukum, bukan sekadar viralitas media sosial.

Catatan Redaksi

LPK-RI DPD Bali kini memiliki ruang strategis untuk membuktikan bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar jargon.

Sebab konsumen bukan dompet berjalan.

Pelaku usaha bukan pula pihak yang boleh diposisikan sebagai musuh.

Hubungan keduanya harus berdiri di atas tiga kaki:

hak, kewajiban dan kepastian hukum.

Jika salah satu patah, pasar kehilangan kepercayaan.

Dan ketika kepercayaan konsumen runtuh, yang rusak bukan hanya satu transaksi—tetapi ekosistem usaha.

Maka pertanyaannya bukan siapa yang paling kuat.

Pertanyaannya: siapa yang paling patuh terhadap hukum?

Itulah ukuran sebenarnya dari iklim usaha yang sehat.

 Tajam pada persoalan, terukur pada data, berimbang pada fakta.