@HAKIM MAAFKAN YOGI, TAPI PERSOALAN INTERNET MENTAWAI BELUM SELESAI: KETIKA HUKUM BERTEMU HAK PUBLIK ATAS KONEKTIVITAS
MENTAWAI – WartaGlobal.Id
Putusan pengadilan terhadap Yogi Gilang Arya Setya, pemilik usaha internet Sikakap Online, membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran izin usaha. Perkara ini mempertanyakan bagaimana negara menegakkan regulasi telekomunikasi di wilayah yang masih membutuhkan akses internet, sekaligus memastikan masyarakat tidak kehilangan kesempatan untuk terhubung dengan dunia digital.
Pada Kamis, 15 Oktober 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan Yogi terbukti bersalah dalam perkara penyelenggaraan atau penjualan kembali layanan internet tanpa izin yang dipersyaratkan. Namun, hakim memberikan pemaafan yudisial tanpa menjatuhkan pidana penjara maupun tindakan pidana lainnya. Yogi tetap diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman tiga bulan penjara. (Sumber: detikNews, 16 Oktober 2026).
Vonis bersalah tanpa pidana bukan berarti persoalan hukumnya selesai begitu saja. Justru di sinilah evaluasi kebijakan publik perlu dimulai.
Bukan sekadar perkara jual-beli internet
Yogi menjalankan usaha Sikakap Online untuk menyediakan koneksi internet nirkabel bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Menurut keterangan yang diberitakan selama persidangan, usaha tersebut berkembang karena kebutuhan konektivitas warga, termasuk masyarakat yang menghadapi keterbatasan jaringan.
Yogi menyatakan akan kembali menjalankan usahanya setelah mengurus perizinan yang diperlukan.
Pernyataan itu penting. Namun, klaim bahwa suatu usaha bermanfaat bagi masyarakat tidak otomatis menghapus kewajiban mematuhi ketentuan hukum. Sebaliknya, persoalan perizinan juga tidak semestinya membuat kebutuhan konektivitas warga di daerah yang sulit dijangkau menjadi tidak terlihat.
Dua kepentingan tersebut harus diuji secara bersamaan: kepastian hukum dan hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi.
Hukum mengakui manfaat sosial, tetapi bagaimana negara hadir?
Dalam pemberitaan mengenai putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kegiatan Yogi dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat Mentawai dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara itu.
Pertimbangan tersebut memperlihatkan pentingnya melihat konteks sosial suatu perkara ketika menentukan konsekuensi hukum.
Namun, pertanyaan kebijakan yang lebih mendasar tetap terbuka: apakah mekanisme perizinan penyelenggaraan layanan internet sudah cukup mudah dipahami dan dijangkau oleh pelaku usaha kecil yang beroperasi di wilayah kepulauan?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan asumsi. Pemerintah perlu membuka data mengenai persyaratan izin, waktu pemrosesan, biaya kepatuhan, serta dukungan bagi penyedia konektivitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Jika persyaratan memang belum dipenuhi, penegakan hukum tetap diperlukan. Jika terdapat hambatan administratif, hambatan itu juga harus diidentifikasi dan diperbaiki melalui mekanisme resmi.
Negara tidak boleh mengabaikan aturan. Namun, kebijakan yang baik juga tidak berhenti pada penindakan tanpa mengevaluasi apakah layanan publik yang dibutuhkan masyarakat dapat berkembang secara sah.
Landasan hukum: izin tetap wajib, proporsionalitas tetap penting
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah melalui rezim Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur penyelenggaraan telekomunikasi dan kewajiban perizinan sesuai jenis kegiatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sektor telekomunikasi juga harus dibaca bersama peraturan pelaksana yang berlaku.
Artinya, penggunaan perangkat internet satelit seperti Starlink tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada seseorang untuk menyelenggarakan atau menjual kembali layanan internet kepada publik tanpa memenuhi ketentuan yang relevan. Status dan persyaratan hukumnya bergantung pada bentuk kegiatan usaha, model layanan, serta izin yang diwajibkan.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 54, memuat pedoman pemidanaan yang mempertimbangkan antara lain bentuk kesalahan, motif, keadaan sosial dan ekonomi pelaku, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Putusan pemaafan yudisial terhadap Yogi menjadi relevan dalam diskusi mengenai proporsionalitas pemidanaan. Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut harus merujuk pada pertimbangan dan amar putusan yang sebenarnya, bukan semata-mata pada penilaian publik atau pemberitaan singkat.
Hak atas informasi tidak boleh berhenti di atas kertas
Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.
Konstitusi tersebut tidak otomatis membebaskan setiap penyedia internet dari aturan perizinan. Namun, jaminan konstitusional itu menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Di wilayah kepulauan seperti Mentawai, akses internet berpotensi mendukung pendidikan, pelayanan administrasi, komunikasi keluarga, aktivitas ekonomi, dan akses informasi kebencanaan. Besarnya manfaat tersebut tetap perlu diukur dengan data jangkauan jaringan, kualitas layanan, keterjangkauan harga, dan jumlah masyarakat yang belum terlayani.
Karena itu, perkara Sikakap Online semestinya menjadi momentum bagi evaluasi kebijakan konektivitas, bukan alasan untuk menarik kesimpulan tergesa-gesa bahwa seluruh penyedia internet lokal melanggar hukum ataupun bahwa setiap kegiatan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat dapat dikecualikan dari perizinan.
Pemerintah harus menjawab pertanyaan yang lebih besar
Ada sejumlah hal yang layak mendapat penjelasan terbuka dari kementerian dan lembaga terkait:
Peta konektivitas Mentawai: Berapa desa dan rumah tangga yang belum mendapatkan akses internet memadai, dan bagaimana kualitas layanan yang tersedia?
Kepastian perizinan: Apa saja izin yang diwajibkan bagi usaha dengan model penjualan kembali atau distribusi koneksi internet satelit, serta berapa lama prosesnya?
Dukungan bagi pelaku usaha lokal: Apakah tersedia pendampingan resmi agar penyedia konektivitas skala kecil dapat memenuhi persyaratan tanpa mengabaikan standar teknis dan perlindungan konsumen?
Keterjangkauan layanan: Bagaimana pemerintah memastikan masyarakat di pulau-pulau kecil memperoleh layanan internet yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan?
Akuntabilitas kebijakan: Apa tindak lanjut konkret pemerintah untuk memperluas konektivitas di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban berbasis dokumen, data resmi, dan keterangan pihak yang berwenang. Tanpa itu, perdebatan berisiko berhenti pada pertentangan antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum, sementara kebutuhan warga justru terpinggirkan.
Penutup: jangan berhenti pada vonis
Putusan terhadap Yogi merupakan perkara individual. Namun, persoalan akses internet di wilayah kepulauan memiliki dimensi kebijakan yang lebih luas.
Yogi menyatakan akan mengurus izin untuk melanjutkan usahanya. Langkah berikutnya perlu dipastikan melalui proses perizinan yang sah, transparan, dan sesuai ketentuan. Pemerintah pun perlu menjelaskan jalur legal yang dapat ditempuh penyedia layanan internet lokal.
Hukum harus ditegakkan, tetapi kebijakan konektivitas juga harus dievaluasi. Negara tidak cukup hanya menjelaskan apa yang dilarang; negara juga harus memastikan masyarakat dan pelaku usaha mengetahui bagaimana menyediakan layanan yang dibutuhkan secara legal.
Sebab, ukuran keberhasilan transformasi digital bukan semata-mata banyaknya aturan atau penindakan. Ukurannya juga terletak pada kepastian hukum, pemerataan infrastruktur, perlindungan konsumen, dan kemampuan masyarakat di wilayah terluar untuk menikmati manfaat teknologi.
Komentar