Jakarta – TribunDewata.Com

Terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara memunculkan pertanyaan serius tentang teknologi pengawasan yang pernah diduga masuk ke Indonesia.

Amnesty International melalui laporan A Web of Surveillance (2024) mengungkap jaringan perdagangan teknologi pengawasan yang melibatkan sejumlah perusahaan, termasuk Wintego, Candiru, dan ekosistem spyware lainnya.

Nama Pegasus juga menjadi sorotan karena kemampuannya melakukan penyusupan melalui teknologi zero-click, tanpa korban harus mengeklik tautan.

Sementara itu, laporan IndonesiaLeaks menyinggung tender pemerintah yang dimenangkan perusahaan Radika pada 2017 dan 2018 terkait teknologi penyusupan digital. Temuan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh.

Kini, Bareskrim harus menjawab persoalan mendasar: apakah perangkat yang digunakan dalam dugaan penyadapan Presiden berkaitan dengan teknologi pengawasan tersebut?

Publik menuntut enam kepastian:

1. Apakah Polri pernah membeli atau menggunakan Wintego, Candiru, maupun Pegasus?
2. Siapa pemasok dan perusahaan perantaranya?
3. Berapa nilai pengadaan dan sumber anggarannya?
4. Di mana server pengelolaan data ditempatkan?
5. Apakah vendor asing memiliki akses terhadap sistem?
6. Siapa yang menjamin data negara tidak bocor ke pihak luar?

Penggunaan teknologi asing tidak otomatis berarti kebocoran data. Namun, akses jarak jauh, kendali server, dan keamanan informasi wajib diaudit.

Persoalannya bukan hanya siapa tersangka penyadapan, tetapi juga alat apa yang digunakan, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang bertanggung jawab atas keamanan data negara.

Polri tidak cukup hanya mengungkap pelaku. Transparansi pengadaan dan audit forensik teknologi juga harus dibuka sesuai ketentuan hukum.

Jangan sampai negara menjadi pemilik teknologi pengawasan, tetapi kehilangan kendali atas data strategisnya sendiri.

Publik menunggu jawaban, bukan sekadar pernyataan!

Karya Jurnalis – TribunDewata.Com