Komentar
Larangan berlaku di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Pelanggaran terancam sanksi disiplin dan kode etik. Tamu pun wajib mematikan serta menyimpan vape saat memasuki lingkungan kerja Polri.
JAKARTA — TribunDewata.Com
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas dengan melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan rokok elektronik atau vape. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di lingkungan kantor, tetapi juga di luar lingkungan kerja.
Larangan yang disebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 itu menjadi perhatian karena menjangkau perilaku personel hingga di luar jam dan tempat kedinasan.
Kebijakan ini membawa satu pesan penting: disiplin anggota Polri tidak semata-mata diukur ketika mengenakan seragam, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan institusi.
VAPE DIJADIKAN PERHATIAN SERIUS: ADA PERSOALAN NARKOTIKA DI BALIK LARANGAN
Larangan tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu pertimbangan yang disampaikan dalam pemberitaan mengenai surat edaran itu adalah dugaan penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika cair, termasuk etomidate.
Dalam laporan mengenai isi surat edaran, disebutkan adanya kekhawatiran bahwa cairan dalam cartridge sulit dibedakan secara kasatmata antara cairan biasa dan cairan yang mengandung zat terlarang. indoviewnews.com +1
Persoalan ini tentu tidak bisa dipandang sebagai urusan gaya hidup semata. Jika perangkat yang secara umum digunakan untuk rokok elektrik berpotensi disalahgunakan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika, maka pengawasan terhadap peredarannya membutuhkan langkah yang terukur, berbasis bukti, dan tidak berhenti pada larangan internal.
DISIPLIN JANGAN HANYA BERANI DI ATAS KERTAS!
Ada sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut:
Larangan bagi personel: Seluruh PNPP dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.
Larangan bagi pengunjung: Tamu dan masyarakat yang memasuki lingkungan kerja Polri wajib mematikan serta menyimpan perangkat vape.
Konsekuensi pelanggaran: Personel yang melanggar dapat dikenakan tindakan sesuai ketentuan disiplin dan kode etik.
Pengawasan berjenjang: Pimpinan satuan kerja harus memastikan kebijakan dijalankan, bukan sekadar disosialisasikan.
Ketentuan disiplin anggota Polri antara lain diatur melalui PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Website Resmi Polres Pulau Morotai +1
PERTANYAAN KRITIS: BAGAIMANA PENGAWASANNYA?
Kebijakan ini patut diuji melalui konsistensi pelaksanaan. Jangan sampai larangan diberlakukan keras kepada anggota berpangkat rendah, tetapi pengawasan kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan pejabat atau personel berpangkat tinggi.
Ada beberapa hal yang layak dijawab secara terbuka oleh institusi Polri:
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap seluruh personel, termasuk ketika berada di luar kedinasan?
Apakah pemeriksaan dilakukan secara objektif dan berlaku tanpa diskriminasi pangkat?
Bagaimana mekanisme pembuktian apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan cairan vape?
Apakah evaluasi pelaksanaan kebijakan akan dilaporkan secara berkala?
Perlu dibedakan pula antara pelanggaran larangan menggunakan vape dan tindak pidana narkotika. Keduanya memiliki konsekuensi hukum berbeda dan harus dibuktikan melalui prosedur yang berlaku.
MARWAH INSTITUSI DIUJI OLEH KETELADANAN
Polri memiliki tanggung jawab besar menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat. Karena itu, disiplin internal bukan sekadar persoalan kepatuhan terhadap instruksi pimpinan, melainkan bagian dari tanggung jawab institusional.
Namun, ketegasan tidak boleh berhenti pada penerbitan surat edaran dan ancaman sanksi.
Jika tujuan kebijakan adalah mencegah penyalahgunaan narkotika, maka pemberantasan harus menyentuh sumber persoalan: jaringan pemasok, peredaran zat terlarang, penyalahgunaan perangkat, dan kemungkinan keterlibatan oknum tanpa pandang bulu.
Jangan hanya melarang alatnya, tetapi biarkan jaringan penyalahgunaan narkotika tetap bergerak. Jangan hanya menertibkan anggota, tetapi abaikan siapa pun yang menjadi bagian dari mata rantai kejahatan.
Disiplin harus berlaku sama. Pangkat tidak boleh menjadi tameng, jabatan tidak boleh menjadi pelindung, dan seragam tidak boleh menjadi alasan untuk kebal terhadap aturan.
Keteladanan aparat dimulai dari kepatuhan terhadap aturan yang dibuat institusinya sendiri.
@Nomor dan tanggal surat edaran mengacu pada informasi yang diberitakan per 1 November 2026. Salinan resmi lengkap surat edaran perlu diperiksa untuk memastikan seluruh rumusan dan ruang lingkup ketentuannya.