Komentar
Bali-TribunDewata.Com
Legalitas PMA, KBLI, Sertifikasi Badan Usaha hingga Izin Kerja WNA Harus Dibuka. Bali Bukan Ruang Bebas bagi Aktivitas Usaha dan Pekerjaan Tanpa Kepatuhan Hukum.
Ada pertanyaan serius yang patut dijawab oleh Kantor Imigrasi Bali dan Direktorat Jenderal Imigrasi: bagaimana legalitas seorang warga negara asing (WNA) yang disebut-sebut menjadi pemilik perusahaan dengan bidang usaha development, tetapi pada saat bersamaan juga menjalankan pekerjaan sebagai General Manager (GM) sebuah hotel di Bali?
Apakah seluruh aktivitas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia?
Jangan berhenti pada pemeriksaan paspor dan izin tinggal. Yang perlu diperiksa adalah keseluruhan aktivitas ekonomi, jabatan, legalitas perusahaan, klasifikasi usaha, hingga izin kerja yang menjadi dasar keberadaan dan kegiatan profesional WNA tersebut di Indonesia.
DUA AKTIVITAS USAHA, SATU WNA: SUDAH SESUAI IZIN ATAU BELUM?
Pertanyaan pertama menyangkut perusahaan yang diklaim bergerak di bidang development.
Apakah perusahaan tersebut benar-benar merupakan Penanaman Modal Asing (PMA)? Siapa pemegang sahamnya? Bagaimana struktur kepemilikannya? Apa KBLI yang tercantum dalam NIB? Apakah kegiatan aktual perusahaan sesuai dengan bidang usaha yang didaftarkan?
Jika perusahaan tersebut menjalankan jasa konstruksi atau konsultansi konstruksi, maka persyaratan perizinannya tidak bisa diperlakukan sebagai formalitas administratif belaka.
Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki perizinan berusaha, termasuk NIB, Sertifikat Standar, dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai ketentuan yang berlaku.
Persyaratan tenaga kerja konstruksi, penanggung jawab teknis, serta kompetensi sesuai subklasifikasi juga harus dipenuhi.
Artinya, mengaku sebagai pemilik perusahaan development tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi kualifikasi untuk menjalankan seluruh kegiatan konstruksi maupun konsultansi arsitektur.
**SOAL LISENSI ARSITEK: JANGAN SALAH SASARAN, TETAPI JANGAN ADA YANG DISEMBUNYIKAN!**
Ada satu aspek hukum yang harus diluruskan.
Tidak setiap pemegang saham atau pemilik perusahaan development wajib secara pribadi memiliki lisensi arsitek. Persyaratan profesional bergantung pada kegiatan usaha dan layanan yang benar-benar dijalankan.
Namun, apabila WNA tersebut secara pribadi melakukan praktik arsitektur, perencanaan, perancangan, pengawasan, atau layanan profesional arsitektur, ketentuan profesi arsitek harus diperiksa.
UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek mengatur persyaratan praktik arsitek, termasuk registrasi dan ketentuan khusus bagi arsitek asing.
Pertanyaannya:
- Apakah yang bersangkutan memiliki latar belakang dan kompetensi profesional yang relevan?
- Apakah perusahaan mempunyai tenaga ahli dan penanggung jawab teknis yang memenuhi persyaratan?
- Apakah perusahaan memiliki SBU dan perizinan sesuai KBLI?
- Jika yang bersangkutan sendiri melakukan praktik arsitektur, apakah persyaratan registrasi dan perizinannya telah dipenuhi?
Jangan sampai label development dipakai sebagai payung untuk menjalankan aktivitas yang sesungguhnya masuk kategori usaha profesional atau jasa konstruksi tanpa pemenuhan persyaratan.
MENJADI OWNER PERUSAHAAN SEKALIGUS GM HOTEL: IZIN KERJANYA UNTUK APA?
Ini bagian yang tidak boleh luput dari pemeriksaan Imigrasi dan pengawas ketenagakerjaan.
Seorang WNA yang bekerja sebagai General Manager hotel harus memiliki dasar izin kerja dan izin tinggal yang sesuai dengan jabatan serta aktivitas pekerjaannya.
Apabila pada saat bersamaan ia menjalankan fungsi pengurusan atau pekerjaan operasional di perusahaan lain, perlu diperiksa apakah kegiatan tersebut tercakup dalam dokumen perizinan dan persetujuan kerja yang dimilikinya.
Kepemilikan saham perusahaan tidak otomatis memberikan hak kepada WNA untuk melakukan pekerjaan profesional apa pun di Indonesia.
Karena itu, Imigrasi perlu memeriksa kesesuaian jabatan, pemberi kerja, dokumen RPTKA apabila diwajibkan, serta izin tinggal yang bersangkutan.
IMIGRASI BALI, JANGAN HANYA MENUNGGU LAPORAN!
Warga negara asing yang berinvestasi di Bali tentu harus mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan investasi.
Namun, kepastian hukum juga berarti kewajiban untuk mematuhi peraturan Indonesia.
Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, tanpa diskriminasi terhadap investor asing maupun pengusaha lokal.
Masyarakat mendesak:
1. Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi Bali: Periksa kesesuaian izin tinggal, aktivitas pekerjaan, jabatan GM hotel, serta aktivitas yang dijalankan di perusahaan development.
2. Kementerian Investasi/BKPM dan OSS: Verifikasi status PMA, akta perusahaan, pemegang saham, NIB, KBLI, serta kesesuaian kegiatan usaha aktual.
3. Kementerian Pekerjaan Umum: Jika perusahaan menjalankan jasa konstruksi atau konsultansi konstruksi, periksa SBU, sertifikasi, subklasifikasi, dan tenaga ahli yang dipersyaratkan.
4. Pengawas Ketenagakerjaan:** Periksa kepatuhan penggunaan tenaga kerja asing dan kesesuaian jabatan dengan dokumen persetujuan kerja.
5. Pemerintah daerah:Pastikan kegiatan pembangunan dan pengembangan properti memiliki persetujuan serta perizinan yang diwajibkan.
JANGAN ADA STANDAR GANDA DI BALI!
Pengusaha lokal dituntut memenuhi berbagai persyaratan ketika mendirikan perusahaan, menjalankan usaha, dan mempekerjakan tenaga kerja.
Lantas, apakah standar yang sama juga diterapkan kepada investor asing?
Bali bukan wilayah tanpa aturan. Investasi asing bukan tiket bebas untuk menjalankan berbagai profesi dan aktivitas bisnis tanpa batas.
WartaGlobal menegaskan, persoalan ini bukan tentang menolak investasi asing. Persoalannya adalah memastikan setiap investasi berjalan sesuai hukum, setiap jabatan memiliki dasar legalitas, dan setiap aktivitas profesional dilakukan oleh pihak yang memenuhi persyaratan.
Jangan hanya periksa siapa pemilik perusahaan. Periksa juga apa yang dikerjakan, atas dasar izin apa, dan siapa yang bertanggung jawab secara profesional.
Hingga seluruh dokumen dan keterangan pihak terkait diperoleh, status dugaan ketidaksesuaian perizinan ini belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum.
WartaGlobal membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi WNA yang bersangkutan, perusahaan development, manajemen hotel, Imigrasi, serta instansi terkait.
BALI MEMBUTUHKAN INVESTASI YANG PATUH HUKUM, BUKAN INVESTASI YANG KEBAL PENGAWASAN.
Landasan hukum dan referensi riset
UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek – mengatur praktik arsitek dan persyaratan arsitek asing. [Dokumen resmi UU Arsitek](https://peraturan.bpk.go.id/Details/37643/uu-no-6-tahun-2017?utm_source=chatgpt.com).
PP Nomor 5 Tahun 2021 – ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk jasa konstruksi. Perlu dibaca bersama pembaruan regulasi PP Nomor 28 Tahun 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 +1
Kementerian Pekerjaan Umum – penjelasan mengenai NIB, Sertifikat Standar, SBU, tenaga kerja konstruksi, dan persyaratan badan usaha. Sahabat PU +1
Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 – standar kegiatan usaha dan pengawasan perizinan sektor pekerjaan umum. JDIH BPK +1
Satu hal penting sebelum berita ini diterbitkan
Agar pemberitaan berubah dari sorotan menjadi investigasi berbasis bukti, saya memerlukan nama WNA atau nama perusahaan development yang dimaksud.
Dengan identitas perusahaan, kita bisa menelusuri lebih spesifik:
Status perusahaan dan KBLI.
Apakah benar PMA dan siapa pengurusnya.
Apakah bidang usahanya properti, developer, jasa konstruksi, atau konsultansi arsitektur.
Persyaratan sertifikasi yang berlaku.
Pertanyaan resmi yang harus diajukan kepada Imigrasi terkait pekerjaan sebagai GM hotel.
Fokus investigasinya harus tepat: bukan sekadar apakah bule tersebut seorang arsitek, melainkan apakah perusahaan dan seluruh aktivitas profesionalnya memiliki dasar legalitas yang sesuai.