TribunDewata.com, Denpasar - Sengketa tanah suci Pura Dalam Balangan memasuki babak baru. Setelah Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menolak praperadilan I Made Daging dan menyatakan penetapan tersangka oleh penyidik Polda Bali sah, kini I Made Daging dilaporkan balik menjadi sorotan setelah melaporkan Pengempon Pura Dalam Balangan atas dugaan pemalsuan surat.

Berdasarkan keterangan tertulis tim hukum Pengempon Pura, laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/878/X/2026/SPKT/POLDA Bali tertanggal 14 Oktober 2026. Dokumen yang dipersoalkan ialah Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Jimbaran tertanggal 27 Februari 1985.

Tim hukum Pengempon Pura menyatakan siap menghadapi laporan tersebut dan tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan. Mereka menilai laporan baru itu tidak serta-merta memengaruhi laporan sebelumnya terhadap I Made Daging, yakni LP/B/14/I/2026/SPKT/POLDA BALI, karena kedua perkara memiliki objek dokumen dan peristiwa hukum berbeda.

Dalam laporan terdahulu, pihak Pengempon Pura mempersoalkan dokumen Laporan Akhir Penanganan Kasus Nomor MP.01.03/3200-51.03/IX/2020 tertanggal 8 September 2020. Tim hukum menduga dokumen tersebut memuat 11 poin keterangan yang tidak benar. Dugaan ini masih memerlukan pembuktian oleh penyidik.

Sementara itu, laporan terbaru terhadap Pengempon Pura menyangkut surat keterangan desa tahun 1985 yang diklaim telah digunakan dalam rangkaian sengketa pertanahan sejak lama.

Tim hukum menyatakan dokumen tersebut pernah diajukan dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar dan digunakan dalam penanganan konflik pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung serta Kanwil BPN Provinsi Bali. Mereka merujuk Putusan Nomor 11/G/2001/PTUN.DPS dan Surat Nomor 836/13-51.03/II/2013 sebagai bagian dari riwayat perkara.

Inti sengketa menyangkut batas barat SHM Nomor 725/Jimbaran atas nama Hari Boedi Hartono. Pihak Pengempon Pura berpendapat batas tersebut merupakan tebing atau tanah yang mereka klaim sebagai tanah duwe Pura Balangan, bukan pantai. Persoalan itu membutuhkan pemeriksaan dokumen, data fisik, data yuridis, serta riwayat administrasi pertanahan secara menyeluruh.

Tim hukum juga mempertanyakan dasar laporan terbaru, termasuk keaslian dokumen pembanding dan kedudukan hukum pelapor. Namun, penilaian mengenai unsur pidana dan kelanjutan penanganan laporan sepenuhnya harus didasarkan pada alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka I Made Daging sah bukan berarti kesalahan pidana dalam perkara pokok telah terbukti. Demikian pula, laporan terhadap Pengempon Pura harus diuji secara objektif tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Redaksi/*