Pengakuan Peserta yang Mengaku Dibayar Membuka Tabir Persoalan Representasi Mahasiswa. Siapa yang Mengundang, Siapa yang Membayar, dan Siapa yang Bertanggung Jawab?

JAKARTA – TribunDewata Com

Identitas mahasiswa kembali menjadi sorotan publik. Istilah satiris mahasewa mencuat setelah seorang peserta Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, 29 Oktober 2026, mengaku bukan mahasiswa dari perguruan tinggi yang almamaternya dikenakan dan menerima bayaran untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Peristiwa ini bukan sekadar persoalan seseorang mengenakan jas almamater yang bukan miliknya. Ada persoalan lebih mendasar yang harus dijawab: apakah identitas mahasiswa sedang digunakan untuk membangun kesan dukungan kolektif yang tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan?

Sorotan bermula ketika seorang peserta terlihat kesulitan menjelaskan identitas dan asal perguruan tinggi saat diwawancarai. Belakangan, melalui video klarifikasi yang dipublikasikan BEM Universitas Dian Nusantara (Undira), pria bernama Bayu Setiadi alias Dino mengakui dirinya bukan mahasiswa Undira.

Ia juga mengaku menghadiri kegiatan tersebut atas undangan sebuah komunitas dan menerima bayaran. Bahkan, jas almamater yang dikenakannya disebut diberikan oleh pihak lain tanpa penjelasan mengenai asal-usul atribut tersebut.

Pengakuan itu menjadi pintu masuk bagi pertanyaan yang lebih luas mengenai mekanisme perekrutan peserta, distribusi atribut kampus, dan pertanggungjawaban pihak yang mengoordinasikan kegiatan.

ALMAMATER BUKAN KOSTUM UNTUK MEMBANGUN LEGITIMASI

Jas almamater bukan sekadar pakaian seragam. Di dalamnya melekat identitas akademik, kehormatan institusi, serta perjalanan intelektual mahasiswa.

Ketika atribut perguruan tinggi dikenakan oleh orang yang tidak memiliki hubungan akademik dengan institusi tersebut, terlebih jika penampilannya menimbulkan kesan sebagai representasi mahasiswa kampus tertentu, persoalan etika publik patut dipertanyakan.

Perlu ditegaskan, menerima bayaran untuk bekerja atau membantu kegiatan bukanlah tindakan yang otomatis salah. Persoalan muncul ketika identitas seseorang tidak disampaikan secara jujur dan atribut institusi digunakan sehingga berpotensi menciptakan persepsi yang keliru.

Jangan sampai identitas mahasiswa berubah menjadi komoditas yang dapat disewa untuk membangun citra, memperbesar jumlah massa, atau menciptakan legitimasi sosial.

SIAPA YANG MENGORGANISASI DAN BERTANGGUNG JAWAB?

Deklarasi tersebut diselenggarakan Polda Metro Jaya dengan melibatkan mahasiswa dan tokoh masyarakat. Kegiatan itu turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Di sinilah transparansi penyelenggaraan menjadi penting.

Apakah seluruh peserta benar-benar mahasiswa aktif? Siapa yang melakukan perekrutan? Dari mana atribut almamater sejumlah perguruan tinggi diperoleh? Apakah penyelenggara melakukan verifikasi identitas peserta sebelum mereka ditampilkan sebagai bagian dari deklarasi mahasiswa?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap seluruh peserta maupun penyelenggara. Namun, pengakuan seorang peserta yang telah dipublikasikan secara terbuka membuat klarifikasi kelembagaan menjadi kebutuhan publik.

Apalagi, penggunaan simbol perguruan tinggi berpotensi menyeret nama institusi pendidikan ke dalam kegiatan yang belum tentu menjadi sikap resmi kampus.

JANGAN SAMPAI GERAKAN MAHASISWA MENJADI DEKORASI

Mahasiswa memiliki posisi historis dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Gerakan mahasiswa tidak dibangun hanya melalui jumlah orang di lapangan, melainkan melalui keberanian intelektual, kajian kritis, independensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Jika atribut mahasiswa dapat dipinjamkan kepada siapa saja untuk membentuk gambaran dukungan tertentu, maka batas antara partisipasi autentik dan representasi artifisial menjadi kabur.

Dampaknya tidak sederhana. Mahasiswa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dapat ikut menanggung stigma akibat praktik penggunaan identitas yang tidak transparan.

Demokrasi membutuhkan partisipasi, bukan sekadar keramaian. Dukungan publik seharusnya lahir dari kesadaran dan pilihan bebas, bukan dari penampilan yang membangun persepsi tanpa kejelasan identitas.

KAMPUS BERHAK MENJAGA KEHORMATAN INSTITUSI

Perguruan tinggi juga memiliki kepentingan untuk memastikan simbol dan identitas akademiknya tidak digunakan secara sembarangan.

Klarifikasi Undira melalui organisasi mahasiswanya menjadi salah satu langkah untuk menjelaskan persoalan tersebut. Sementara itu, sejumlah perguruan tinggi juga memberikan tanggapan mengenai keterlibatan mahasiswa maupun penggunaan atribut kampus dalam kegiatan deklarasi.

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, misalnya, menegaskan bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan tersebut tidak otomatis mewakili sikap resmi BEM maupun institusi.

Hal ini menunjukkan pentingnya membedakan kehadiran individu, mandat organisasi mahasiswa, dan representasi resmi perguruan tinggi.

DORONG TRANSPARANSI

Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak yang menyelenggarakan kegiatan dengan membawa nama mahasiswa.

Penyelenggara perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme perekrutan peserta, sumber atribut almamater, pihak yang memberikan imbalan, serta batas representasi mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

Polda Metro Jaya juga patut memberikan klarifikasi mengenai mekanisme verifikasi peserta dan penggunaan atribut perguruan tinggi dalam deklarasi yang diselenggarakannya.

Bukan untuk menghakimi seluruh peserta, melainkan memastikan bahwa ruang publik tidak dibangun melalui representasi yang menyesatkan.

Sebagaimana ditegaskan akademisi Universitas Dwijendra, Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum., dalam pandangannya mengenai fenomena mahasewa, identitas mahasiswa tidak boleh direduksi menjadi atribut pertunjukan.

Demokrasi tidak membutuhkan mahasiswa sewaan untuk menciptakan kesan dukungan. Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang merdeka berpikir, jujur dalam bersikap, dan berani mempertanggungjawabkan setiap pernyataannya.

Sebab, ketika almamater kehilangan makna dan identitas dapat diperdagangkan, yang dipertaruhkan bukan hanya kehormatan kampus, melainkan juga kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa dan kualitas demokrasi Indonesia.