Akademisi Soroti Paradoks Pembangunan Bali: Destinasi Kelas Dunia Tidak Boleh Membiarkan Mobilitas Rakyat Bergantung pada Ketidakpastian Distribusi Energi

DENPASAR Bali-TribunDewata.Com

Bali terus membawa ambisi besar untuk membangun pariwisata berkualitas. Namun, ambisi tersebut menghadapi ujian mendasar ketika masyarakat mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta ketidakpastian mobilitas yang turut mengancam kelancaran aktivitas ekonomi.

Paradoksnya jelas: Bali ingin menjual pengalaman wisata berkelas dunia, tetapi kebutuhan dasar yang menopang pergerakan masyarakat, pekerja, distribusi barang, dan transportasi wisata justru menjadi sumber keresahan.

Dalam perspektif tata kelola publik, persoalan ini bukan semata-mata tentang bensin yang sulit diperoleh. Persoalan yang lebih serius adalah kemampuan sistem pemerintahan dan distribusi energi dalam menjamin layanan dasar secara konsisten, transparan, dan terukur.

Akademisi Universitas Dwijendra, Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum., menempatkan persoalan kelangkaan BBM sebagai cermin kerentanan sistem yang menopang kehidupan ekonomi dan pariwisata Bali.

Menurut analisisnya, pariwisata berkualitas tidak cukup diukur melalui jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, nilai investasi, ataupun pendapatan sektor pariwisata. Kualitas juga ditentukan oleh keandalan transportasi, kepastian layanan, kenyamanan perjalanan, dan kemampuan destinasi menghadapi gangguan.

Pesan intelektualnya tegas: keindahan destinasi tidak dapat menggantikan buruknya pelayanan dasar.

Ketika Citra Pariwisata Berhadapan dengan Realitas Lapangan

Antrean BBM bukan sekadar persoalan waktu tunggu. Ketika pengemudi harus menghabiskan waktu di SPBU, waktu produktif berkurang. Ketika kendaraan operasional kesulitan memperoleh bahan bakar, jadwal perjalanan berpotensi terganggu. Ketika distribusi logistik tersendat, pelaku usaha kecil dapat menghadapi tekanan biaya.

Dampak tersebut perlu diukur melalui data lapangan, bukan hanya diasumsikan. Namun, risiko ekonominya nyata secara mekanisme: semakin lama gangguan berlangsung, semakin besar potensi biaya tambahan yang harus ditanggung masyarakat dan dunia usaha.

Di Bali, persoalan ini memiliki dimensi yang lebih luas. Transportasi wisata, angkutan barang, mobilitas pekerja, kegiatan pendidikan, dan pelayanan masyarakat saling bergantung pada kelancaran pasokan energi.

Karena itu, jika kelangkaan berlangsung di sejumlah wilayah, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat bersabar. Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai kondisi pasokan, kebutuhan harian, distribusi antardaerah, dan penyebab antrean di tingkat SPBU.

Rakyat tidak membutuhkan penjelasan yang sekadar menenangkan. Rakyat membutuhkan data yang dapat diperiksa dan solusi yang dapat dirasakan.

Stok Aman di Atas Kertas, Antrean Panjang di Lapangan?

Salah satu pertanyaan penting dalam tata kelola distribusi BBM adalah perbedaan antara ketersediaan stok secara agregat dan ketersediaan produk di titik pelayanan.

Pernyataan bahwa stok mencukupi, jika disampaikan oleh pihak berwenang, belum otomatis menjelaskan mengapa masyarakat di lokasi tertentu tetap mengalami kesulitan memperoleh BBM.

Keduanya merupakan indikator yang berbeda. Stok dapat tersedia di suatu titik distribusi, sementara kebutuhan di wilayah lain belum terpenuhi tepat waktu karena kendala transportasi, kapasitas penyaluran, pola permintaan, atau persoalan operasional lainnya.

Faktor-faktor tersebut merupakan kemungkinan yang harus diuji, bukan kesimpulan mengenai penyebab kelangkaan BBM di Bali.

Untuk menjawabnya, Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi pengawas perlu membuka data yang relevan, antara lain:

1. Volume pasokan BBM yang dialokasikan dan benar-benar disalurkan ke Bali.
2. Realisasi pengiriman ke terminal dan SPBU berdasarkan tanggal serta wilayah.
3. Jumlah SPBU yang mengalami kekosongan produk, jenis BBM, dan durasi gangguan.
4. Rata-rata waktu antrean serta pola permintaan masyarakat.
5. Dasar penerapan pembatasan pembelian, apabila memang diberlakukan, termasuk tujuan dan evaluasinya.

Data tersebut diperlukan agar persoalan tidak berhenti pada saling melempar tanggung jawab.

Apabila pasokan telah memadai tetapi pelayanan tetap terganggu, evaluasi harus diarahkan pada titik hambatan yang teridentifikasi. Sebaliknya, apabila pasokan memang tidak mencukupi, pemerintah dan penyedia energi harus menjelaskan penyebab, langkah pemulihan, serta perkiraan normalisasi berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.

Landasan Hukum: Ketersediaan Energi Bukan Sekadar Janji Pelayanan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu landasan penting dalam tata kelola sektor energi. Pasal 8 ayat (2), sebagaimana dirujuk dalam regulasi penyaluran BBM, menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Rujukan regulasi dapat diperiksa melalui basis data peraturan BPK mengenai UU Nomor 22 Tahun 2001.

Di bidang pariwisata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan juga menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan pariwisata. Regulasi tersebut telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 18 Tahun 2025, sehingga penerapan ketentuan hukumnya perlu mengacu pada naskah yang berlaku beserta perubahannya. Dokumen resmi tersedia di JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Kedua ranah kebijakan itu memperlihatkan hubungan mendasar: pembangunan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari keandalan infrastruktur dan layanan yang menopang kehidupan destinasi.

Meski demikian, kelangkaan atau antrean di SPBU tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu. Penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada data distribusi, kewenangan masing-masing lembaga, hasil pemeriksaan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Justru di sinilah transparansi menjadi penting. Pemerintah dan pihak terkait perlu menunjukkan bahwa kewajiban pelayanan publik dijalankan melalui mekanisme yang efektif, bukan hanya melalui pernyataan resmi.

Pemerintah Harus Menjawab, Bukan Sekadar Berkoordinasi

Dalam situasi yang mengganggu kehidupan masyarakat, koordinasi antarlembaga memang diperlukan. Namun, koordinasi bukanlah hasil akhir. Keberhasilannya harus terlihat dari membaiknya pelayanan.

Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, Pertamina, dan instansi pengawas perlu menjelaskan pembagian tanggung jawab secara terbuka. Masyarakat harus mengetahui siapa yang mengendalikan pasokan, siapa yang mengawasi distribusi, siapa yang menangani pengaduan, dan siapa yang bertanggung jawab mengevaluasi gangguan di lapangan.

Langkah pemulihan juga harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, seperti penurunan waktu antrean, berkurangnya jumlah SPBU yang mengalami kekosongan, kepastian jadwal pasokan, dan tersedianya kanal pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.

Tanpa indikator tersebut, penanganan krisis berisiko terjebak dalam rutinitas rapat dan pernyataan yang tidak menjawab persoalan warga.

Ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa banyak rapat koordinasi digelar, melainkan berapa banyak masalah masyarakat yang benar-benar diselesaikan.

Pariwisata Berkualitas Harus Dimulai dari Kualitas Tata Kelola

Gagasan pariwisata berkualitas seharusnya menempatkan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat, bukan sekadar pihak yang menanggung konsekuensi ketika sistem pendukung pariwisata terganggu.

Destinasi berkualitas memerlukan transportasi yang dapat diandalkan, distribusi logistik yang efisien, energi yang tersedia, layanan publik yang responsif, serta mekanisme penanganan krisis yang jelas.

Pemerintah juga perlu menyusun evaluasi ketahanan energi untuk sektor pariwisata, termasuk pemetaan kebutuhan berdasarkan wilayah, skenario gangguan pasokan, prioritas pelayanan, dan prosedur komunikasi publik ketika terjadi keadaan darurat.

Kebijakan tersebut bukan hanya untuk melindungi kenyamanan wisatawan. Lebih mendasar lagi, kebijakan itu melindungi pekerja, pengemudi, pedagang kecil, mahasiswa, keluarga, dan masyarakat yang setiap hari bergantung pada kelancaran transportasi.

Jangan sampai pembangunan pariwisata lebih cepat mempercantik citra daripada memperkuat sistem yang menopangnya.

Penutup: Bali Tidak Kekurangan Slogan, Bali Membutuhkan Pembuktian

Kelangkaan BBM menjadi ujian terhadap konsistensi pembangunan Bali. Ketika pemerintah berbicara tentang pariwisata berkualitas, masyarakat berhak bertanya apakah kualitas tersebut juga hadir dalam pelayanan dasar sehari-hari.

Keindahan alam dan kekayaan budaya Bali merupakan modal besar. Namun, modal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan distribusi, infrastruktur, dan akuntabilitas.

Jika gangguan BBM terus berulang tanpa evaluasi yang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem pelayanan publik dapat tergerus. Sebaliknya, keterbukaan data, penanganan yang cepat, serta pembenahan yang terukur dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan reputasi destinasi.

Bali tidak cukup hanya menjadi destinasi yang indah untuk dikunjungi. Bali harus menjadi wilayah yang mampu menjamin kehidupan masyarakatnya berjalan dengan layak.

Pariwisata berkualitas bukan sekadar tentang bagaimana Bali dipromosikan kepada dunia, melainkan bagaimana Bali membuktikan kualitas tata kelolanya ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan.

@Naskah ini merupakan pengembangan jurnalistik atas pandangan akademisi yang disampaikan dalam bahan tulisan. Sebelum diterbitkan sebagai laporan faktual, redaksi perlu mengonfirmasi kutipan langsung, meminta tanggapan Pertamina dan pemerintah terkait, serta melengkapi data pasokan, distribusi, dan kondisi SPBU terkini. Tidak ada angka kelangkaan atau pernyataan resmi yang ditambahkan tanpa verifikasi.