Distribusi melalui empat mobil pikap, SPBU Diponegoro–Sanggaran menjadi titik awal. Efektivitas pasokan dan pemerataan pelayanan kini menjadi ukuran keberhasilan.

DENPASAR, BALI – TribunDewata.Com

Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), PT Pertamina menyiapkan strategi distribusi Pertalite dalam kemasan dengan alokasi hingga 5.000 liter per hari. Langkah ini dirancang untuk mempercepat pelayanan sekaligus mengurai antrean konsumen di Denpasar.

Rencana tersebut mengemuka dalam koordinasi Tim Unit 2 di PT Pertamina Denpasar dan Depo Pertamina Sanggaran. Tim diterima Ferry Pasalini, selaku Region Manager Retail Sales Jatimbalinus, yang menjelaskan skema distribusi BBM kemasan untuk mendukung pelayanan di SPBU.

Namun, kebijakan ini tidak cukup dinilai dari jumlah liter yang disiapkan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kecepatan pelayanan, ketepatan sasaran, pemerataan pasokan, serta kemampuan Pertamina memastikan masyarakat memperoleh BBM tanpa antrean berkepanjangan.

5.000 liter per hari, berapa kendaraan bisa dilayani?

Berdasarkan keterangan dalam koordinasi tersebut, Pertamina merencanakan distribusi Pertalite dalam tiga ukuran kemasan, yakni 1 liter, 3 liter, dan 20 liter. Kemasan tersebut digunakan sebagai sarana penyaluran, bukan untuk dibawa pulang konsumen.

Dengan alokasi 5.000 liter per hari, kapasitas pelayanan secara teoritis dapat dihitung sebagai berikut:

• Jika seluruhnya diberikan dalam takaran 3 liter: sekitar 1.666 transaksi per hari, dengan sisa 2 liter.
• Jika seluruhnya diberikan dalam takaran 20 liter: setara 250 transaksi per hari.
• Jika seluruhnya diberikan dalam takaran 1 liter: setara 5.000 transaksi per hari.

Perhitungan tersebut merupakan simulasi kapasitas, bukan angka realisasi. Jumlah kendaraan yang benar-benar terlayani akan bergantung pada komposisi kemasan, jumlah SPBU penerima, jam operasional, serta ketersediaan stok harian.

Pertamina menyatakan sepeda motor diprioritaskan dengan batas pembelian maksimal 3 liter per kendaraan, sedangkan mobil maksimal 20 liter. Dengan kebijakan ini, pelayanan diarahkan agar kebutuhan kendaraan roda dua tetap menjadi prioritas di tengah tekanan pasokan.

SPBU Diponegoro–Sanggaran menjadi titik awal

SPBU 54.801.48 di Jalan Diponegoro–Sanggaran disebut menjadi SPBU pertama yang menerima pasokan BBM kemasan sebanyak 200 kemasan.

Apabila stok awal tersebut habis, pengisian ulang direncanakan dilakukan melalui Depo Pertamina Sanggaran. Distribusi selanjutnya akan mempertimbangkan kondisi SPBU lain, terutama lokasi yang berdekatan dengan depo dan kebutuhan pasokan yang dinilai lebih mendesak.

Untuk mendukung skema ini, Pertamina menyiapkan empat mobil pikap pengangkut BBM kemasan dengan kapasitas angkut maksimal 500 kemasan per kendaraan. Berdasarkan keterangan yang diterima, kendaraan tersebut akan membawa BBM ke SPBU dan melayani konsumen mengikuti antrean yang ada.

Meski demikian, kapasitas 500 kemasan tidak otomatis berarti 500 liter. Volume angkut harus dihitung berdasarkan jumlah setiap ukuran kemasan yang dibawa. Kepastian kapasitas dalam liter perlu dijelaskan agar publik dapat menilai kemampuan distribusi secara terukur.

Mekanisme pelayanan dan pembatasan pembelian

Dalam skema yang dijelaskan, kendaraan konsumen diarahkan ke stan BBM kemasan. Operator kemudian membuka kemasan dan menuangkan Pertalite langsung ke tangki kendaraan. Botol atau wadah kemasan tidak diberikan kepada konsumen.

Pembelian BBM kemasan juga disebut dapat dilakukan tanpa menggunakan barcode. Ketentuan teknis ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh Pertamina, termasuk dasar kebijakan, pencatatan transaksi, dan mekanisme pengawasan agar pelayanan tetap tertib serta tidak membuka celah penyalahgunaan.

Delapan SPBU yang disebut dalam rencana pemantauan atau kemungkinan pengembangan distribusi adalah:

1. SPBU 54.801.52 – Padma.
2. SPBU 54.801.57 – Nangka Utara.
3. SPBU 54.801.11 – Kesiman.
4. SPBU 54.801.23 – Trenggana.
5. SPBU 51.801.30 – Hayam Wuruk.
6. SPBU 54.801.12 – Antasura.
7. SPBU 54.801.15 – Renon.
8. SPBU 54.801.21 – Imam Bonjol.

Daftar tersebut belum dapat dimaknai sebagai kepastian bahwa seluruh SPBU sudah menerima atau akan menerima pasokan. Penetapan lokasi dan jadwal distribusi tetap perlu dikonfirmasi kepada Pertamina.

Kajian distribusi: solusi darurat, bukan jawaban tunggal

Dari perspektif tata kelola distribusi, penyaluran Pertalite melalui kemasan dapat menjadi langkah operasional untuk mempercepat pelayanan apabila dilaksanakan dengan prosedur keselamatan yang memadai dan pengawasan yang ketat.

Akan tetapi, skema ini tidak dengan sendirinya menambah pasokan BBM secara keseluruhan. Jika alokasi 5.000 liter diambil dari stok yang sama di Depo Sanggaran, kebijakan tersebut pada dasarnya mengubah cara penyaluran dan titik pelayanan. Dampaknya terhadap ketersediaan BBM bagi seluruh konsumen harus dinilai berdasarkan neraca stok, pasokan masuk, dan total penyaluran harian.

Pertanyaan penting yang harus dijawab ialah apakah 5.000 liter tersebut merupakan alokasi tambahan atau pengalihan dari distribusi reguler SPBU. Publik juga perlu mengetahui berapa total kebutuhan harian, stok tersedia, volume pasokan masuk, serta jumlah SPBU yang akan dilayani.

Tanpa data tersebut, angka 5.000 liter per hari belum cukup untuk menyimpulkan bahwa krisis pasokan telah teratasi.

Landasan hukum dan aspek keselamatan

Kebijakan distribusi BBM harus ditempatkan dalam kerangka peraturan yang berlaku, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait, sebagai landasan umum kegiatan usaha dan pengawasan sektor migas.
• Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, beserta perubahan yang berlaku, mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang relevan dengan hak konsumen atas pelayanan yang aman, informasi yang benar, dan perlakuan yang adil.

Penerapan aturan pada metode penyaluran kemasan, penggunaan wadah, pengangkutan dengan pikap, serta pengecualian barcode harus dipastikan sesuai ketentuan teknis dan perizinan yang berlaku. Landasan umum tersebut tidak otomatis menjadi persetujuan hukum atas setiap metode distribusi.

Dari sisi keselamatan, Pertamina perlu memastikan wadah yang digunakan memenuhi standar yang sesuai untuk BBM, pengangkutan dilakukan secara aman, dan proses pemindahan bahan bakar dilaksanakan dengan prosedur pencegahan kebakaran serta pengendalian tumpahan. Kepatuhan terhadap ketentuan teknis harus menjadi syarat pelaksanaan, bukan sekadar pelengkap.

Transparansi menjadi penentu kepercayaan publik

Di tengah keresahan masyarakat akibat kesulitan memperoleh BBM, strategi distribusi baru harus disertai informasi yang mudah diakses: SPBU penerima, jam pelayanan, stok tersedia, batas pembelian, serta perkembangan penyaluran setiap hari.

Pertamina juga perlu memublikasikan evaluasi pelaksanaan, termasuk jumlah transaksi, volume BBM yang tersalurkan, waktu tunggu konsumen, dan kendala distribusi. Data itu diperlukan untuk membedakan antara kebijakan yang efektif mengurai antrean dan kebijakan yang sekadar memindahkan antrean ke titik pelayanan lain.

Kesimpulannya, alokasi 5.000 liter Pertalite kemasan per hari merupakan langkah yang patut diuji secara terbuka. Keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya kemasan yang diangkut, melainkan dari berkurangnya waktu tunggu, meratanya akses masyarakat, terjaganya keselamatan, dan membaiknya kepastian pasokan.

Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar skema darurat. Masyarakat membutuhkan distribusi yang transparan, terukur, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tim Jurnalis – TribunDewata.Com