Komentar
JAKARTA — Tribun Dewata.Com
Pers Tidak Boleh Diuji dengan Standar yang Kabur
Uji Kompetensi Wartawan (UKW) seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan seorang wartawan mampu menjalankan pekerjaan jurnalistik secara profesional.
Tetapi ketika wacana asesmen neuro-behavioral atau psikologis mulai dibicarakan dalam penguatan kompetensi wartawan, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Apakah yang sedang diuji adalah kompetensi jurnalistik—atau mulai masuk ke wilayah pribadi seorang wartawan?
Pertanyaan tersebut bukan penolakan terhadap standar profesional.
Justru sebaliknya.
Semakin besar kewenangan sebuah lembaga dalam menentukan kompetensi seseorang, semakin tinggi pula tuntutan agar dasar hukum, metode pengujian, indikator, tenaga penguji, perlindungan data dan mekanisme keberatan dapat diperiksa secara terbuka.
BUKAN SOAL “WARAS ATAU TIDAK WARAS”
Penting diluruskan.
Usulan Journalist Neuro-Behavioral Profile yang pernah disampaikan pakar neurosains Dr. dr. Taufiq F. Pasiak kepada Dewan Pers tidak dimaksudkan sebagai pemeriksaan untuk menentukan wartawan “waras” atau “tidak waras”. Usulan tersebut diarahkan pada aspek psikologis dan neuro-behavioral yang dianggap berkaitan dengan profesionalisme jurnalistik.
Artinya, narasi bahwa Dewan Pers telah mewajibkan seluruh wartawan menjalani tes ke psikiater tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum terdapat regulasi resmi yang menyatakannya.
Di sinilah disiplin jurnalistik harus bekerja.
Rumor tidak boleh naik kelas menjadi fakta.
NAMUN PERTANYAANNYA BELUM SELESAI
Justru karena asesmen psikologis berbeda dengan diagnosis medis, publik pers berhak memperoleh penjelasan lebih rinci.
Apa instrumennya?
Siapa yang membuat?
Siapa yang menguji?
Apakah psikolog?
Psikiater?
Penguji UKW?
Atau kombinasi tenaga profesional tertentu?
Dan yang paling penting:
Apakah hasil asesmen tersebut hanya menjadi bahan pengembangan profesional, atau dapat memengaruhi status kelulusan UKW?
Jika tidak memengaruhi kelulusan, apa tujuan dan konsekuensi administratifnya?
Jika memengaruhi kelulusan, apa dasar normatifnya?
UKW SEHARUSNYA MENGUJI KOMPETENSI
Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers menempatkan kemampuan wartawan pada aspek kesadaran, pengetahuan dan keterampilan.
Dengan demikian, kompetensi dapat dilihat dari kemampuan nyata menjalankan pekerjaan jurnalistik:
verifikasi, keberimbangan, akurasi, pemahaman hukum dan etika pers, wawancara, investigasi, penulisan berita, penggunaan sumber, hak jawab serta kemampuan mempertanggungjawabkan karya jurnalistik.
Pertanyaan kritisnya:
Mengapa kualitas kerja harus ditentukan oleh sesuatu yang tidak terlihat dalam produk jurnalistik apabila kompetensi profesional sebenarnya dapat diuji melalui karya dan proses kerja?
Ini bukan berarti aspek psikologis tidak relevan.
Namun relevansi tidak otomatis berarti kewenangan.
JANGAN SAMPAI UKW BERUBAH MENJADI “GERBANG PERSONAL”
Ada garis batas yang harus dijaga.
Seorang wartawan boleh diuji apakah mampu melakukan verifikasi.
Boleh diuji apakah memahami Kode Etik Jurnalistik.
Boleh diuji apakah mampu membedakan fakta dan opini.
Boleh diuji apakah memahami konsekuensi hukum pemberitaan.
Tetapi ketika penilaian mulai memasuki karakter psikologis, kondisi personal, atau profil perilaku, standar perlindungannya harus jauh lebih ketat.
Sebab hasil asesmen psikologis merupakan informasi yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi.
Pertanyaan berikutnya pun menjadi tidak terhindarkan:
Siapa menyimpan datanya?
Berapa lama?
Siapa boleh melihat?
Apakah data dapat diberikan kepada perusahaan pers?
Apakah dapat digunakan di luar kepentingan UKW?
Apakah peserta memiliki hak mengetahui hasilnya?
Apakah ada mekanisme keberatan atau asesmen ulang?
Tanpa jawaban yang transparan, asesmen berpotensi menimbulkan persoalan baru meskipun tujuan awalnya adalah meningkatkan profesionalisme.
PARADOKS PROFESI
Di sinilah paradoksnya.
Pers dituntut profesional agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial.
Namun lembaga yang mengatur standar profesi juga harus memastikan mekanisme sertifikasi tidak menciptakan ruang penilaian yang terlalu subjektif.
Wartawan harus diuji. Tetapi instrumen pengujinya juga harus dapat diuji.
Penguji harus profesional. Tetapi kewenangan penguji juga harus memiliki batas.
Sertifikasi harus objektif. Tetapi objektivitas tidak cukup hanya dinyatakan—ia harus dapat dibuktikan melalui metodologi.
DATA PENGADUAN MENUNJUKKAN MASALAH NYATA
Dewan Pers mencatat tingginya pengaduan masyarakat terhadap karya jurnalistik. Persoalan yang muncul antara lain akurasi, keberimbangan, verifikasi, judul clickbait, serta persoalan etika pemberitaan.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan profesionalisme memang nyata.
Tetapi persoalan profesionalisme tidak otomatis berarti persoalan kejiwaan.
Wartawan yang salah melakukan verifikasi belum tentu memiliki persoalan psikologis.
Wartawan yang menulis berita buruk belum otomatis memiliki gangguan mental.
Dan wartawan yang keras mengkritik pejabat bukan karena itu dapat langsung dikategorikan memiliki masalah kejiwaan.
Dalam negara demokrasi, kritik tajam bukan diagnosis.
PERTANYAAN WARTAWAN KEPADA DEWAN PERS
Maka mengajukan pertanyaan yang sederhana, tetapi fundamental:
- Apakah asesmen neuro-behavioral telah menjadi bagian resmi UKW?
- Jika sudah, regulasi apa yang menjadi dasar hukumnya?
- Jika belum, apakah masih sebatas gagasan atau kajian?
- Apakah asesmen dilakukan oleh psikolog, psikiater atau profesi lainnya?
- Apakah hasil asesmen menentukan lulus atau tidak lulus UKW?
- Bagaimana validitas dan reliabilitas instrumennya?
- Bagaimana perlindungan data pribadi peserta?
- Siapa yang memiliki akses terhadap hasil asesmen?
- Apakah wartawan berhak memperoleh hasil lengkap asesmennya?
- Apakah tersedia mekanisme keberatan dan pemeriksaan ulang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan serangan terhadap Dewan Pers.
Justru itulah fungsi kontrol publik terhadap sebuah mekanisme sertifikasi profesi.
PERS MERDEKA MEMBUTUHKAN STANDAR YANG JELAS
Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menempatkan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan merupakan kebutuhan.
Tetapi peningkatan kompetensi harus berjalan dengan prinsip legalitas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak pribadi.
Sebab persoalannya bukan sekadar:
“Apakah wartawan perlu diuji?”
Jawabannya jelas: kompetensi profesional memang perlu diuji.
Persoalan yang jauh lebih penting adalah:
“Apa yang boleh diuji, siapa yang boleh menguji, dengan standar apa, dan untuk kepentingan siapa?”
Di situlah kualitas sebuah sistem sertifikasi diuji.
Karena jika wartawan diwajibkan memenuhi standar kompetensi, maka publik juga berhak menuntut:
standar pengujiannya harus kompeten, kesehatan mental wartawan dipertanyakan.