Kebakaran hutan dan lahan meluas, asap mengancam kesehatan masyarakat, dan ribuan titik panas terdeteksi. Di Kalimantan Tengah, ratusan hektare lahan masih dalam penanganan. Pertanyaannya: seberapa kuat negara melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat?

BALI – TribunDewata.Com

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia bukan sekadar persoalan api yang melahap vegetasi. Bencana ini menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar: keselamatan manusia, hak atas kesehatan, perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab negara dalam mencegah dan menangani bencana.

Di tengah situasi tersebut, nama @Francesca Albanese menjadi relevan dalam diskusi mengenai hak asasi manusia. Ia merupakan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, bukan pengacara yang mewakili seluruh PBB. Status dan agenda kunjungannya ke Indonesia perlu diverifikasi secara terpisah.

Namun, apabila isu ini hendak disampaikan kepadanya, substansinya jelas: krisis lingkungan Indonesia perlu dilihat bukan hanya dari luas lahan terbakar, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan manusia.

202 Ribu Hektare Terbakar, Negara Diuji

Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebutkan, hingga 15 Oktober 2026, luas kumulatif lahan terbakar mencapai sekitar 202.000 hektare. Pada periode yang sama, tercatat sekitar 295.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak.

Angka tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla telah melampaui persoalan penanganan titik api. Krisis ini juga menjadi persoalan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan pendidikan.

Kemenko PMK melaporkan 61.693 satuan pendidikan menghentikan pembelajaran tatap muka, dengan dampak terhadap sekitar 7,9 juta peserta didik di 100 kabupaten/kota yang tersebar di 19 provinsi.

Sementara itu, angka 314.124 warga terdampak ISPA, termasuk 70.890 balita, yang beredar dalam bahan informasi perlu ditelusuri kembali ke sumber data primer, periode pencatatan, serta cakupan wilayahnya sebelum dinyatakan sebagai angka resmi.

Kritik mendasarnya bukan sekadar mengapa api belum padam, melainkan apakah perlindungan terhadap warga sudah berjalan sebanding dengan besarnya dampak yang ditimbulkan.

Kalimantan Tengah Menjadi Titik Kritis

Data BNPB per 19 Oktober 2026 memperlihatkan masih besarnya pekerjaan pemadaman dan pendinginan karhutla.

Dari total target penanganan seluas 1.024,33 hektare di enam provinsi prioritas, baru 454,25 hektare dilaporkan padam. Sebanyak 570,08 hektare lainnya masih dalam proses penanganan.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan sisa area terbesar, yakni 389,39 hektare. Sumatera Selatan menyusul dengan 108,50 hektare, sedangkan Jambi mencatat 64,50 hektare yang belum padam.

Dalam laporan berikutnya, BNPB mencatat sisa area yang belum padam di enam provinsi prioritas sebesar 481,26 hektare per 20 Oktober. Angka ini merupakan pembaruan untuk area yang menjadi target penanganan, bukan total kumulatif seluruh lahan yang terbakar di Indonesia.

Perbedaan angka tersebut penting. Luas kumulatif lahan terbakar, luas sasaran penanganan, serta sisa lahan yang masih terbakar merupakan indikator berbeda. Mencampuradukkan ketiganya justru dapat mengaburkan skala persoalan dan menyulitkan publik mengukur efektivitas penanganan.

1.297 Titik Panas dan Asap: Data Harus Dibaca dengan Cermat

Angka 1.297 titik panas yang disebut dalam bahan informasi perlu diperjelas tanggal pengamatan, sumber satelit, tingkat kepercayaan deteksi, dan wilayah cakupannya.

Sebagai pembanding, pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan yang dilaporkan Katadata pada 19 Oktober 2026 mencatat 20.392 titik panas dalam periode 24 jam. Dari jumlah tersebut, 1.379 titik masuk kategori kepercayaan tinggi.

Titik panas bukan berarti setiap titik merupakan satu kejadian kebakaran yang telah terkonfirmasi. Data satelit adalah instrumen deteksi awal yang harus ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan.

Demikian pula, klaim 26 provinsi terdampak asap dan 2.458 penerbangan terganggu membutuhkan konfirmasi dari instansi penerbangan dan laporan resmi masing-masing wilayah. Tanpa periode penghitungan serta definisi dampak yang jelas, angka tersebut belum layak diperlakukan sebagai statistik terverifikasi.

2. Hak atas Lingkungan Sehat Bukan Sekadar Slogan

Persoalan karhutla memiliki dimensi hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Ketika asap meluas, anak-anak, balita, lansia, pekerja luar ruang, dan masyarakat dengan keterbatasan akses kesehatan menghadapi risiko yang tidak sama. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya mengerahkan petugas pemadam. Negara juga perlu memastikan layanan kesehatan, informasi kualitas udara, perlindungan kelompok rentan, dan dukungan bagi masyarakat terdampak.

Dalam konteks ini, ukuran keberhasilan pemerintah semestinya tidak berhenti pada jumlah hektare yang berhasil dipadamkan. Ukuran tersebut juga harus mencakup penurunan paparan asap, akses layanan kesehatan, keberlangsungan pendidikan, serta pencegahan kebakaran berulang.

3. Pemadaman Penting, Pencegahan Lebih Menentukan

BNPB melaporkan penanganan karhutla dilakukan melalui pemadaman darat dan udara, operasi modifikasi cuaca, serta pendinginan lahan. Operasi udara di sejumlah wilayah juga menghadapi kendala jarak pandang rendah dan keterbatasan sumber air.

Di lahan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali menyala apabila proses pendinginan serta pembasahan tidak tuntas. Karena itu, operasi pemadaman harus disertai pemantauan pascakebakaran dan upaya pencegahan.

Namun, respons darurat tidak boleh menggantikan penyelidikan penyebab kebakaran.

Aparat penegak hukum dan otoritas lingkungan perlu mengungkap apakah kebakaran berkaitan dengan kelalaian, pembukaan lahan, atau tindakan lain yang melanggar hukum. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum yang transparan, bukan melalui tuduhan tanpa bukti.

Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai lokasi kebakaran, status kawasan, hasil pemeriksaan lapangan, tindakan penegakan hukum, dan perkembangan pemulihan lingkungan.

4. Pertanyaan yang Layak Diajukan kepada Pemerintah

Di tengah besarnya dampak karhutla, publik berhak memperoleh jawaban yang terukur:

1. Berapa luas kumulatif lahan terbakar yang telah diverifikasi hingga 20 Oktober 2026, dan bagaimana perubahannya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya?
2. Berapa jumlah kasus ISPA yang tercatat secara resmi, berapa di antaranya balita, dan bagaimana distribusinya per provinsi?
3. Wilayah mana yang mengalami kualitas udara terburuk, dan apa langkah perlindungan yang diberikan kepada warga?
4. Berapa perkara dugaan pembakaran yang sedang diselidiki, berapa yang telah ditetapkan tersangka, dan apa perkembangan penegakan hukumnya?
5. Bagaimana pemerintah menjamin pemulihan lahan serta mencegah kebakaran berulang pada musim berikutnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap upaya pemerintah. Justru, transparansi dan evaluasi berbasis data merupakan bagian penting dari tata kelola penanggulangan bencana.

Pesan untuk Dunia: Lindungi Manusia, Pulihkan Lingkungan

Jika isu karhutla Indonesia hendak disampaikan kepada Francesca Albanese, pendekatan yang tepat adalah mengangkat kaitan antara kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, hak anak, akses terhadap informasi, dan kewajiban negara melindungi warga.

Namun, perlu ditegaskan bahwa mandat Albanese berfokus pada situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Ia tidak secara otomatis memiliki mandat khusus untuk menyelidiki karhutla Indonesia. Relevansi keterlibatannya bergantung pada agenda kunjungan, ruang lingkup mandat, dan mekanisme yang tersedia.

Indonesia sendiri memiliki lembaga dan instrumen nasional untuk menangani persoalan ini, termasuk BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Pada akhirnya, persoalan karhutla tidak boleh berhenti sebagai statistik tahunan atau berita musiman. Setiap hektare yang terbakar harus menjadi bahan evaluasi; setiap warga yang terpapar asap harus memperoleh perlindungan; dan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara adil.

Sebab ketika hutan terbakar dan masyarakat menghirup asap, yang dipertaruhkan bukan hanya luas kawasan hijau, melainkan hak manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Catatan Redaksi TribunDewata.Com: Data luas kebakaran dan penanganan merujuk pada laporan BNPB dan Kemenko PMK yang tersedia pada 19–20 Oktober 2026. Angka ISPA 314.124 warga, 70.890 balita, 1.297 titik panas, 26 provinsi, dan 2.458 penerbangan terganggu masih memerlukan verifikasi sumber primer, periode pencatatan, serta cakupan wilayah sebelum dipublikasikan sebagai angka resmi.