Sapu Bersih atau Reset Organisasi? Telegram Kapolri Mengubah Peta Komando Polri
JAKARTA — WartaGlobal.Id
“Belum sempat kursi panas, Telegram sudah berbunyi.”
Kalimat itu mungkin terdengar satir. Tetapi faktanya, sehari setelah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri, peta kepemimpinan kewilayahan Polri langsung berubah besar.
Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Sehari kemudian, 2 Oktober 2026, terbit Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 yang memuat mutasi dan rotasi personel Polri. Total terdapat 88 Pati dan Pamen yang dimutasi, termasuk 19 jabatan Kapolda.
Angkanya bukan kecil.
19 Kapolda.
Artinya, hampir seperlima dari 36 Polda yang ada di Indonesia mengalami perubahan pada posisi kepala kepolisian daerah dalam satu gelombang mutasi.
Polri sendiri menyatakan mutasi dan rotasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi, kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran pelaksanaan tugas.
Secara administratif, itu adalah penjelasan resmi.
Tetapi secara jurnalistik, publik berhak mengajukan pertanyaan lanjutan:
Apa parameter kebutuhan organisasi tersebut?
Apa indikator penyegarannya?
Apakah ada evaluasi kinerja masing-masing Kapolda?
Dan yang paling penting:
Apakah perubahan sebesar ini akan menghasilkan perubahan nyata di lapangan?
19 PETA KOMANDO BERUBAH
Pergantian tidak hanya menyentuh wilayah biasa.
Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Bali, DIY, Maluku, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat masuk dalam gelombang perubahan tersebut.
Untuk Polda Metro Jaya, Irjen Pol. Dadang Hartanto ditugaskan menggantikan pejabat sebelumnya.
Jawa Barat dipimpin Irjen Pol. Hengki.
Jawa Tengah diisi Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan.
Jawa Timur dipimpin Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono.
Sementara Polda Bali mendapatkan Kapolda baru, Brigjen Pol. Pasma Royce.
Dengan demikian, perubahan ini bukan sekadar pergantian beberapa kursi.
Ini adalah reset besar struktur komando kewilayahan Polri.
EMPAT KAPOLDA BARU, BELUM LAMA MENJABAT SUDAH BERGESER
Yang menarik perhatian adalah sejumlah pejabat yang relatif baru menduduki kursi Kapolda.
Irjen Pol. Pipit Rismanto, misalnya, baru menjalani serah terima sebagai Kapolda Jawa Barat pada 4 Juli 2026. Hanya sekitar tiga bulan kemudian, ia kembali bergeser menjadi Pati Bareskrim Polri dengan penugasan pada Kementerian Hukum.
Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy juga baru menduduki jabatan Kapolda Sumatera Barat setelah sertijab 4 Juli 2026. Kini ia menjadi Pati Baintelkam Polri dengan penugasan pada Badan Reformasi Agraria Nasional.
Kemudian Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro yang dilantik sebagai Kapolda Sulawesi Selatan pada 29 Oktober 2025, kini dialihkan menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Sedangkan Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta, yang memimpin Polda Sulawesi Barat, kini mendapat penugasan khusus di Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Secara birokrasi, mereka tidak kehilangan pangkat.
Tetapi secara komando kewilayahan, tongkat Kapolda berpindah tangan.
Bahasa sederhananya:
Jenderalnya tetap. Kursinya yang berubah.
JANGAN TERJEBAK NARASI: MUTASI BUKAN VONIS
Di tengah rotasi besar ini, muncul berbagai spekulasi di ruang publik mengenai kemungkinan kaitan pergantian dengan persoalan kinerja, dugaan pembiaran, hingga isu keterlibatan atau pembekingan usaha ilegal.
Di sinilah media harus mengerem.
Dugaan bukan fakta.
Tidak boleh karena seseorang dimutasi kemudian otomatis disimpulkan melakukan pelanggaran.
Begitu pula tidak boleh karena seorang pejabat dicopot dari posisi Kapolda, lalu publik langsung menganggap ada kegagalan atau pelanggaran hukum.
Sampai ada bukti, pemeriksaan, atau pernyataan resmi yang dapat diverifikasi, tuduhan tersebut tetap berada pada wilayah dugaan.
Namun, pertanyaan publik tetap sah.
Jika memang ada persoalan serius di suatu wilayah, apakah mutasi cukup?
Tidak.
Jika terdapat dugaan korupsi, periksa.
Jika ada dugaan pembekingan aktivitas ilegal, bongkar.
Jika ada permainan proyek, telusuri.
Jika ada penyalahgunaan kewenangan, proses secara hukum.
Sebab memindahkan pejabat tidak otomatis menyelesaikan masalah.
TELEGRAM BOLEH BERGANTI, MASALAH JANGAN IKUT DIPINDAHKAN
Inilah ujian sesungguhnya bagi Kapolri Suyudi.
Mutasi adalah instrumen manajemen organisasi.
Tetapi reformasi kepolisian bukan sekadar memindahkan manusia dari kursi A ke kursi B.
Ukuran keberhasilan seharusnya terlihat dari hasil:
Apakah kejahatan terorganisasi diberantas?
Apakah korupsi ditindak tanpa pandang bulu?
Apakah praktik backing terhadap aktivitas ilegal diputus?
Apakah pelayanan publik membaik?
Apakah penegakan hukum semakin transparan?
Apakah anggota yang berprestasi mendapatkan ruang, sementara anggota yang melanggar ditindak?
Itulah parameter yang lebih penting daripada sekadar jumlah pejabat yang bergeser.
ANALISIS: 19 KAPOLDA BUKAN SEKADAR ANGKA
Dalam perspektif tata kelola organisasi, pergantian serentak memiliki dua sisi.
Pertama, keuntungan organisasi.
Kapolri mendapatkan kesempatan membentuk konfigurasi kepemimpinan baru secara relatif cepat. Distribusi personel dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan agenda prioritas baru.
Kedua, risiko organisasi.
Pergantian terlalu cepat juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesinambungan program.
Kapolda bukan sekadar pemegang tongkat komando. Ia mengendalikan kebijakan operasional di wilayah, hubungan dengan pemerintah daerah, penanganan gangguan keamanan, pengawasan internal, serta respons terhadap persoalan sosial yang kompleks.
Karena itu, setiap rotasi harus memiliki parameter evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan sekadar:
“Ini kebutuhan organisasi.”
Publik membutuhkan penjelasan yang lebih substantif.
Kebutuhan organisasi berdasarkan apa?
Data kriminalitas?
Evaluasi kinerja?
Regenerasi?
Penyegaran?
Kebutuhan penugasan khusus?
Atau kombinasi seluruhnya?
Pertanyaan tersebut bukan serangan kepada institusi.
Justru merupakan bagian dari kontrol publik terhadap lembaga negara.
KAPOLRI BARU DAN UJIAN PERTAMA
Suyudi Ario Seto bukan datang tanpa rekam jejak. Sebelum menjadi Kapolri, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten dan Kepala BNN. Polri mencatat latar belakangnya cukup kuat di bidang reserse dan pemberantasan narkotika.
Kini ia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar.
Bukan hanya bagaimana memilih Kapolda.
Tetapi bagaimana memastikan Kapolda yang dipilih mampu menghasilkan perubahan terukur.
Karena masyarakat tidak membutuhkan sekadar rotasi jabatan.
Masyarakat membutuhkan rotasi kualitas pelayanan hukum.
Tidak cukup mengganti siapa yang duduk di kursi.
Yang harus diganti adalah apabila memang masih ditemukan:
budaya impunitas,
praktik transaksional,
intervensi kepentingan,
pembekingan aktivitas ilegal,
serta penegakan hukum yang tidak konsisten.
BRUTAL KEPADA MASALAH, BUKAN BRUTAL KEPADA PROSEDUR
Kalau boleh menggunakan bahasa yang lebih tajam:
Jangan berhenti pada Telegram.
Telegram hanya mengubah nama dalam struktur organisasi.
Yang ditunggu rakyat adalah perubahan pada realitas.
Kalau ada korupsi, berantas.
Kalau ada mafia, bongkar.
Kalau ada backing ilegal, ungkap.
Kalau ada penyalahgunaan kewenangan, proses.
Kalau ada anggota yang bekerja benar, lindungi.
Dan kalau ada pejabat yang terbukti menyimpang, jangan cukup dipindahkan.
Sebab memindahkan masalah dari satu meja ke meja lain bukan reformasi.
Itu hanya memindahkan kursi.
Kapolri Suyudi sudah mengirim sinyal pertama melalui perubahan besar-besaran di jajaran pimpinan.
Sekarang publik menunggu sinyal keduanya:
Apakah 19 Kapolda hanya pergantian pejabat, atau menjadi pintu masuk pembenahan institusi?
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak menghitung berapa banyak Kapolda yang diganti.
Rakyat menghitung berapa banyak masalah hukum yang benar-benar selesai.
Komentar