Poto Ilustrasi @Tanah pemerintah bukan warisan pribadi pejabat. Tanah itu kekayaan publik yang wajib dijaga untuk generasi berikutnya.
DENPASAR – TRIBUN DEWATA BIDIK!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah daerah se-Bali segera menuntaskan persoalan legalitas aset tanah, mulai dari sertifikat yang belum terbit, dokumen hilang, hingga tumpang tindih kepemilikan.
Dalam Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemda se-Bali di Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11/2026), Kepala Satgas Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul Ichsan Al Huda, menegaskan bahwa penertiban aset merupakan langkah penting menyelamatkan kekayaan daerah dari potensi penyalahgunaan.
Data yang disampaikan menunjukkan 517 dari 5.436 aset tanah dan bangunan Pemprov Bali belum bersertifikat. Persoalan lain mencakup tumpang tindih SHP pemerintah dengan SHM warga di Buleleng serta sertifikat aset kantor di Lumintang yang diduga hilang akibat kebakaran 1999.
Sekda Bali Dewa Made Indra menyebut Pemprov memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut bersama pemerintah kabupaten/kota dan BPN.
TRIBUN DEWATA MENEGASKAN: Pemerintah Bali jangan menjadi ayam sayur dalam menjaga aset publik. KPK harus mengawal penyelesaian secara konkret, bukan berhenti pada rapat dan imbauan.
Siapa yang bertanggung jawab atas dokumen yang hilang? Mengapa legalitas aset belum tuntas? Berapa nilai kekayaan daerah yang masih bermasalah?
Tanah pemerintah bukan milik pejabat. Itu kekayaan rakyat yang wajib diselamatkan!
Pemprov Bali harus membuka daftar aset yang belum bersertifikat beserta progres penyelesaiannya.
Pemkab Buleleng harus menjelaskan kronologi tumpang tindih SHP dan SHM serta hasil pemeriksaan BPN.
Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar harus menuntaskan legalitas aset Lumintang secara transparan.
Inspektorat harus melakukan evaluasi terhadap penatausahaan aset dan tanggung jawab pejabat terkait.
KPK perlu memastikan rekomendasi penyelamatan aset memiliki target dan hasil yang dapat diperiksa publik.
@Tanah pemerintah bukan warisan pribadi pejabat. Tanah itu kekayaan publik yang wajib dijaga untuk generasi berikutnya.
Jangan tunggu aset berpindah tangan, sengketa membesar, atau negara mengalami kerugian baru semua pihak sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab.
Komentar