Jakarta – TribunDewata.Com

Indonesia sedang menyaksikan sebuah dinamika politik dan ketatanegaraan yang tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di tengah pusaran polemik pengunduran diri dan usulan pemakzulan yang kini memasuki tahapan politik serius.

Pertanyaan yang semakin relevan bukan sekadar apakah Gibran harus mundur atau menghadapi pemakzulan, melainkan: siapa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan, Gibran atau masa depan kepercayaan rakyat terhadap konstitusi?

Dua putusan pengadilan, satu persoalan besar

Polemik ini menguat setelah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi perhatian karena menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Sementara itu, pertimbangan dalam putusan MK terkait perkara dokumen pendidikan tersebut turut memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebagaimana diberitakan detikcom, menyampaikan bahwa putusan MK dan MA memiliki kekuatan hukum final sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana konsekuensi ketatanegaraan dari putusan tersebut terhadap status jabatan Wakil Presiden.

Di sinilah para ahli hukum tata negara perlu memberikan penjelasan secara terbuka, objektif, dan berbasis norma hukum.

120 anggota DPR ikut menguji persoalan konstitusional

Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung Kamis, 12 November 2026.

Angka 120 bukan sekadar statistik politik. Ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah memasuki ruang pembahasan kelembagaan DPR.

Namun, perlu ditegaskan: pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan berarti pemakzulan telah diputuskan. Ada tahapan hukum dan politik yang wajib dipenuhi.

Pengunduran diri bukan perkara seremonial

Perkembangan lain datang dari Istana.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.

Reuters kemudian melaporkan, berdasarkan keterangan Budi Arie Setiadi, bahwa Gibran telah menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden pada 11 November.

Kabar tersebut menempatkan Indonesia pada fase penting dalam dinamika pergantian kepemimpinan nasional.

Tetapi pengajuan pengunduran diri, penerimaan, dan penetapan berakhirnya jabatan merupakan persoalan yang harus dibedakan secara hukum.

Konstitusi harus menjadi pedoman, bukan sekadar formalitas administratif.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945: Jangan bermain-main dengan konstitusi

Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR.

Dengan demikian, pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan politik atau opini publik.

Sebaliknya, pejabat negara juga tidak boleh berlindung di balik jabatan ketika terdapat persoalan hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Inilah prinsip negara hukum: tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada konstitusi.

Para ahli harus berbicara, bukan sekadar elite politik

Polemik ini membutuhkan pandangan akademis yang terukur dari sejumlah kalangan:

• Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum tata negara dan pejabat pemerintah, relevan untuk menjelaskan kekuatan hukum putusan pengadilan.
• Ahmad Heryawan, yang turut memberikan penjelasan mengenai tahapan konstitusional pemakzulan, relevan dalam pembahasan mekanisme DPR dan MPR.
• Pakar hukum tata negara dan akademisi independen perlu menguji hubungan antara persyaratan pencalonan, akibat putusan pengadilan, serta status jabatan Wakil Presiden.

Publik juga berhak mengetahui apakah terdapat perbedaan antara persoalan administrasi dokumen, pemenuhan persyaratan pencalonan, dan alasan pemberhentian menurut Pasal 7A UUD 1945.

Ketiganya tidak boleh disamakan tanpa analisis hukum yang memadai.

Kasihan Gibran atau kasihan bangsa ini?

Di tengah seluruh dinamika tersebut, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: stabilitas pemerintahan dan kepercayaan rakyat.

Indonesia tidak boleh terjebak dalam pertarungan kepentingan elite yang mengorbankan kepastian hukum. Namun, stabilitas juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban konstitusional.

Jika Gibran mengundurkan diri, prosesnya harus transparan dan sesuai konstitusi.

Jika pemakzulan diteruskan, pembuktiannya harus objektif dan mengikuti seluruh tahapan hukum.

Jika tidak memenuhi persyaratan pemakzulan, jangan memaksakan kesimpulan politik menjadi putusan hukum.

Rakyat tidak membutuhkan drama pergantian kekuasaan. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa setiap orang yang memegang kekuasaan tunduk pada aturan yang sama.

Pada akhirnya, persoalannya bukan siapa yang menang dan siapa yang tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Persoalannya adalah apakah konstitusi masih menjadi panglima di negeri ini.

Kasihan Gibran jika seluruh polemik hanya berakhir sebagai pertarungan politik. Namun, jauh lebih penting untuk memastikan bangsa ini tidak kehilangan kepercayaan terhadap hukum, demokrasi, dan keadilan.

Jabatan boleh berganti. Kekuasaan boleh berakhir. Tetapi kehormatan konstitusi dan kedaulatan rakyat tidak boleh dipertaruhkan.

Karya Jurnalis