Data kualitas udara, ancaman kesehatan, dan ketidakpastian layanan publik menuntut transparansi pemerintah serta evaluasi serius atas penanganan kebakaran hutan dan lahan.

KALIMANTAN SELATAN/KALIMANTAN TENGAH —TribunDewata.Com.

 Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian publik. Di tengah kondisi kemarau dan risiko kebakaran yang masih tinggi, keselamatan warga tidak boleh berhenti pada pengumuman status siaga, laporan kegiatan, atau imbauan agar masyarakat berhati-hati.

Persoalan utamanya adalah apakah negara telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akses pelayanan kesehatan, serta keberlangsungan layanan dasar ketika bencana mengancam kehidupan sehari-hari.

Data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan gambaran konkret mengenai ancaman kualitas udara di Kalimantan Selatan.

Pada 25 Oktober 2026 pukul 12.00 WITA, pemantauan Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan mencatat konsentrasi partikulat halus PM2.5 di Banjarbaru mencapai 136,2 mikrogram per meter kubik, dengan kategori tidak sehat. Sementara itu, pengukuran di Kotabaru tercatat 43,2 mikrogram per meter kubik dengan kategori sedang.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di lokasi pemantauan dapat berbeda secara signifikan. Namun, konsentrasi PM2.5 sebesar 136,2 µg/m³ merupakan sinyal bahaya yang tidak layak diabaikan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit jantung atau pernapasan.

Data tersebut merupakan pengukuran di stasiun tertentu pada waktu tertentu, bukan gambaran seragam seluruh wilayah Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Meski demikian, temuan itu cukup menjadi dasar untuk menuntut penyampaian informasi kualitas udara yang mudah diakses masyarakat, disertai langkah perlindungan kesehatan yang nyata.

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, pemantauan partikulat PM2.5, 25 Oktober 2026.

Kemarau panjang meningkatkan risiko karhutla

Peringatan iklim BMKG menunjukkan bahwa kondisi kering masih menjadi faktor penting yang perlu diwaspadai. Dalam prakiraan periode 23–29 Oktober 2026, BMKG melaporkan suhu maksimum di Kalimantan Selatan mencapai 38,7°C pada 20 Oktober 2026. Cuaca panas dan terbatasnya hujan dapat mempercepat pengeringan vegetasi serta meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran.

BMKG juga memprakirakan sebagian wilayah Kalimantan Selatan masih berada dalam musim kemarau hingga memasuki musim hujan pada awal November sampai pertengahan Desember 2026.

Sementara itu, BNPB dalam laporan perkembangan penanganan karhutla pada September 2026 menyebut status siaga darurat karhutla di Kalimantan Tengah berlaku hingga 31 Oktober 2026. Kalimantan Selatan juga menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan untuk periode 6 Juli hingga 31 Oktober 2026.

Status siaga menunjukkan adanya pengakuan terhadap risiko bencana dan kebutuhan kesiapsiagaan. Namun, status tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dampak terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas ekonomi sudah tertangani secara memadai.

Masyarakat berhak mengetahui perkembangan titik api, luas lahan terbakar, lokasi terdampak asap, hasil pengukuran kualitas udara, kebutuhan layanan kesehatan, serta langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi paparan polusi.

Hak atas udara bersih bukan sekadar tuntutan moral

Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Ketentuan ini menempatkan perlindungan lingkungan dan kesehatan sebagai persoalan hak konstitusional. Karena itu, penanganan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari jumlah personel yang dikerahkan atau banyaknya kegiatan pemadaman, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat.

Apakah paparan asap berhasil ditekan? Apakah informasi kualitas udara disampaikan secara terbuka? Apakah kelompok rentan memperoleh perlindungan? Apakah fasilitas kesehatan dan layanan dasar siap menghadapi dampak bencana?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan data yang dapat diperiksa publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6 memuat tanggung jawab pemerintah, antara lain melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terdampak, serta memulihkan kondisi akibat bencana.

Adapun Pasal 7 mengatur kewenangan pemerintah untuk menetapkan status dan tingkatan bencana nasional maupun daerah. Indikatornya mencakup jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi.

Dengan demikian, desakan untuk mengevaluasi atau meningkatkan status penanganan karhutla dapat diajukan secara sah sebagai tuntutan kebijakan. Namun, penetapan status bencana nasional tidak terjadi secara otomatis hanya karena kabut asap meluas atau kehidupan masyarakat terganggu. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan indikator hukum dan penilaian otoritas yang berwenang.

PLN dan ketahanan layanan dasar harus dijelaskan secara transparan

Di tengah persoalan karhutla, muncul pula sorotan masyarakat mengenai ketidakpastian pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Jika gangguan listrik terjadi bersamaan dengan kondisi darurat kabut asap, dampaknya berpotensi meluas ke rumah tangga, kegiatan usaha, fasilitas kesehatan, penyediaan air, komunikasi, dan operasional layanan publik. Besarnya dampak bergantung pada lokasi, durasi gangguan, serta layanan yang terdampak.

Karena itu, PLN perlu memberikan penjelasan terukur apabila memang terjadi gangguan: wilayah yang terdampak, penyebab teknis yang telah terverifikasi, waktu pemulihan, langkah pengamanan sistem, serta rencana menjaga kontinuitas pasokan listrik.

Namun, hubungan sebab-akibat antara karhutla dan gangguan listrik tidak boleh diasumsikan tanpa bukti. Kerusakan mesin, gangguan jaringan, maupun persoalan interkoneksi harus dibuktikan melalui keterangan teknis dan laporan resmi.

Kritik publik terhadap PLN juga perlu diarahkan pada pertanyaan yang dapat diuji: apakah mitigasi risiko telah disiapkan, apakah informasi gangguan disampaikan tepat waktu, dan apakah pemulihan dilakukan sesuai standar pelayanan yang berlaku?

Transparansi bukan sekadar menyampaikan permohonan maaf. Transparansi berarti menyediakan informasi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Status siaga tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, instansi kesehatan, serta pemangku kepentingan lain perlu memastikan bahwa penanganan karhutla berjalan sebagai upaya perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Prioritasnya meliputi percepatan pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, perlindungan kelompok rentan, pemantauan kualitas udara, penyampaian peringatan kesehatan, serta penyediaan layanan dasar yang tetap berfungsi.

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap penyebab kebakaran, kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan, pengawasan kawasan rawan, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Publik berhak memperoleh laporan yang tidak hanya memuat kegiatan, tetapi juga hasil: berapa luas lahan terbakar, berapa titik api yang berhasil dipadamkan, bagaimana tren kualitas udara, wilayah mana yang masih berisiko, dan apa langkah berikutnya.

Negara harus hadir melalui hasil yang terukur

Karhutla bukan semata-mata persoalan api di lahan. Ketika asap mengganggu kesehatan dan aktivitas warga, persoalan ini menyentuh hak atas lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi.

Data BMKG mengenai PM2.5 di Banjarbaru pada 25 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa ancaman kualitas udara perlu ditangani dengan langkah yang konkret. Data iklim dan status siaga dari lembaga pemerintah juga menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi risiko yang belum berakhir.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya pernyataan bahwa pemerintah siap, melainkan bukti bahwa perlindungan benar-benar bekerja.

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu membuka data, menjelaskan kendala, mempercepat penanganan, serta memastikan warga tidak dibiarkan menanggung sendiri dampak bencana.

Sebab, ukuran keberhasilan negara bukan terletak pada banyaknya pernyataan kesiapsiagaan, melainkan pada kemampuannya melindungi keselamatan rakyat, menjaga hak konstitusional, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik.