Komentar
JAKARTA - http://TribunDewata.Com. Satu kode empat huruf kini mengguncang kursi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto. @RAMA.
Kode itu muncul dalam surat dakwaan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim. Dakwaan menyebut, RAMA dikaitkan dengan dugaan setoran rutin *Rp40 juta setiap pekan.
Bukan angka kecil. Rp40 juta per pekan artinya Rp160 juta per bulan. Rp1,92 miliar per tahun. Jika dugaan itu benar, ini bukan lagi sekadar gratifikasi recehan. Ini pola.
Dan kini, KPK membuka peluang menghadirkan Agus Andrianto.
KPK: SEMUA FAKTA HARUS DIUJI
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, tidak menutup pintu. Ia menegaskan, seluruh fakta dalam dakwaan harus diuji lewat saksi dan alat bukti di persidangan.
> "Setelah ini tentu akan bergulir proses pemeriksaan para saksi ataupun alat bukti-alat bukti yang dihadirkan untuk memperkuat proses pembuktian," ujar Budi, Minggu (1/11/2026).
Soal apakah Silmy Karim pernah menyebut setoran Rp40 juta per pekan kepada Agus saat penyidikan, Budi memilih diam. Ia menyebut materi itu akan terungkap di persidangan.
KPK juga membantah ada intervensi pihak mana pun. Semua langkah, kata Budi, berdasarkan bukti penyidik.
Tapi publik tidak butuh kalimat normatif. Publik butuh jawaban: Benar atau tidak ada setoran itu?
AGUS MEMBANTAH: "SAYA NGGAK PERNAH MERASA TERIMA"
Agus Andrianto sudah membantah.
"Saya sih enggak pernah merasa terima. Tanyakan diserahkan kapan, dimana, komunikasi ada enggak? perintah ada enggak?" kata Agus.
Ia juga menegaskan telah berulang kali mengingatkan jajarannya agar tidak terlibat korupsi.
Bantahan itu wajib dicatat. Dalam hukum, *disebut dalam dakwaan bukan berarti bersalah.* Kode RAMA bukan vonis. Dugaan bukan bukti.
Tapi bantahan saja tidak cukup. Karena pertanyaan Agus justru menjadi daftar kerja KPK:
1. Diserahkan kapan?
2. Diserahkan di mana?
3. Ada komunikasi apa?
4. Ada perintah apa?
Empat pertanyaan itu harus dijawab di persidangan, bukan di konferensi pers.
KAJIAN JURNALIS: INI UJIAN TRANSPARANSI KPK
Mari bedah dengan kepala dingin, tapi tajam.
1. Kenapa Kode, Bukan Nama Terang?
Dalam banyak kasus korupsi, kode digunakan untuk menyamarkan aliran uang. Jika dakwaan berani menulis kode RAMA dan mengaitkannya dengan nama menteri aktif, berarti penyidik punya dasar awal. Pertanyaannya: dasar itu sekuat apa? Catatan? Chat? Kesaksian Silmy? Transfer?
KPK tidak boleh berhenti di kode. Kode harus dibedah sampai menjadi nama, tanggal, rekening, dan bukti.
2. Rp40 Juta Per Pekan Itu Pola, Bukan Insiden
Setoran rutin mingguan mengindikasikan sistem. Bukan pemberian sekali karena khilaf. Jika ada sistem, maka ada pemberi, pengumpul, penyalur, dan penerima. Siapa rantai itu? Apakah Silmy hanya perantara? Atau aktor utama?
Persidangan harus membuka rantai itu secara terang. Jangan sampai hanya Silmy yang dikorbankan, sementara rantai atasnya hilang.
3. Menteri Aktif Diperiksa, Bukan Tabu
Membuka peluang memeriksa Agus Andrianto bukan kriminalisasi. Itu justru cara KPK menjaga marwahnya. Jika Agus bersih, pemeriksaan akan membersihkan namanya. Jika ada bukti, pemeriksaan akan membuka jalan keadilan.
Yang berbahaya adalah jika KPK ragu memeriksa karena jabatannya. Hukum tidak boleh tunduk pada kursi kekuasaan.
JANGAN BERHENTI DI KODE
Publik berhak tahu tiga hal:
- Siapa pemberi?
- Siapa penerima?
- Ke mana aliran uang bermuara?
Jika fakta berhenti sebatas kode dalam dakwaan tanpa pengungkapan tuntas, maka kepercayaan publik kepada KPK akan runtuh. Lagi.
Sebaliknya, jika KPK berani memanggil siapa pun, termasuk menteri aktif, memeriksa aliran uang, membuka bukti di persidangan secara transparan, maka kasus ini bisa menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum mati.
*PENUTUP: PRESUMPTION OF INNOCENCE, TAPI JUGA PRESUMPTION OF TRANSPARENCY*
Kami tegaskan: *Agus Andrianto belum terbukti bersalah.* Ia berhak atas praduga tak bersalah. Tuduhan setoran Rp40 juta per pekan masih dugaan yang harus diuji.
Tapi publik juga berhak atas praduga transparansi. KPK tidak boleh menyembunyikan fakta persidangan di balik kalimat "nanti terungkap di persidangan" tanpa benar-benar mengungkapnya.
Kode RAMA sudah terlanjur dibaca seluruh Indonesia. Sekarang, KPK wajib menjawabnya. Tuntas. Terbuka. Tanpa intervensi.
Jika tidak, RAMA akan berubah dari kode dakwaan menjadi kode ketidakpercayaan publik.