Komentar
SINGARAJA Bali— Tribun Dewata.COM
Aliansi Buleleng Jaya (ABJ) mempertanyakan dasar hukum gugatan Pemerintah Kabupaten Buleleng di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, yang dinilai berkaitan dengan perkara yang disebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak Desember 2025.
Nyoman Tirtawan meminta majelis hakim mencermati kesamaan para pihak, objek sengketa, serta dasar gugatan. ABJ juga menyoroti kemungkinan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) apabila ditemukan hambatan hukum.
“Tidak ada lagi peradilan yang diulang-ulang. Akhir dari pengadilan adalah putusan MA,” tegas Ketut Yasa.
ABJ turut mendesak pencopotan Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG, serta pejabat Kantor Pertanahan Buleleng dan Kanwil ATR/BPN Bali. Tuntutan tersebut masih berupa desakan pihak ABJ dan memerlukan pemeriksaan berdasarkan bukti serta prosedur hukum.
Ujian Kepastian Hukum
Penentuan apakah gugatan baru bertentangan dengan putusan MA harus didasarkan pada salinan putusan, dokumen gugatan, dan ketentuan hukum acara. Hingga bahan pemberitaan ini disusun, tanggapan Pemkab Buleleng, ATR/BPN, dan PN Singaraja belum tercantum.
Publik menunggu kejelasan: apakah gugatan tersebut memiliki dasar hukum berbeda atau menghadapi hambatan hukum karena perkara terdahulu?
Putusan Harus Dihormati, Kepastian Hukum Harus Diuji dengan Fakta.