Komentar
JAKARTA – TribunDewata.Com
Persoalan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 374/PUU-XXIV/2026 pada Kamis (29/10/2026).
Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 tidak dapat diterima.
Putusan tersebut berkaitan dengan permohonan perpanjangan otomatis masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga terselenggaranya Pemilu Daerah 2031.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh disalahartikan: MK tidak sedang memberikan putusan substantif yang mengakhiri seluruh perdebatan mengenai masa jabatan DPRD dan mekanisme transisi pemilu.
Persoalan hukum yang lebih besar justru masih menunggu penyelesaian melalui regulasi yang memiliki dasar konstitusional.
PUTUSAN MK BUKAN TIKET PERPANJANGAN KEKUASAAN
Putusan Nomor 374/PUU-XXIV/2026 memperlihatkan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan MK berkaitan dengan tidak terpenuhinya kedudukan hukum para pemohon serta sifat permohonan yang dinilai prematur.
Artinya, putusan tersebut tidak boleh dipelintir seolah-olah MK telah mengesahkan perpanjangan masa jabatan DPRD secara otomatis. Sebaliknya, juga tidak tepat menyebut MK telah memutus seluruh persoalan transisi masa jabatan secara tuntas.
Di sinilah ketelitian membaca hukum menjadi penting.
Jangan sampai putusan pengadilan dijadikan alat pembenaran politik untuk mempertahankan jabatan ataupun menyingkirkan hak politik pihak lain.
Kekuasaan legislatif daerah bukan warisan pribadi, bukan aset partai politik, dan bukan kursi yang dapat diperpanjang hanya berdasarkan kepentingan politik.
PUTUSAN 135/PUU-XXII/2024 MEMBUKA TANTANGAN TRANSISI
Persoalan ini berakar pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah desain keserentakan pemilu.
MK menetapkan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Pemilu Nasional mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD. Sementara Pemilu Daerah mencakup DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan kepala daerah.
Desain tersebut membawa konsekuensi besar terhadap penataan masa jabatan dan jadwal pergantian lembaga perwakilan rakyat.
Anggota DPRD hasil Pemilu 2024 memiliki periode jabatan 2024–2029, sedangkan pemilu daerah berikutnya dirancang berlangsung pada 2031.
Kondisi ini memunculkan persoalan transisi yang membutuhkan kepastian hukum.
Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: bagaimana menjamin kesinambungan fungsi DPRD apabila masa jabatan anggota hasil Pemilu 2024 berakhir sebelum anggota DPRD hasil pemilu berikutnya dilantik?
Persoalan ini bukan sekadar urusan kursi politik. DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
JANGAN JADIKAN PAW SEBAGAI JALAN PINTAS KEKUASAAN
Munculnya spekulasi mengenai pergantian antarwaktu (PAW) massal maupun pemilu sela harus ditempatkan secara hati-hati.
PAW bukan mekanisme untuk mengisi seluruh kekosongan masa jabatan akibat perubahan jadwal pemilu. Mekanisme PAW memiliki dasar, persyaratan, dan prosedur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
Demikian pula, peraih suara terbanyak berikutnya tidak otomatis berhak mengambil kursi anggota DPRD hanya karena muncul persoalan transisi.
Setiap pengisian jabatan harus mempunyai dasar hukum yang jelas, bukan hasil kesepakatan politik di belakang layar.
Jika tidak, masyarakat justru berhadapan dengan persoalan baru: perebutan legitimasi, ketidakpastian representasi, serta potensi konflik kepentingan antarkekuatan politik.
DPR RI DAN PEMERINTAH HARUS BERTANGGUNG JAWAB
Bola kebijakan kini berada pada pembentuk undang-undang.
DPR RI bersama pemerintah perlu memastikan regulasi pemilu dan aturan transisi masa jabatan DPRD disusun secara terbuka, terukur, dan tidak diskriminatif.
Setidaknya ada tiga prinsip yang wajib dijaga:
1. Kepastian hukum: masa jabatan dan mekanisme pergantian anggota DPRD harus mempunyai dasar undang-undang yang jelas.
2. Kedaulatan rakyat: setiap mekanisme pengisian jabatan harus menghormati hasil pemilu dan hak konstitusional masyarakat.
3. Akuntabilitas kekuasaan: tidak boleh ada perpanjangan jabatan ataupun pengisian kursi melalui kesepakatan politik yang mengabaikan legitimasi rakyat.
Jangan menunggu persoalan meledak pada 2029 baru kemudian pemerintah dan DPR sibuk mencari jalan keluar.
UANG RAKYAT, KEKUASAAN, DAN TANGGUNG JAWAB MORAL
Ada persoalan yang lebih besar daripada sekadar siapa yang akan duduk di kursi DPRD.
Setiap anggota legislatif menerima fasilitas dan pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah. Karena itu, jabatan publik harus selalu diikuti pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Rakyat tidak membutuhkan legislator yang hanya sibuk menghitung masa jabatan, mempertahankan posisi, dan mengamankan kepentingan kelompok.
Rakyat membutuhkan wakil yang bekerja, mengawasi anggaran, memperjuangkan pelayanan publik, serta berani membongkar penyimpangan keuangan negara.
Jika anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara ketat, mengapa legitimasi dan masa jabatan wakil rakyat tidak boleh diawasi dengan standar yang sama?
Jabatan publik bukan hak istimewa tanpa batas. Mandat rakyat adalah amanah yang harus tunduk pada konstitusi.
Tahun 2029 seharusnya menjadi momentum memperkuat demokrasi, bukan panggung transaksi politik untuk menyelamatkan kursi kekuasaan.
DPR dan pemerintah harus menjawab persoalan transisi ini dengan hukum, bukan dengan manuver.
Sebab, yang harus dilindungi bukan kenyamanan petahana, melainkan hak konstitusional rakyat dan keberlangsungan demokrasi Indonesia.
Membasmi maling uang rakyat dimulai dari keberanian mengawasi kekuasaan, memastikan setiap rupiah dipertanggungjawabkan, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan mandat publik.
@Jangan biarkan kepentingan kursi mengalahkan kepentingan rakyat!
Referensi:
1. Putusan MK Nomor 374/PUU-XXIV/2026, 29 Oktober 2026.
2. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, 26 Juni 2025.
3. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
4. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal 28D ayat (1).
Karya Jurnalis