Malut, TribunDewata.com - Program bantuan perumahan tahun anggaran 2023 di Desa Gilalang, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, menyisakan persoalan yang membutuhkan penjelasan serius. Rumah yang diharapkan menjadi tempat tinggal layak bagi penerima bantuan justru terbengkalai, sementara pemiliknya mengaku harus menanggung sendiri berbagai kebutuhan pembangunan.

Tamrin Fandoren, salah satu penerima bantuan, mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi rumah yang hingga kini belum rampung. Bangunan itu hanya berupa beton tanpa atap dan belum dapat ditempati. Di tengah keterbatasan ekonomi, ia mengaku tidak lagi sanggup membiayai kelanjutan pembangunan seorang diri.

Tamrin menduga mandeknya pembangunan rumah tersebut berkaitan dengan pilihan politiknya pada Pilkada 2024. Ia menuding Kepala Desa Gilalang, Ilham Usman, S.H., tidak bersedia menuntaskan pembangunan karena dirinya tidak memilih Basam Kasuba sebagai calon bupati.

“Rumah saya tara selesai karna saya tara pilih bupati, jadi dong tara mau kase selesai. Cuma gara-gara itu saja dong so tara mau biking,” ungkap Tamrin.

Tudingan ini menjadi persoalan yang patut diklarifikasi. Jika benar penyelesaian bantuan dikaitkan dengan pilihan politik penerima, persoalannya bukan lagi sekadar keterlambatan pembangunan, melainkan menyangkut keadilan pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

Tamrin juga mempertanyakan manfaat bantuan yang diterimanya. Ia mengaku harus mengeluarkan biaya pribadi untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pembangunan, mulai dari penimbunan lahan, penyediaan kayu, batu, hingga pasir. Upah pekerja yang mengerjakan pembangunan itu pun, menurut pengakuannya, ditanggung sendiri.

“Perumahan subsidi ini hanya nama saja,” ujarnya.

Beban biaya tersebut membuat Tamrin mengaku tidak mampu melanjutkan pembangunan. Rumah yang seharusnya memberikan kepastian tempat tinggal justru menjadi bangunan terbengkalai tanpa atap, tanpa kepastian kapan dapat diselesaikan.

Kondisi ini menuntut penjelasan terbuka dari pemerintah desa dan instansi teknis yang menangani program tersebut. Berapa nilai bantuan yang dialokasikan? Apa saja komponen pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pelaksana? Mengapa pembangunan belum tuntas, padahal program itu direncanakan sejak 2023?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen anggaran, spesifikasi pekerjaan, realisasi pembangunan, serta kondisi fisik rumah penerima. Langkah ini penting untuk memastikan apakah pelaksanaan program telah sesuai ketentuan dan siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang belum selesai.

Pemerintah juga perlu menanggapi dugaan diskriminasi berdasarkan pilihan politik secara serius. Bantuan yang bersumber dari program pemerintah semestinya dilaksanakan berdasarkan aturan dan hak penerima, bukan berdasarkan dukungan terhadap kandidat tertentu.

Hingga berita ini disusun, klarifikasi Kepala Desa Gilalang, Ilham Usman, S.H., atas tudingan Tamrin belum diperoleh. Keterangan dari pemerintah desa dan instansi penanggung jawab program diperlukan untuk menguji kebenaran pengakuan tersebut sekaligus memberikan hak jawab kepada pihak yang disebut.

Bagi Tamrin, persoalan ini bukan sekadar bangunan yang belum selesai. Ia telah mengeluarkan biaya sendiri, tetapi rumahnya masih terbengkalai. Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar janji, melainkan kejelasan pertanggungjawaban dan solusi agar rumah tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan program bantuan.

Redaksi/*