Dugaan aksi pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) di kawasan Boulevard UGM, Yogyakarta, memunculkan pertanyaan serius tentang keamanan, perlindungan mahasiswa, dan penegakan hukum di lingkungan kampus.
Berdasarkan informasi dan keterangan yang beredar, mahasiswa yang disebut menjadi korban tersebut adalah Nurjihad Akbar Siregar, dari Keluarga Mahasiswa Sosiologi UGM.
Dalam kronologi yang disampaikan, korban diduga dikejar sekelompok orang yang disebut sebagai gerombolan Parcok tanpa seragam. Saat berusaha menyelamatkan diri, korban dilaporkan terpisah dari kelompoknya dan berlari menuju kawasan Boulevard UGM.
Namun, situasi berubah menjadi dugaan aksi kekerasan brutal. Korban disebut terjatuh, kemudian dikerumuni, dipukul, dan ditendang berulang kali hingga terlihat lemas.
Jika kronologi tersebut terbukti, peristiwa ini bukan sekadar persoalan perkelahian antarkelompok. Ada dugaan tindak kekerasan terhadap seseorang yang berada dalam posisi tidak berdaya.
KAMPUS BUKAN ARENA PENGHAKIMAN
Tidak ada kelompok mana pun yang berhak menjadikan kekuatan massa sebagai alat untuk mengintimidasi, menganiaya, atau menghukum seseorang di luar proses hukum.
Kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan membangun tradisi intelektual. Bukan tempat ketika seseorang harus mempertaruhkan keselamatan hanya karena berhadapan dengan kelompok yang lebih besar.
Pertanyaan mendasarnya: siapa yang bertanggung jawab atas keamanan mahasiswa ketika dugaan kekerasan terjadi di kawasan kampus?
POLISI DAN REKTORAT JANGAN DIAM
Pihak kepolisian perlu segera memastikan identitas para pihak yang terlibat, memeriksa rekaman video, mengumpulkan keterangan saksi, serta menelusuri kronologi secara menyeluruh.
Rektorat UGM juga perlu memberikan penjelasan terbuka, memastikan kondisi korban, menyediakan pendampingan medis dan hukum, serta menjamin tidak ada intimidasi terhadap saksi maupun mahasiswa yang memberikan keterangan.
Apabila terbukti terdapat tindak pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pelaku berasal dari kelompok atau organisasi tertentu.
KEKERASAN TIDAK BOLEH DINORMALISASI
Publik berhak mendapatkan jawaban: apa pemicu kejadian, siapa saja yang terlibat, bagaimana korban bisa dikeroyok, dan apakah ada pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan mencegah kekerasan tersebut?
Jangan sampai ruang akademik kehilangan martabatnya karena kekerasan justru dianggap sebagai cara menyelesaikan persoalan.
Kebenaran harus dibuka. Korban harus dilindungi. Pelaku, apabila terbukti bersalah, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Komentar
