Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Diuji oleh Transparansi, Independensi, dan Akuntabilitas

JAKARTA — TribunDewata.Com

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya membuka babak baru dalam tata kelola komunikasi lembaga peradilan. Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi memperkuat keterbukaan informasi, profesionalisme publikasi, dan literasi hukum. Di sisi lain, efektivitasnya harus diuji melalui satu pertanyaan mendasar: apakah pengelolaan komunikasi publik benar-benar memperkuat transparansi peradilan, atau justru berisiko menjadikan komunikasi kelembagaan terlalu terpusat?

Dalam keterangan Humas MA bertanggal 12 Oktober 2026, Pelaksana Tugas Sekretaris MA, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., disebut menerbitkan pedoman untuk menyelaraskan pengelolaan media massa dan media sosial di lingkungan peradilan.

Kebijakan tersebut mengatur struktur pengelola, standar pemberitaan, publikasi informasi hukum, moderasi komentar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta pemantauan dan evaluasi komunikasi publik.

Namun, regulasi komunikasi lembaga peradilan tidak cukup dinilai dari kerapian administrasi publikasi. Ukuran terpentingnya adalah seberapa jauh masyarakat memperoleh informasi yang benar, akses yang setara, dan ruang untuk menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.

Bukan Sekadar Mengatur Konten, tetapi Menjaga Kepercayaan Publik

MA merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Karena itu, komunikasi publiknya memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan komunikasi korporasi atau promosi komersial.

Informasi mengenai putusan, prosedur layanan, biaya perkara, jadwal persidangan, dan inovasi pelayanan harus disampaikan secara akurat, mudah dipahami, serta dapat diakses masyarakat.

Pedoman yang menetapkan struktur tim pengelola dan penyuntingan berjenjang dapat membantu mengurangi kesalahan informasi. Standar jurnalistik berupa unsur 5W+1H juga merupakan fondasi penting agar berita tidak berhenti pada seremoni, pernyataan pejabat, atau dokumentasi kegiatan.

Akan tetapi, ada batas yang tidak boleh kabur: mengelola informasi bukan berarti mengendalikan seluruh persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Pemberitaan yang kritis, hasil investigasi jurnalistik, pendapat akademisi, dan keluhan pencari keadilan merupakan bagian dari ekosistem informasi publik. Kritik tidak otomatis menjadi serangan terhadap kehormatan lembaga.

Marwah peradilan justru akan lebih kokoh apabila lembaga mampu menjawab kritik dengan data, penjelasan hukum, dan tindakan korektif yang terukur.

Standar Dua Referensi Ilmiah: Baik, tetapi Bukan Jaminan Kebenaran

Pedoman yang mewajibkan artikel hukum didukung sedikitnya dua buku, jurnal ilmiah, atau publikasi akademik yang relevan menunjukkan upaya meningkatkan kualitas literasi hukum.

Namun, jumlah referensi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran mutu tulisan. Dua sumber yang tidak kredibel tidak otomatis lebih baik daripada satu dokumen putusan resmi yang relevan untuk menjelaskan fakta perkara tertentu.

Kualitas artikel hukum harus dinilai berdasarkan otoritas sumber, relevansi, kemutakhiran, ketepatan interpretasi, serta kesesuaian argumentasi dengan peraturan perundang-undangan dan fakta perkara.

Untuk berita, sumber primer seperti putusan pengadilan, dokumen resmi, keterangan para pihak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan tetap penting. Untuk analisis hukum, referensi akademik harus benar-benar mendukung argumentasi, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

Dengan demikian, standar dua referensi semestinya menjadi instrumen peningkatan mutu, bukan formalitas penyuntingan.

Larangan Mematikan Kolom Komentar: Ujian Nyata Keterbukaan

Salah satu ketentuan yang patut mendapat perhatian adalah larangan bagi pengelola media sosial MA dan badan peradilan di bawahnya untuk mematikan kolom komentar, dengan pengecualian terhadap komentar yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, pelecehan, serangan berbasis SARA, atau data pribadi.

Prinsip ini penting karena komunikasi publik bukan hanya penyampaian informasi satu arah. Masyarakat juga perlu menyampaikan pengalaman, pertanyaan, kritik, dan keluhan atas pelayanan pengadilan.

Namun, penerapannya membutuhkan mekanisme moderasi yang jelas. Kritik yang keras tetapi relevan tidak semestinya disamakan dengan penghinaan atau ancaman. Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pelayanan juga tidak dengan sendirinya merupakan ujaran kebencian.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: siapa yang menentukan sebuah komentar melanggar ketentuan, berdasarkan indikator apa, dan bagaimana masyarakat dapat meminta peninjauan apabila komentarnya dihapus?

Tanpa prosedur yang transparan, keterbukaan kolom komentar hanya akan menjadi keterbukaan formal. Kolom tersedia, tetapi substansi kritik berpotensi kehilangan ruang.

AI di Lingkungan Peradilan: Akurasi Harus Mengalahkan Kecepatan

Pengaturan penggunaan AI merupakan bagian penting dari pedoman ini. Teknologi tersebut dapat membantu penyuntingan, pengolahan materi visual, dan efisiensi produksi konten. Namun, penggunaan AI juga membawa risiko kesalahan fakta, manipulasi visual, pelanggaran privasi, dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Ketentuan yang melarang perubahan identitas, bentuk, konteks, atau makna foto pimpinan, hakim agung, dan aparatur peradilan merupakan langkah pengamanan yang relevan. Demikian pula kewajiban memberi keterangan apabila materi visual sepenuhnya dihasilkan AI generatif.

Meski demikian, pengawasan tidak boleh berhenti pada gambar. Teks, kutipan, ringkasan putusan, dan penjelasan hukum yang dihasilkan AI juga perlu diperiksa manusia sebelum dipublikasikan.

AI dapat menghasilkan kalimat yang tampak meyakinkan tetapi keliru mengutip pasal, mencampuradukkan perkara, atau menyajikan informasi yang tidak pernah dinyatakan dalam putusan.

Karena itu, prinsipnya harus tegas: AI adalah alat bantu, bukan sumber otoritas hukum dan bukan pengganti tanggung jawab redaksi.

Media Internal MA dan Pers Independen Tidak Boleh Dicampuradukkan

Keberadaan media kelembagaan seperti situs resmi MA, MARINews, Dandapala, SuaraBSDK, dan publikasi internal lainnya dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi resmi.

Namun, secara konseptual, media milik lembaga peradilan berbeda dari pers independen. Media kelembagaan menyampaikan informasi dan perspektif resmi institusi, sedangkan pers independen menjalankan fungsi mencari, menguji, dan menyampaikan informasi kepada publik, termasuk ketika temuan jurnalistik mengandung kritik terhadap institusi negara.

Pembedaan ini penting agar publik dapat mengenali apakah sebuah konten merupakan pengumuman resmi, penjelasan institusional, opini, atau hasil kerja jurnalistik independen.

Pers independen tidak seharusnya diposisikan sebagai bagian dari struktur komunikasi MA hanya karena memberitakan kegiatan pengadilan. Sebaliknya, media kelembagaan juga harus menjaga akurasi dan tidak menggunakan kewenangan institusional untuk menyesatkan publik.

Keterbukaan informasi tidak boleh berubah menjadi monopoli narasi.