Pajak dipungut atas nama kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Namun, ketika masyarakat merasa terus dibebani kewajiban pajak tanpa memperoleh pelayanan publik yang sepadan, pertanyaan mendasar pun muncul: untuk siapa sebenarnya uang rakyat dikelola?
Kritik keras terhadap Kementerian Keuangan mencuat melalui pernyataan yang mempertanyakan ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak. Bahkan, muncul pertanyaan provokatif: kalau 150 juta rakyat serentak berhenti membayar pajak, negara bisa berbuat apa?
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan tentang hubungan antara kewajiban warga negara dan tanggung jawab pemerintah.
Rakyat bekerja keras, merantau meninggalkan keluarga, membangun usaha, menanggung risiko ekonomi, dan berjuang memperoleh penghasilan. Ketika penghasilan itu diperoleh, negara hadir melalui berbagai instrumen perpajakan.
Persoalannya bukan semata-mata rakyat keberatan membayar pajak. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah uang yang dipungut telah dikelola secara transparan, efisien, dan benar-benar kembali kepada masyarakat?
Jika masyarakat diminta patuh membayar pajak, pemerintah juga wajib menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas.
Jangan Sampai Rakyat Diminta Berkorban, Sementara Kekuasaan Terlalu Nyaman dengan Anggaran.
Kritik terhadap pembiayaan perjalanan dinas, fasilitas pejabat, belanja birokrasi, dan berbagai pengeluaran negara harus dijawab dengan data terbuka. Setiap rupiah APBN berasal dari sumber penerimaan publik dan wajib dipertanggungjawabkan.
Demonstrasi dan kritik masyarakat juga tidak semestinya dipandang sebagai ancaman. Menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika memungut pajak, tetapi lambat ketika rakyat membutuhkan pekerjaan, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kepastian hukum.
Pajak bukan cek kosong bagi kekuasaan.
Pemerintah harus memahami bahwa kepercayaan publik merupakan modal penting dalam keberlangsungan penerimaan negara.
Jika kepercayaan itu terkikis, persoalannya bukan sekadar angka penerimaan pajak, melainkan hubungan antara negara dan warga negaranya.
Pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi mendasar: ketika rakyat diwajibkan memenuhi kewajibannya, kapan negara memberikan pertanggungjawaban yang benar-benar dapat dirasakan rakyat?
Komentar