Komentar
Jakarta -TribunDewata.Com
Ketika jabatan melesat, fasilitas melekat, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh berhenti di meja etik.
Ada pertanyaan besar yang layak diajukan publik atas berakhirnya karier Irjen Pol Ahrie Sonta melalui keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): apakah ia benar-benar menjadi korban dari sebuah persoalan yang lebih besar, atau justru harus mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya sendiri?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan spekulasi. Namun, satu hal harus ditegaskan: jabatan strategis bukan hak istimewa tanpa batas. Fasilitas negara bukan hadiah pribadi. Dan kekuasaan bukan ruang untuk menikmati keistimewaan tanpa kewajiban mempertanggungjawabkannya.
Jika terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan, publik berhak mengetahui siapa yang bertindak, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, serta siapa yang memperoleh manfaat.
Bukan Sekadar Pemecatan, Publik Menuntut Pembongkaran Rantai Tanggung Jawab
Fakta yang telah diumumkan Polri cukup serius. Dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada 10 November 2026, Ahrie dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi PTDH.
Menurut keterangan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, persoalannya berkaitan dengan dugaan penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Ahrie telah mengajukan banding. Artinya, proses etik masih memiliki tahapan lanjutan yang harus dihormati.
Namun, pertanyaan yang lebih besar justru belum selesai.
Apakah seluruh tanggung jawab berhenti pada satu nama?
Jika akses teknologi, kewenangan, anggaran operasional, perangkat negara, dan fasilitas kelembagaan digunakan dalam suatu kegiatan yang diduga menyimpang, penyelidikan tidak semestinya hanya berhenti pada siapa yang menjalankan perintah.
Publik berhak mengetahui:
Siapa yang memberikan kewenangan akses?
Siapa yang mengetahui penggunaan perangkat tersebut?
Apakah terdapat perintah atau koordinasi dengan pejabat lain?
Bagaimana penggunaan anggaran dan fasilitas operasional negara?
Apakah ada pihak lain yang memperoleh manfaat atau ikut bertanggung jawab?
Ini bukan tuduhan bahwa semua pihak bersalah. Ini adalah pertanyaan pertanggungjawaban yang harus dijawab melalui bukti.
Ketika fasilitas negara berubah menjadi persoalan kekuasaan
Jabatan tinggi di kepolisian melekat dengan fasilitas, kewenangan, akses informasi, dan sumber daya institusi yang dibiayai negara.
Semua itu bukan milik pribadi pejabat. Semuanya diberikan untuk kepentingan pelayanan publik dan penegakan hukum.
Karena itu, apabila benar fasilitas dan teknologi institusi digunakan di luar prosedur, persoalannya bukan sekadar pelanggaran disiplin. Ada persoalan kepercayaan masyarakat, perlindungan privasi, dan akuntabilitas penggunaan kekuasaan.
Dalam perspektif hukum, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Penggunaan teknologi pengawasan harus tunduk pada dasar hukum, kewenangan, serta prosedur yang sah.
Jangan jadikan satu orang sebagai titik akhir pemeriksaan
Kasus ini juga perlu dibaca dalam konteks penetapan sejumlah tersangka lain oleh Bareskrim pada 3 November 2026. Polisi menyampaikan dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang disebut terjadi pada periode 2025–2026. Nama-nama yang diumumkan antara lain Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
10 November 2026 juga melaporkan bahwa tim khusus Polri sedang mendalami informasi mengenai dugaan tindak pidana lain yang berkembang dari perkara tersebut. detiknews
Dengan demikian, PTDH bukan jawaban untuk seluruh pertanyaan publik. Proses pidana, pembuktian, dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait harus berjalan sesuai hukum.
Pendapat dan Analisis Hukum: Yang Harus Diuji Bukan Hanya Pelaku
Dalam prinsip accountability of power atau akuntabilitas kekuasaan, setiap kewenangan publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pengamat hukum dan tata kelola kepolisian perlu menguji setidaknya tiga dimensi:
Tanggung jawab individual: siapa yang melakukan dan mengambil keputusan?
Tanggung jawab struktural: apakah sistem pengawasan internal bekerja atau justru gagal mendeteksi penyimpangan?
Tanggung jawab institusional: apakah aset, teknologi, anggaran, dan fasilitas negara telah digunakan sesuai tujuan pemberiannya?
Ketiganya merupakan kerangka analisis, bukan kesimpulan bahwa pejabat lain telah melakukan pelanggaran.
Rakyat Jangan Hanya Disuguhi Pemecatan
Ada ironi besar ketika institusi yang diberi mandat melindungi hukum justru harus menghadapi persoalan dugaan penyalahgunaan perangkat kewenangannya sendiri.
Jangan sampai publik hanya menyaksikan seorang jenderal kehilangan jabatan, sementara pertanyaan mengenai rantai komando, pengawasan, penggunaan fasilitas negara, dan pertanggungjawaban institusional tidak pernah memperoleh jawaban.
Jika Ahrie merasa menjadi korban ketidakadilan, jalur banding harus memberikan ruang pembuktian yang objektif. Namun, jika majelis etik telah menemukan pelanggaran, pertanggungjawaban juga tidak boleh dihindari hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan strategis.
Negara bukan perusahaan pribadi. Jabatan bukan warisan. Fasilitas bukan hadiah. Dan pangkat bukan tameng dari hukum.
Pertanyaan terakhir untuk Polri: apakah perkara ini akan dibongkar sampai ke akar persoalan, atau masyarakat hanya akan melihat satu nama dijadikan penutup dari persoalan yang jauh lebih besar?
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar karier seorang jenderal, melainkan kepercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum.
Referensi pemberitaan dan landasan:
Tribratanews Polri, 11 November 2026 – keterangan resmi hasil sidang KKEP. Tribratanews
UUD 1945 Pasal 28G ayat (1).
PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Pendapat ahli di atas merupakan analisis berdasarkan prinsip hukum dan tata kelola, bukan kutipan langsung dari ahli tertentu. Dugaan pidana tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.