Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 Bukan Sekadar Soal Ijazah, tetapi Ujian Batas Kewenangan MK dan Integritas Proses Pencalonan

JAKARTA, 5 OKTOBER 2026 – Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memasuki fase paling menentukan di Mahkamah Konstitusi.

Setelah rangkaian pemeriksaan dan pembuktian, perkara yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya kini bergerak menuju Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Di meja sembilan hakim konstitusi, persoalannya tidak lagi sekadar apakah dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat atau tidak.

Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah: sejauh mana MK dapat mengoreksi persoalan syarat pencalonan yang dipersoalkan setelah hasil Pemilu 2024 ditetapkan dan pasangan Presiden-Wakil Presiden telah dilantik?

MK sendiri mencatat bahwa permohonan tersebut diajukan jauh setelah tenggang waktu PHPU yang pada prinsipnya hanya tiga hari setelah penetapan hasil pemilu. Para pemohon secara sadar meminta agar batas formal tersebut dikesampingkan demi menguji apa yang mereka sebut sebagai keadilan substantif.

Bukan Sekadar Ijazah: Ada Empat Lapisan Persoalan

Perkara ini menjadi sensitif karena para pemohon tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya dokumen pendidikan.

Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan, status dokumen pendidikan luar negeri, mekanisme verifikasi KPU, hingga konsekuensi hukum apabila ternyata syarat tersebut tidak terpenuhi ketika Gibran ditetapkan sebagai calon wakil presiden.

Pasal 169 huruf r UU Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Norma tersebut bersifat bagian dari persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi calon. MK sebelumnya juga telah menegaskan bahwa syarat pendidikan tersebut merupakan bagian dari persyaratan kumulatif pencalonan.

Namun, persoalan yang kini berada di hadapan MK berbeda dengan pengujian norma abstrak.

Yang diuji bukan semata-mata bunyi pasalnya, tetapi penerapan persyaratan tersebut terhadap pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 serta konsekuensi hukumnya setelah proses pemilu selesai.

Di sinilah perkara tersebut menjadi jauh lebih rumit.

UTS Insearch dan Surat Penyetaraan: Dokumen Mana yang Menjadi Titik Kunci?

Para pemohon mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan pendidikan di luar negeri, termasuk dokumen UTS Insearch di Sydney.

Dalam konstruksi argumentasi pemohon, dokumen tersebut dipersoalkan karena dinilai bukan ijazah gelar akademik, melainkan dokumen yang berkaitan dengan program persiapan akademik.

Tetapi secara jurnalistik, satu hal harus ditegaskan:

persoalan mengenai karakter dokumen tersebut belum boleh ditulis sebagai vonis bahwa Gibran pasti tidak memenuhi syarat pendidikan.

Sebab, keberadaan dokumen pendidikan lain serta surat penyetaraan menjadi bagian penting dalam konstruksi pembelaan dan penilaian hukum perkara.

Artinya, pertarungan hukum bukan semata-mata soal apakah satu dokumen bernama “ijazah”, “certificate”, atau “transcript”.

Pertanyaan hukumnya lebih fundamental:

Apakah keseluruhan dokumen yang diajukan mampu membuktikan bahwa syarat pendidikan sebagaimana ditentukan UU Pemilu telah terpenuhi secara sah pada saat pencalonan?

KPU dan Problem Verifikasi

Lapisan berikutnya adalah mekanisme verifikasi.

Para pemohon mempersoalkan sejauh mana KPU melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen pendidikan calon.

Isu tersebut bukan muncul dari ruang kosong. Pada perkara sebelumnya, MK juga pernah mencatat adanya persoalan hukum mengenai apakah autentikasi atau klarifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan calon pejabat publik bersifat wajib atau hanya dilakukan apabila diperlukan.

Bahkan pada 2026, MK dalam perkara berbeda menegaskan bahwa kesalahan dalam merujuk norma atau objek pengujian dapat menyebabkan suatu permohonan menjadi kabur.

Karena itu, dalam perkara Gibran, hakim bukan hanya berhadapan dengan pertanyaan “apakah dokumen itu ada?”

Hakim harus menjawab pertanyaan yang lebih tajam:

Apakah prosedur yang digunakan untuk menyatakan seorang calon memenuhi syarat telah memenuhi standar hukum yang seharusnya?

Di titik inilah integritas administrasi pemilu diuji.

Tiga Pintu yang Harus Dilewati MK

Secara hukum, perkara ini setidaknya mempunyai tiga pintu.

Pertama, Pintu Kewenangan

Apakah MK berwenang memeriksa persoalan syarat pencalonan yang dipersoalkan setelah pemilu selesai, hasil ditetapkan, dan pasangan calon telah dilantik?

Inilah benturan pertama antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif.

Jika MK menempatkan tenggang waktu PHPU sebagai batas absolut, perkara dapat berhenti sebelum substansi pendidikan diperiksa lebih jauh.

Tetapi jika MK membuka ruang pemeriksaan substansial, konsekuensinya juga besar: akan muncul pertanyaan mengenai batas waktu dan batas kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Kedua, Pintu Pembuktian

Jika MK menyatakan berwenang, pertanyaan berikutnya adalah apakah dalil para pemohon benar-benar terbukti.

Di sini seluruh dokumen, keterangan saksi, ahli, keterangan KPU, Bawaslu dan pihak terkait akan diuji berdasarkan standar pembuktian hukum.

Dalil bukan fakta. Kesaksian bukan otomatis kebenaran final. Dan dokumen bukan otomatis membuktikan seluruh konstruksi hukum tanpa penilaian hakim.

Ketiga, Pintu Konsekuensi

Jika ditemukan persoalan dalam pemenuhan syarat pencalonan, pertanyaan paling berat justru muncul setelahnya:

Apa akibat hukumnya terhadap seorang wakil presiden yang sudah dilantik?

Inilah titik yang membuat perkara ini memiliki dimensi konstitusional jauh lebih besar dibanding sengketa administrasi biasa.

Tiga Skenario—Tetapi Jangan Mendahului Hakim

Secara analitik, setidaknya terdapat beberapa kemungkinan arah putusan.

Pertama, permohonan tidak dapat diterima.

Argumentasinya dapat bertumpu pada persoalan kewenangan, tenggang waktu, kedudukan hukum, atau karakter objek sengketa.

Skenario ini akan menempatkan kepastian prosedural sebagai pagar utama hukum acara pemilu.

Kedua, permohonan ditolak.

Artinya, MK menerima bahwa perkara dapat diperiksa tetapi setelah menilai seluruh bukti dan argumentasi, dalil pemohon tidak cukup membuktikan adanya keadaan hukum yang dapat mengubah hasil atau status pencalonan sebagaimana dimohonkan.

Ketiga, permohonan dikabulkan seluruh atau sebagian.

Namun, di sinilah analisis harus berhati-hati.

Gagasan bahwa MK akan mengeluarkan “putusan deklaratur” sebagai dasar bagi DPR untuk memulai impeachment merupakan sebuah proyeksi atau konstruksi argumentatif, bukan sesuatu yang dapat dipastikan akan ditempuh Mahkamah.

Apalagi mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai desain konstitusional tersendiri dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Karena itu, tidak tepat jika sejak awal publik diarahkan pada kesimpulan bahwa putusan MK otomatis berarti pemakzulan.

Itu dua mekanisme konstitusional yang harus dibedakan secara ketat.

Ironi Besarnya: Perkara Ini Datang Setelah Kekuasaan Berjalan

Di sinilah paradoks perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Sengketa mengenai syarat pencalonan baru diajukan setelah pemilu selesai dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah dilantik.

MK sendiri mencatat bahwa para pemohon menyadari keterlambatan tersebut dan meminta agar persoalan diuji berdasarkan keadilan substantif.

Secara hukum, keadaan tersebut menciptakan benturan klasik:

kepastian hukum versus keadilan substantif.

Jika semua sengketa harus selesai sebelum pelantikan, maka ada argumen kuat mengenai finalitas tahapan pemilu.

Namun apabila ternyata terdapat persoalan fundamental yang baru dapat diketahui setelah proses pemilu berlangsung, pertanyaan konstitusional berikutnya adalah:

Apakah finalitas prosedural boleh mengalahkan kebenaran substantif?

Tidak ada jawaban sederhana.

MK Sedang Menguji Dirinya Sendiri

Perkara ini pada akhirnya bukan hanya ujian terhadap dokumen pendidikan Gibran.

Ini juga ujian terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri.

Apakah MK akan berdiri sebagai penjaga ketat hukum acara pemilu?

Ataukah MK akan memperluas ruang pemeriksaan demi memastikan bahwa syarat konstitusional dan legal seorang calon benar-benar terpenuhi?

Pilihan apa pun mempunyai konsekuensi.

Jika perkara dihentikan karena persoalan prosedural, kritik mengenai keadilan substantif hampir pasti muncul.

Sebaliknya, apabila substansi dibuka dan kemudian putusan menyentuh status seorang pejabat yang telah dilantik, MK harus menghadapi pertanyaan mengenai batas kewenangan, stabilitas pemerintahan, finalitas hasil pemilu, serta hubungan antar-lembaga negara.

Karena itu, RPH bukan sekadar forum merumuskan kalimat amar putusan. RPH adalah ruang ketika hakim harus menimbang benturan antara hukum acara, pembuktian, kepastian hukum dan prinsip konstitusional.

Publik Menunggu Satu Hal: Bukan Sensasi, Melainkan Dasar Hukum

Perkara ini telah menarik perhatian publik karena menyentuh figur Wakil Presiden dan sekaligus menyentuh kredibilitas proses Pemilu 2024.

Namun publik tidak membutuhkan vonis melalui media.

Publik membutuhkan putusan yang dapat dibaca, diuji, dan diperdebatkan secara terbuka berdasarkan argumentasi hukum.

Apakah dokumen pendidikan memenuhi syarat?

Apakah proses verifikasi KPU sudah memadai?

Apakah MK memiliki kewenangan memeriksa perkara yang diajukan setelah pelantikan?

Dan jika ditemukan pelanggaran, apa konsekuensi konstitusionalnya?

Empat pertanyaan itu jauh lebih penting daripada perang opini di media sosial.

Sebab dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara.

Kebenaran hukum harus berdiri di atas bukti, norma dan pertimbangan hakim.

Dan ketika palu MK akhirnya diketukkan, sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang menang atau kalah.

Sejarah akan mencatat bagaimana Mahkamah Konstitusi menjawab pertanyaan paling sensitif: ketika kepastian prosedural berhadapan dengan dugaan cacat substantif, di mana sebenarnya konstitusi berdiri?